10 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- China kembali mengirim tim penelitinya ke kawasan sengketa Laut China Selatan. Di tengah memanasnya rivalitas dengan Filipina dan Amerika Serikat, Beijing nekat menyelesaikan survei komprehensif di Huangyan Dao, wilayah yang juga dikenal sebagai Scarborough Shoal dan menjadi salah satu titik paling sensitif dalam sengketa kawasan tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, pada Rabu (18/6) mengatakan survei tersebut dilakukan oleh tim peneliti dari Institut Oseanologi Laut China Selatan di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan China (CAS). Penelitian yang dimulai sejak akhir Mei itu disebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai ekosistem Huangyan Dao.
Pengumuman tersebut muncul setelah sejumlah laporan media mengaitkan aktivitas China di kawasan itu dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Laut China Selatan. Beberapa laporan bahkan menyinggung dugaan pemindahan sejumlah struktur di sekitar wilayah tersebut yang disebut dilakukan di bawah tekanan Amerika Serikat dan Filipina.
Namun Beijing membantah narasi tersebut. Lin menegaskan Huangyan Dao merupakan wilayah kedaulatan China dan aktivitas penelitian yang dilakukan sepenuhnya berada dalam hak negara tersebut.
"Huangyan Dao adalah wilayah China yang hakiki, dan Tiongkok memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas Huangyan Dao dan perairan sekitarnya," kata Lin.
Ia menambahkan bahwa China memiliki hak untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk penelitian ilmiah, di kawasan tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Beijing juga mendesak negara-negara terkait menghentikan penyebaran informasi yang dianggap tidak berdasar dan menghindari tindakan provokatif di laut.
Meski dikemas sebagai misi ilmiah, aktivitas China di Huangyan Dao diperkirakan akan terus menjadi perhatian negara-negara kawasan. Scarborough Shoal selama lebih dari satu dekade menjadi salah satu titik panas sengketa antara China dan Filipina. Manila mengklaim wilayah tersebut berada dalam zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), sementara Beijing menganggap kawasan itu sebagai bagian dari wilayah historis China.
Perselisihan semakin kompleks karena melibatkan kepentingan strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar hak penangkapan ikan atau penelitian ilmiah. Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan internasional yang dilalui barang senilai triliunan dolar AS setiap tahun serta diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas yang signifikan.
Amerika Serikat yang tidak memiliki klaim wilayah di Laut China Selatan secara rutin mengirim kapal perang dan pesawat militernya ke kawasan tersebut dalam operasi kebebasan navigasi. Washington menegaskan bahwa jalur pelayaran internasional harus tetap terbuka dan tidak boleh dikendalikan oleh satu negara.
Di sisi lain, China menilai kehadiran militer AS justru memperbesar risiko konflik dan mengganggu stabilitas kawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara kapal dan pesawat kedua negara beberapa kali terjadi di sekitar Laut China Selatan maupun Laut China Timur.
Persoalan Laut China Selatan juga berkaitan erat dengan isu Taiwan. Beijing memandang pulau yang memisahkan Taiwan dengan daratan Asia Tenggara sebagai bagian penting dari perimeter keamanan nasionalnya. Karena itu, setiap peningkatan aktivitas militer AS di sekitar Filipina, Taiwan, maupun Laut China Selatan sering dipandang China sebagai bagian dari strategi pengekangan yang lebih luas.
sumber : Xinhua
