16 hours ago
13
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri nikel Indonesia diperkirakan mulai memasuki fase baru pada 2026 setelah lima tahun terakhir dibayangi kelebihan pasokan global yang menekan harga dan memicu penutupan tambang di berbagai negara. CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet menilai kebijakan pemerintah Indonesia membatasi volume produksi melalui RKAB serta menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) menjadi faktor utama yang dapat mengubah keseimbangan pasar global.
“Pasar nikel selama 2020 hingga 2025 berada dalam kondisi oversupply. Terlalu banyak produk masuk ke pasar sehingga harga terus tertekan dan persediaan meningkat,” kata Baudelet dalam paparannya mengenai prospek industri nikel 2026, Rabu (20/5/2026).
Menurut dia, kondisi itu mulai berubah pada 2026 karena Indonesia sebagai produsen dominan dunia mulai mengendalikan produksi dan memperbaiki tata kelola harga bahan baku. “Kabar baiknya, pada 2026 situasinya mulai berbeda. Dan itu lagi-lagi karena Indonesia,” ujarnya.
Baudelet menyoroti transformasi besar Indonesia dalam satu dekade terakhir. Pada 2014, Indonesia hanya menyumbang sekitar 8 persen produksi nikel dunia. Namun, pada 2025, pangsa tersebut melonjak menjadi sekitar 65 persen dan diperkirakan masih akan terus meningkat hingga mencapai 75-80 persen dalam beberapa tahun mendatang seiring pembangunan kapasitas baru.
“Indonesia sekarang menjadi pusat kekuatan produksi nikel dunia. Apa yang terjadi di Indonesia akan memengaruhi seluruh pasar nikel global,” katanya.
Ia menjelaskan pertumbuhan industri nikel global masih didorong oleh dua sektor utama, yakni baja nirkarat dan baterai kendaraan listrik. Konsumsi nikel untuk baterai diperkirakan mencapai sekitar 1,8 juta ton dalam 10 tahun ke depan.
Meski pertumbuhannya tidak sebesar ekspektasi awal ketika kendaraan listrik mulai berkembang karena munculnya baterai lithium iron phosphate (LFP) yang tidak menggunakan nikel, permintaan tetap meningkat signifikan.
“Kami masih melihat kenaikan sekitar 200 persen dalam 10 tahun ke depan. Pada 2035, baterai akan mewakili sekitar 30 persen permintaan nikel dunia,” katanya.
Namun, Baudelet menilai pasar baja nirkarat tetap menjadi tulang punggung konsumsi nikel global. Saat ini sektor tersebut menyerap sekitar 65-70 persen konsumsi nikel dunia dengan pertumbuhan sekitar 5 persen per tahun.
“Kadang orang terlalu fokus pada kendaraan listrik dan lupa bahwa stainless steel tetap menjadi pasar utama nikel,” ujarnya.
Baudelet juga menyoroti perubahan struktur industri hilir nikel Indonesia. Pada tahap awal industrialisasi, sebagian besar produksi nasional didominasi Nickel Pig Iron (NPI) yang digunakan untuk industri baja nirkarat.
Namun, dalam tiga tahun terakhir, Indonesia mulai mengembangkan teknologi High-Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk menghasilkan nikel murni dan bahan kimia baterai.
“Indonesia memulai pengembangan dengan NPI dan pirometalurgi, lalu memasuki fase kedua melalui HPAL,” katanya.
Perubahan tersebut tercermin pada pola ekspor Indonesia. Jika sebelumnya ekspor didominasi NPI, kini material baterai seperti Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), matte, dan logam nikel mulai mengambil porsi besar.
“Kalau digabungkan, MHP, matte, dan metal sekarang hampir mencapai 30 persen dari profil ekspor nikel Indonesia. Ini perubahan besar dibanding lima tahun lalu,” ujar Baudelet.
Ia menilai kebijakan baru pemerintah mengenai HPM menjadi langkah positif karena memberikan nilai lebih adil terhadap kandungan mineral dalam bijih nikel. Formula HPM terbaru memasukkan unsur tambahan seperti besi, kobalt, dan kromium selain kadar nikel dan kadar air.
Menurut Baudelet, pendekatan tersebut mencerminkan nilai nyata yang dihasilkan industri pengolahan. Dalam produksi NPI, misalnya, selain nikel terdapat kandungan besi dan kromium yang juga memiliki nilai ekonomi bagi industri baja nirkarat. Hal serupa berlaku pada HPAL yang dapat mengekstraksi nikel, kobalt, besi, dan sebagian kromium.
“Intensinya bagus karena perusahaan membeli bijih dan memperoleh nilai dari seluruh unsur yang ada di dalamnya,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui penyesuaian HPM memberikan tantangan bagi sejumlah perusahaan HPAL di Indonesia. Selama ini harga limonit sebagai bahan baku HPAL dinilai terlalu rendah dan tidak mencerminkan harga internasional.
Kenaikan HPM membuat harga limonit mendekati standar global, tetapi di saat bersamaan perusahaan juga menghadapi lonjakan biaya sulfur.
“Kombinasi HPM baru dan kenaikan biaya sulfur cukup sulit diserap perusahaan HPAL saat ini, namun kami percaya pada akhirnya kebijakan ini akan tetap berlaku,” katanya.
Baudelet mengatakan tekanan harga selama lima tahun terakhir telah menyebabkan banyak produsen nikel di luar Indonesia menghentikan operasi karena merugi. Karena itu, Eramet mendukung upaya pemerintah Indonesia mengendalikan produksi agar pasar tidak terus mengalami kelebihan pasokan berkepanjangan.
“Kami mendukung pasar yang tidak mendorong overproduksi dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab demi menjaga masa depan,” ujarnya.
