21 hours ago
18
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peneliti Nagara Institute Edi Sewandono menilai PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memiliki peluang strategis untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menutup celah kebocoran kekayaan negara. Menurutnya, penguatan tata kelola perlu didukung integrasi data, teknologi, serta mekanisme pengawasan yang mampu memastikan transaksi ekspor berjalan transparan.
Pandangan tersebut disampaikan Edi dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (27/8/2026).
“Terdapat kesenjangan antara besarnya kontribusi ekspor Indonesia dengan penerimaan keuangan negara yang masih kecil,” ujar Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurut Edi, sebelum adanya DSI, eksportir dapat berhubungan langsung dengan pembeli asing sehingga proses pembayaran berlangsung tanpa satu mekanisme agregasi. Kehadiran DSI dinilai membuka peluang membangun sistem yang lebih terintegrasi untuk mengawasi harga, volume, pembayaran, hingga tujuan ekspor.
Namun, integrasi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur data, keuangan, serta mekanisme pengawasan yang mampu mengurangi asimetri informasi. Edi juga mengingatkan DSI akan menghadapi tantangan dari pelaku besar yang selama ini memiliki pengaruh dalam perdagangan komoditas strategis Indonesia.
“Keberhasilan DSI akan sangat bergantung pada keberanian menjaga independensi ketika menjalankan mandat pengawasan ekspor nasional,” sambung Edi.
Edi mengusulkan fungsi perdagangan tidak seluruhnya dibebankan kepada DSI. Pemerintah dapat memanfaatkan perusahaan perdagangan yang telah ada, sementara DSI berfokus pada pemantauan dan pengawasan transaksi.
“Pendekatan itu dinilai dapat menjaga tujuan reformasi tanpa menempatkan negara pada risiko pendanaan dan perdagangan komoditas,” ucap Edi.
Ia juga mendorong penggunaan konsultan independen dan teknologi untuk memperkuat evaluasi ekspor komoditas. Lembaga seperti SGS, Sucofindo, atau Surveyor Indonesia dinilai dapat membantu memastikan kualitas dan kuantitas komoditas sesuai dengan dokumen perdagangan.
“Teknologi berbasis kecerdasan artifisial juga dapat dikembangkan untuk dapat memperkuat objektivitas pemeriksaan serta mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal,” kata Edi.
Pada kesempatan yang sama, Managing Director Business 3 Danantara Asset Management Febriany Eddy menjelaskan DSI dibentuk dengan fokus pada penguatan tata kelola. Menurutnya, langkah tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya negara sekaligus menangani persoalan under invoicing dan transfer pricing.
“Kata kuncinya penguatan tata kelola supaya ada optimalisasi sumber daya negara Indonesia ini yang memberikan optimum value,” ujar Febriany.
Febriany mengatakan DSI mengembangkan platform digital berbasis data untuk meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengawasan ekspor. Platform tersebut memiliki delapan mesin analitik yang mencakup harga, kuantitas, kualitas, afiliasi, pengiriman, data negara tujuan, serta penerimaan.
“Seluruh sistem akan merekonsiliasi setiap alur dokumen, alur fisik, hingga alur pembayaran secara end to end,” sambung Febriany.
DSI juga menyiapkan kerja sama dengan surveyor untuk memastikan proses sampling, pemeriksaan laboratorium, dan hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan teknologi diharapkan membuat proses pengawasan lebih mudah ditelusuri, konsisten, dan kredibel.
Febriany menegaskan DSI menargetkan diri menjadi sumber data terpadu yang menghubungkan seluruh proses ekspor. Platform DSI telah melacak 6.500 transaksi ekspor dengan volume sekitar 90 juta ton.
Transaksi tersebut mencakup 50 pelabuhan, 25 provinsi, serta 100 negara tujuan. Dari penelusuran awal, terdapat potensi sekitar lima miliar dolar AS yang masih membutuhkan validasi lebih lanjut sebelum dikategorikan sebagai under invoicing.
“Selain pengawasan, DSI tetap menempatkan kontinuitas ekspor dan kepastian berusaha sebagai prinsip utama pelaksanaan mandatnya,” kata Febriany.
Febriany menambahkan, eksportir yang menjalankan bisnis sesuai ketentuan tidak perlu khawatir karena DSI berfokus memastikan kepatuhan tanpa mengganggu aktivitas usaha. Pendekatan tersebut dinilai penting agar penguatan tata kelola tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kegiatan ekonomi yang sehat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Nagara Institute sekaligus Founder AFU Akbar Faizal mengatakan RTD di Palembang merupakan bagian dari upaya membangun kekuatan masyarakat sipil. Menurutnya, kritik terhadap Danantara diperlukan untuk memastikan perubahan tata kelola BUMN berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Namun kamu memilih mengiringi kritik itu dengan riset agar masukan yang tersampaikan mempunyai dasar analitis. Kami menyiapkan catatan kritis dalam bentuk sebuah riset yang sangat mendalam,” kata Akbar.
