Resistensi MBG: Ketika Kepercayaan Publik Menjadi Ujian Program Makan Bergizi Gratis

Mahasiswa unpam 3 Mahasiswa unpam 3

Kebijakan | 2026-08-20 20:05:38

Ilustrasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir dengan tujuan yang sangat penting: meningkatkan pemenuhan gizi anak, membantu mencegah stunting, sekaligus membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, di balik tujuan tersebut, pelaksanaan program ini juga memunculkan berbagai pertanyaan dan kritik dari masyarakat.

Keraguan publik terhadap MBG bukan semata-mata berarti masyarakat menolak upaya pemerintah dalam memperbaiki gizi anak. Justru, kritik tersebut dapat menjadi tanda bahwa masyarakat menginginkan program yang dijalankan secara aman, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian adalah keamanan pangan, kualitas makanan, mekanisme distribusi, hingga transparansi pengelolaan anggaran. Ketika muncul kekhawatiran mengenai makanan yang tidak layak dikonsumsi atau potensi persoalan dalam rantai pasok, kepercayaan masyarakat terhadap program pun ikut dipertaruhkan.

Keamanan Pangan tidak Boleh Menjadi Perdebatan

Dalam program yang menyangkut makanan bagi anak-anak, keamanan pangan seharusnya menjadi prioritas utama. Program berskala besar membutuhkan pengawasan yang ketat sejak pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, hingga makanan diterima oleh peserta didik.

Persoalan muncul ketika proses tersebut tidak berjalan secara optimal. Makanan yang basi, kualitas yang tidak sesuai harapan, atau pengolahan yang kurang higienis dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua.

Di sinilah pentingnya melibatkan sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Mereka bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan. Masyarakat yang berada paling dekat dengan pelaksanaan program tentu memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai kondisi lingkungan setempat, termasuk kebutuhan pangan anak-anak.

Karena itu, pengawasan terhadap dapur penyedia makanan dan kualitas menu sebaiknya tidak hanya dilakukan dari atas. Pengawasan dari masyarakat juga perlu diberi ruang.

Anggaran Besar Harus Diikuti Transparansi

Selain persoalan keamanan makanan, besarnya anggaran MBG juga menjadi perhatian publik. Ketika sebuah program menggunakan dana negara dalam jumlah besar, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan.Transparansi menjadi semakin penting agar program tidak menimbulkan persepsi bahwa anggaran hanya berputar pada kelompok atau penyedia tertentu. Jika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai proses pengadaan, biaya makanan, dan kualitas layanan, kecurigaan akan mudah berkembang.

Keterbukaan bukan berarti pemerintah harus membuka seluruh informasi yang bersifat teknis dan sensitif. Namun, informasi mengenai penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan, standar kualitas, serta hasil evaluasi program seharusnya dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya diminta percaya, tetapi juga diberikan alasan yang kuat untuk percaya.

Memberikan Ruang bagi Masyarakat Lokal

Salah satu gagasan penting yang dapat dipertimbangkan adalah memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan MBG.

UMKM, kelompok tani, katering lokal, koperasi, dan pelaku usaha pangan di sekitar sekolah dapat diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok. Selain berpotensi memperpendek jalur distribusi, pendekatan ini juga dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar.

Sekolah dan komite orang tua juga dapat dilibatkan dalam pengawasan kualitas makanan. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program pemerintah yang berjalan dari pusat ke daerah, tetapi berkembang menjadi program yang memiliki rasa kepemilikan bersama.

Pendekatan berbasis komunitas juga memungkinkan menu makanan lebih menyesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan pangan di masing-masing daerah.

Kritik Bukan Berarti Menolak

Resistensi masyarakat terhadap MBG seharusnya tidak langsung dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Kritik publik dapat menjadi mekanisme kontrol sosial agar kebijakan berjalan lebih baik.

Masyarakat pada dasarnya menginginkan hal yang sama: anak-anak mendapatkan makanan bergizi dan tumbuh menjadi generasi yang sehat serta berkualitas.

Karena itu, pemerintah tidak perlu melihat kritik sebagai ancaman. Kritik justru dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan sebelum persoalan yang sama berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Program sebesar MBG membutuhkan evaluasi secara berkala. Jika terdapat kelemahan dalam rantai pasok, sistem tersebut perlu diperbaiki. Jika pengawasan belum maksimal, mekanismenya perlu diperkuat. Dan jika masyarakat merasa tidak dilibatkan, ruang partisipasi harus diperluas.

Membangun MBG dengan Kepercayaan

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak makanan yang berhasil didistribusikan setiap hari. Keberhasilan program juga ditentukan oleh seberapa aman makanan tersebut, seberapa transparan pengelolaannya, dan seberapa besar masyarakat percaya terhadap prosesnya.

Program pemenuhan gizi anak merupakan investasi jangka panjang bagi Indonesia. Karena itu, keselamatan dan kepentingan anak harus selalu ditempatkan di atas kepentingan administratif maupun kepentingan lainnya.

Jika pemerintah mampu memperkuat keamanan pangan, membuka transparansi anggaran, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan, MBG dapat berkembang menjadi program yang tidak hanya besar secara anggaran, tetapi juga kuat secara legitimasi publik.

Masyarakat tidak sedang meminta program MBG dihentikan. Yang dibutuhkan adalah program yang lebih aman, transparan, partisipatif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan anak.

Sebab pada akhirnya, membangun generasi yang sehat bukan hanya soal menyediakan makanan. Lebih dari itu, kita juga harus membangun kepercayaan.

Ditulis oleh: Rendy Oktaviansyah, Mahasiswa Universitas Pamulang