11 hours ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelemahan rupiah mendorong perlunya penguatan ekspor nasional. Salah satu potensi yang dinilai belum tergarap optimal berasal dari pengusaha daerah yang memiliki akses terbatas ke pasar global meski didukung sumber daya dan komoditas yang melimpah.
Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2025 menunjukkan, kontribusi UMKM terhadap total ekspor nasional baru mencapai sekitar 15,7 persen. Padahal, sektor ini menyumbang lebih dari 99 persen unit usaha dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja domestik.
Calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ade Jona Prasetyo menilai, penguatan ekspor perlu dilakukan dengan memperluas akses pengusaha daerah ke pasar internasional melalui hilirisasi dan kolaborasi usaha.
Menurut Jona, Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global apabila pelaku usaha mampu meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. Ia mencontohkan sistem pembayaran QRIS yang telah digunakan di sejumlah negara sebagai bukti kemampuan Indonesia menghadirkan inovasi yang diterima secara internasional.
"Ini membuktikan Indonesia mampu menjadi pioneer di global. Kita harus bangga menggunakan QRIS," ujar Jona dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Jona menilai penguatan ekspor menjadi salah satu langkah yang dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Karena rupiah akan kuat jika ekspor kita kuat. Sehingga kita harus buktikan melalui ekspor," katanya.
Ia mengusung gagasan menjadikan Hipmi sebagai rumah kolaborasi pengusaha muda yang berdaya saing global. Menurutnya, organisasi tersebut dapat berperan mempertemukan pelaku usaha daerah dengan akses pasar, pembiayaan, serta peluang investasi.
Jona mengatakan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 61 persen. Karena itu, peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM dinilai akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita bukan hanya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi menjadi pemain utama di pasar internasional," ujar Jona yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi.
Untuk mendukung pengembangan usaha, Jona mendorong peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Menurutnya, akses pembiayaan yang lebih besar dibutuhkan agar pelaku usaha mampu melakukan hilirisasi dan meningkatkan kapasitas produksi.
Ia juga menilai pengusaha lokal perlu memperoleh peran yang lebih besar dalam realisasi investasi yang masuk ke daerah. Berdasarkan data pemerintah, realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp498,8 triliun.
"Bayangkan jika investasi itu bisa kita kapitalisasi melalui pengusaha muda di daerah. Hipmi bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi mulai dari daerah hingga nasional," kata Jona.
Menurutnya, berbagai daerah memiliki sumber daya yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan berorientasi ekspor. Melalui hilirisasi, pelaku usaha daerah diharapkan tidak hanya menjual komoditas mentah, tetapi juga menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
"Kita akan dampingi pengusaha daerah. Contohnya sederhana, mengolah ikan jadi pempek, atau mengolah rumput laut menjadi bahan baku yang dibutuhkan industri makanan, farmasi, dan sebagainya," kata Jona.
