3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencatat sejumlah penyebab antrean panjang pengisian bahan bakar minyak (BBM) di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurutnya, antrean disebabkan banyak kelas menengah ke atas yang beralih ke BBM bersubsidi.
Ia juga mencatat praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan dengan memodifikasi kendaraan dan menampung BBM dalam jumlah besar. Bahlil menegaskan pemerintah akan memperkuat pengawasan agar subsidi energi tetap diterima masyarakat yang berhak.
Bahlil mengatakan kebutuhan BBM untuk kendaraan pribadi pada dasarnya dapat tercukupi dengan volume pengisian yang wajar. Namun, persoalan muncul ketika BBM bersubsidi diambil dalam jumlah besar untuk kepentingan tertentu.
"Untuk mobil-mobil yang sifatnya Avanza atau apa itu kan kalau 50 liter itu kan bisa mencakup pulang lagi sekitar 200-300 kilo perjalanan," kata Bahlil di sela InTech SEA 2026, Senin (14/9/2026).
Ia mengatakan kondisi berbeda dapat terjadi pada kendaraan angkutan seperti truk yang membutuhkan BBM lebih banyak. Meski demikian, Bahlil meminta masyarakat yang dinilai mampu untuk tidak mengambil BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
"Tapi saya mengimbau kepada saudara-saudara kita yang mampu, yang mobilnya bagus, kita harus pakai perasaan. Masa kita harus ambil hak subsidi untuk saudara-saudara kita yang hadir?" ujarnya.
Bahlil juga menyinggung temuan aparat kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Makassar. Ia menyebut terdapat kendaraan yang dimodifikasi dengan tangki berkapasitas sangat besar untuk menampung BBM.
"Contoh yang di Makassar itu ada mobil Fortuner, ada truk. Ternyata di belakangnya itu dibikin tangki. Ada yang sampai satu ton, ada yang sampai 700 liter," kata dia.
Menurut Bahlil, kendaraan-kendaraan tersebut diduga sengaja mengantre di stasiun pengisian bahan bakar untuk mendapatkan BBM dalam jumlah besar. Praktik semacam itu, kata dia, tidak sejalan dengan tujuan pemberian subsidi energi.
"Jadi mereka ngantri itu hanya untuk mengisi itu, untuk melakukan tujuan tertentu. Ini kan kasihan. Jangan kita begitu untuk rakyat. Ini kan subsidinya untuk rakyat kecil," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bahlil mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian di Makassar. Koordinasi dilakukan bersama gubernur, wali kota, serta pihak kepolisian untuk mengurai antrean dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
"Dan sekarang untuk di Makassar kita sudah bekerja sama dengan gubernur, dengan wali kota, dengan pihak kepolisian untuk kita mengurai. Dan sekarang sudah, alhamdulillah, mulai terurai," kata Bahlil.
Ia memastikan pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga agar penyaluran subsidi BBM tetap tepat sasaran. Bahlil tidak merinci langkah antisipasi yang akan dilakukan pemerintah karena menurut dia, pengungkapan langkah tersebut terlebih dahulu dapat membuka celah bagi pihak yang berniat menyalahgunakan BBM subsidi.
"Kita akan melakukan hal-hal yang penting untuk menjaga agar subsidi tetap sasaran," ujarnya.
Bahlil menegaskan persoalan penyalahgunaan BBM bersubsidi perlu menjadi perhatian bersama. Menurut dia, subsidi yang disediakan pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga pengambilannya secara berlebihan untuk kepentingan tertentu berpotensi mengurangi hak kelompok penerima subsidi.
Ia juga mengisyaratkan pemerintah akan meningkatkan langkah antisipasi di daerah lain agar persoalan serupa tidak berkembang. Namun, Bahlil memilih tidak membeberkan secara terbuka bentuk antisipasi yang sedang disiapkan pemerintah.
sumber : Antara
