12 hours ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan laporan perkembangan ekonomi dan bauran kebijakan BI pada 2025 kepada Komisi XI DPR RI pada Rabu (8/4/2026). Perry menyampaikan, 2025 menjadi tahun yang sulit, imbas penerapan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).
“Tahun 2025 memang betul-betul tahun yang bagi kami (BI) adalah sangat sulit, yaitu terutama sejak kita merayakan Idulfitri tahun lalu (1446 Hijriyah/2025 Masehi). Di waktu kita sedang mudik, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif sepihak yang disebut tarif resiprokal,” ujar Perry saat menyampaikan paparannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di kompleks DPR RI, Rabu (8/4/2026).
Perry menjelaskan, kebijakan tarif resiprokal AS telah mengubah secara total kondisi global yang berdampak terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Termasuk juga berdampak bagi BI dalam menjalankan mandat Undang-Undang (UU) untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Perekonomian global pada 2025 memang diliputi ketidakpastian, dipengaruhi meningkatnya perang dagang dan berlanjutnya ketegangan geopolitik,” ujarnya.
Ia menerangkan, ekonomi dunia pada 2025 bergerak stagnan di sekitar 3,3 persen, sama seperti tahun 2024 dan 2023. Pada 2025, perkembangannya tidak hanya stagnan, tetapi fragmentasinya juga semakin meningkat.
Pertumbuhan ekonomi AS hanya 2,2 persen pada 2025, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen. Pertumbuhan ekonomi China tercatat stagnan di angka 5 persen. Ekonomi ASEAN-5 (termasuk Indonesia) juga melambat dari posisi 4,6 persen pada 2024 menjadi 4,4 persen pada 2025.
“Kemudian inflasi, pada 2025 mestinya penurunan inflasi lebih cepat, tetapi karena ada tarif, inflasi dunia pada 2025 turun dari 4,9 persen menjadi 3,5 persen. Mestinya bisa lebih rendah lagi,” kata Perry.
Penurunan inflasi yang tertahan tersebut dinilai berdampak pada kecepatan penurunan suku bunga yang lebih lambat dari perkiraan, meskipun secara umum kebijakan global akomodatif. Contohnya, ECB berhenti pada tingkat suku bunga 2,5 dan 2 persen sejak kuartal II 2025. Bank Sentral AS (The Federal Reserve) yang semula diperkirakan lebih agresif ternyata juga lebih lambat.
“Dampak berikutnya adalah volatilitas aliran modal dari dan ke emerging market. Pada awal Februari hingga April atau Mei terjadi gelombang aliran keluar dari emerging market, baik saham, obligasi, maupun instrumen lainnya,” ujarnya.
Kondisi itu membuat pelaksanaan kebijakan di negara-negara emerging market oleh bank sentral menjadi lebih kompleks. Bagi BI sendiri, menjalankan tugas pro-stability sekaligus pro-growth tentunya menjadi lebih menantang.
“Satu, bagaimana menyeimbangkan antara stabilitas dan pertumbuhan, tidak bisa hanya pertumbuhan karena tekanan global mengancam stabilitas berbagai negara. Dua, seberapa cepat kebijakan modal menyesuaikan karena ada dampak yang saling berkaitan. Tiga, mengenai stabilitas nilai tukar dan aliran modal,” jelasnya.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Perry mengungkapkan rasa syukur bahwa kondisi ekonomi Indonesia relatif baik. Ekonomi tumbuh 5,11 persen pada 2025, dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen.
Penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni konsumsi sekitar dua per tiga, termasuk swasta dan berbagai sumber yang berkaitan dengan investasi. Ekspor juga mengalami pertumbuhan yang cukup positif sekitar 7,8 persen.
Pada 2025, Perry juga menyebut BI mampu menjaga posisi cadangan devisa. Tercatat pada akhir 2025, cadangan devisa Indonesia berada di posisi 156,5 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar 155,7 miliar dolar AS.
“Intinya, di tengah gejolak global, kita bersyukur secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita masih cukup bagus, stabilitas inflasi dan nilai tukar relatif terkendali, serta ketahanan cadangan devisa masih cukup baik. Untuk tahun 2026, kami masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi 4,9—5,7 persen,” tegasnya.
