3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menghadapi tantangan menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memastikan belanja negara tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari kemampuan menjaga defisit di bawah 3 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden RI Prabowo Subianto melantik Suahasil sebagai Menkeu menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026). Seusai pelantikan, Suahasil memastikan defisit APBN tetap dijaga di bawah 3 persen. “Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” kata Suahasil.
Achmad menilai komitmen tersebut penting untuk menjaga disiplin fiskal dan memberikan kepastian kepada pasar. Namun, menurut dia, kualitas pengelolaan APBN juga ditentukan oleh bagaimana pemerintah mengelola penerimaan dan belanja negara.
“Defisit di bawah 3 persen tidak otomatis berarti APBN sehat,” kata Achmad dalam pesan singkat, Senin (14/9/2026).
Menurut Achmad, pemerintah dapat mencatat defisit di bawah 3 persen, tetapi tetap menghadapi persoalan fiskal apabila pencapaiannya dilakukan dengan mengurangi belanja yang dibutuhkan masyarakat, menekan transfer ke daerah, atau memindahkan kewajiban fiskal ke luar APBN. Karena itu, kualitas belanja dan penerimaan negara perlu mendapat perhatian yang sama dengan target defisit. “Ini artinya, kualitas fiskal tidak boleh hanya dilihat dari angka defisit,” ujarnya.
Achmad menilai pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal dalam menghadapi tantangan tersebut. Sebelum menjadi Menkeu, Suahasil pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan menjabat Wakil Menteri Keuangan.
Pengalaman tersebut membuat Suahasil memahami pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal dari dalam. Namun, posisi tersebut juga membuat ekspektasi terhadap kemampuannya memperbaiki kebijakan yang masih memiliki persoalan menjadi lebih besar.
“Suahasil bukan teknokrat dari luar yang datang untuk memperbaiki sistem lama. Ia adalah bagian dari sistem itu sendiri,” katanya.
Karena itu, Achmad berharap Suahasil dapat menggunakan pengalamannya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal. Menurut dia, kesinambungan kebijakan tetap penting, tetapi perlu disertai evaluasi terhadap program dan belanja yang belum memberikan hasil optimal.
Achmad juga menyoroti hubungan pengelolaan aset negara melalui Danantara dengan APBN. Menurut dia, pemerintah perlu memberikan batas yang jelas antara kegiatan investasi, penugasan pemerintah, dividen, dan risiko fiskal.
“Indonesia tidak boleh memiliki dua dunia fiskal yang berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Menurut Achmad, Danantara tetap dapat berperan sebagai instrumen investasi nasional. Namun, hubungan antara aktivitas investasi dan keuangan negara perlu memiliki tata kelola serta mekanisme pengawasan yang jelas.
“Batas antara investasi komersial, penugasan pemerintah, dividen publik, dan risiko fiskal harus sangat jelas,” katanya.
Achmad menilai RAPBN 2027 akan menjadi salah satu ujian awal bagi Suahasil. Pemerintah harus membiayai berbagai program prioritas di tengah ruang fiskal yang terbatas.
Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, hingga koperasi. Menurut Achmad, keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah perlu menentukan prioritas secara lebih terukur. “Jika semuanya prioritas, sesungguhnya tidak ada prioritas,” ujarnya.
Karena itu, Achmad meminta Menteri Keuangan memastikan setiap program memiliki perhitungan biaya dan sumber pendanaan yang jelas. Menurut dia, peran Menteri Keuangan bukan hanya menyediakan anggaran, tetapi juga memastikan kebijakan pemerintah dapat dibiayai secara berkelanjutan.
“Seorang Menteri Keuangan bukan sekadar bendahara yang mencari uang untuk seluruh janji politik pemerintah. Ia harus mampu mengatakan berapa biaya setiap kebijakan, siapa yang akan membayar, dan program mana yang harus ditunda ketika sumber dananya tidak tersedia,” tegasnya.
Di sisi lain, Suahasil mengatakan Presiden memberikan arahan agar pemerintah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. APBN, kata dia, tetap diarahkan untuk membiayai program prioritas pemerintah.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara, artinya menjaga kesehatan dan menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi, APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah,” kata Suahasil.
Suahasil juga menegaskan efisiensi anggaran tidak sekadar dilakukan dengan memangkas belanja. Menurut dia, efisiensi harus memastikan anggaran yang tersedia menghasilkan keluaran maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jadi, efisiensi itu bukan hanya sekadar memotong belanja. Efisiensi adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output-nya memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Achmad menilai Suahasil memiliki kesempatan untuk membuktikan pengalaman panjangnya di Kementerian Keuangan melalui peningkatan kualitas kebijakan fiskal. Menurut dia, tantangan utama ke depan bukan hanya menjaga angka defisit, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Pengalamannya yang panjang di Kementerian Keuangan adalah modal sekaligus beban. Ia mengetahui masalah dari dalam. Oleh karena itu, ia tidak punya alasan untuk sekadar mempertahankan status quo,” kata Achmad.
