5 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pergerakan rupiah dinilai masih mengkhawatirkan, terus terkoreksi hingga mendekati level Rp 18.000 per dolar AS. Padahal, berbagai upaya intervensi terus dilakukan Bank Indonesia (BI) untuk menstabilkan rupiah. Lantas, mengapa pelemahan terus terjadi?
Mengutip Bloomberg, rupiah ditutup pada posisi Rp 17.845,5 per dolar AS pada perdagangan Kamis (28/5/2026). Pelemahan berlanjut pada Jumat (29/5/2026) pagi. Hingga pukul 11.47 WIB, rupiah terpantau berada di level Rp 17.886 per dolar AS.
Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan mata uang rupiah kali ini dinilai cukup berbeda karena terjadi bersamaan dengan indeks dolar AS yang juga tengah mengalami koreksi. Biasanya, ketika indeks dolar AS menguat, rupiah melemah, dan sebaliknya. Oleh karena itu, Ibrahim mempertanyakan sekaligus menganalisis penyebab kondisi tersebut.
Ia menyebut, bank sentral sudah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, baik melalui langkah strategis yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto pada awal Mei 2026 maupun kebijakan suku bunga yang hawkish.
“Walaupun BI sudah menerapkan tujuh strategi, kemudian suku bunga sudah dinaikkan, tetapi rupiah terus mengalami pelemahan. Apa sih permasalahan utama? Harus diingat, permasalahan utama kenapa rupiah melemah bukan merupakan kesalahan teknis dari Bank Indonesia atau moneter, tetapi kesalahan struktural. Kesalahan struktural ini di luar kendali otoritas moneter,” ungkap Ibrahim dalam keterangan suara kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).
Berdasarkan pengamatannya, permasalahan struktural bermula dari pergantian Menteri Keuangan (Menkeu). Purbaya Yudhi Sadewa diketahui dilantik sebagai Menkeu pada 8 September 2025. Sejak saat itu, bendahara negara mengeluarkan sejumlah pernyataan yang menurut Ibrahim mendapat respons serius dari pasar.
“Kita melihat, pada saat Presiden mengganti Menkeu dari Sri Mulyani ke Purbaya, banyak sekali pernyataan-pernyataan yang berlawanan dengan pasar,” terangnya.
Ia mencontohkan kebijakan transfer dana dari BI ke perbankan sebesar Rp 200 triliun yang disusul Rp 76 triliun. Namun, kemudian ada penarikan Rp 75 triliun dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ibrahim menyebut, awalnya, kebijakan kucuran likuiditas tersebut berdampak positif. Indeks dolar AS mengalami pelemahan dan mendongkrak penguatan rupiah.
Namun, tak berselang lama, pengumuman rebalancing Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengguncang pasar keuangan sekitar Januari-Februari 2026. Pasar menjadi porak-poranda.
“Tetapi apa yang terjadi? MSCI langsung membekukan saham-saham di pasar modal. Salah satu yang menonjol adalah free float yang seharusnya 15 persen, tetapi rupanya perusahaan-perusahaan yang listing di bursa itu 3 persen sampai 7,5 persen. Sampai saat ini pun juga masih terus dilakukan perbaikan oleh OJK,” tuturnya.
Ibrahim lantas menyinggung kondisi OJK sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan. Polemik yang terjadi usai pengumuman MSCI tersebut membuat jajaran pimpinan OJK yang berjumlah lima orang mengundurkan diri. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi merupakan dua di antaranya. Termasuk juga pimpinan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni Iman Rachman, yang turut mengundurkan diri. Saat ini OJK diketahui dipimpin Friderica Widyasari Dewi yang sebelumnya merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK).
Ibrahim melanjutkan, berbagai polemik terus bergulir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebenarnya menunjukkan kondisi fundamental ekonomi yang cukup bagus. Namun, pertumbuhan ekonomi yang baik ternyata tidak mampu mendongkrak stabilitas maupun penguatan rupiah.
“Purbaya mengatakan fundamental ekonomi kita bagus, tetapi kok rupiah terus melemah? Bahwa permasalahan yang tadi saya katakan adalah kesalahan struktural, bukan moneter. Dilihat dari defisit neraca transaksi berjalan yang bersifat struktural, bukan temporer. Kita melihat bahwa ini membuat investor asing susah untuk masuk ke saham-saham atau obligasi di Indonesia,” tuturnya.
“Yang terjadi selama ini adalah pemerintah harus mencari utang baru. Cara satu-satunya adalah utang baru,” lanjutnya.
Ibrahim menuturkan, masalah defisit transaksi berjalan penting disorot. Data menunjukkan defisit transaksi berjalan Indonesia mengalami pelebaran dari kuartal I 2025 sebesar 0,15 miliar dolar AS menjadi 4,01 miliar dolar AS pada kuartal I 2026.
Pelebaran defisit transaksi berjalan tersebut terjadi seiring menyusutnya surplus perdagangan Indonesia dari kuartal I 2025 sebesar 13,07 miliar dolar AS menjadi 7,98 miliar dolar AS pada kuartal I 2026.
“Kenapa terjadi ini? Karena tensi geopolitik di Timur Tengah terus memanas, terutama pasca-Iran melakukan blokade di Selat Hormuz,” ujarnya.
Blokade Selat Hormuz, jalur bagi 20 persen pasokan minyak global, menyebabkan supply chain minyak dan gas terhambat. Akibatnya, harga minyak mentah terkerek, baik Brent crude oil maupun WTI crude oil. Karena harga minyak naik, biaya transportasi pun meningkat sehingga berdampak terhadap inflasi.
Indonesia diketahui mengimpor minyak mentah sekitar 1,5 juta barel per hari yang 85 persennya digunakan untuk subsidi masyarakat. Kondisi itu menyebabkan kebutuhan dolar AS menjadi lebih besar.
Kebutuhan dolar yang tinggi digunakan untuk menanggulangi defisit. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, rupiah dipatok pada angka Rp 16.500 per dolar AS. Namun kenyataannya, saat ini rupiah sudah menembus Rp 17.800-an per dolar AS. Harga minyak dalam APBN 2026 dipatok sebesar 70 dolar AS per barel, sementara kini sudah berada di atas 92 dolar AS per barel.
Di samping itu, kebutuhan dolar juga tinggi karena momen pembayaran dividen. Pada periode sekitar Maret hingga Juni, perusahaan-perusahaan yang listing di bursa memang harus membayar dividen dan pembayarannya menggunakan dolar AS. Ditambah lagi kebutuhan dolar untuk momen haji.
“Kebutuhan dolar yang tinggi memaksa rupiah terus mengalami pelemahan. Walaupun BI sudah menurunkan pembelian dolar dari Rp 100 ribu per orang per bulan menjadi Rp 50.000 per April 2026, dan menjadi Rp 25.000 per Juni 2026, tetapi sampai saat ini rupiah terus mengalami pelemahan,” kata dia.
Ibrahim melanjutkan, utang jatuh tempo juga menjadi catatan. Pemerintah Indonesia diketahui menganggarkan pembayaran bunga utang 2026 sebesar Rp 600 triliun.
“Bunga utang jatuh tempo saja Rp 600 triliun. Ini bagaimana? Apakah akan buyback dibeli kembali oleh BI? Apakah BI juga punya dananya? Ini yang harus dipertanyakan, sehingga pemerintah harus membuka utang baru. Utang baru di luar negeri ini rupanya sedikit sepi, akhirnya membuka lelang di China lewat bond dengan bunga 2,3 persen sampai 2,5 persen. Ini pun minat investor sedikit berkurang. Ini yang membuat rupiah terus mengalami pelemahan,” jelasnya.
Faktor lainnya, lanjut Ibrahim, adalah sikap masyarakat yang mengalihkan tabungannya ke valuta asing (valas) di tengah tren pelemahan rupiah. Ia menilai masyarakat Indonesia bersikap fear of missing out (fomo), termasuk dalam merespons kondisi pasar mata uang saat ini.
“Masyarakat terus memindahkan dananya dari emas atau tabungan konvensional ke valuta asing. Buktinya pada April, 24 persen tabungan masyarakat berpindah ke valuta asing. Kenapa? Karena masyarakat tahu atau berspekulasi rupiah bakal ke Rp 22.000. Sehingga secara jangka pendek mereka mendapatkan keuntungan. Setelah itu pas sampai Rp 22.000, mereka keluar pindah lagi ke logam mulia sebagai lindung nilai,” ujarnya.
