9 hours ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini ekosistem digital menjadi kunci dalam menghemat anggaran negara. Luhut mengatakan sektor mineral kritis pun tidak luput dari rencana pengembangan ekosistem digital pemerintah.
“Ini tinggal mengembangkan terus saja (dari Simbara). Itu akan membuat efisien. Kita sementara membangun ekosistem yang membuat orang tidak bisa korupsi atau setidaknya mempersempit ruang untuk korupsi,” ujar Luhut saat konferensi pers terkait Koordinasi Piloting Digitalisasi Bansos di 42 Kabupaten/Kota di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu menyebut pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem digital melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antarkementerian atau Lembaga (Simbara). Menurut dia, langkah tersebut menjadi terobosan nyata dalam menutup celah kebocoran negara.
“Jadi tidak usah pakai macam-macam, pakai sistem ini. Kita coba dengan Simbara, sudah batu bara, nikel juga sudah. Ini tinggal mengembangkan terus saja,” sambung Luhut.
Dalam perhitungannya, Luhut menilai ekosistem digital mampu mendorong efisiensi di sektor mineral kritis. Selain itu, sistem digital juga dinilai dapat menutup ruang korupsi.
“Saya kira efisiensinya bisa ribuan triliun rupiah, mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 triliun. Kebocoran juga bisa ditekan. Seperti yang Presiden sampaikan terkait critical mineral, semuanya menjadi sangat terkontrol,” ujarnya.
Luhut menyampaikan pengembangan ekosistem digital pada sektor mineral kritis akan menyusul langkah perluasan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) ke 42 kabupaten/kota dan satu provinsi. Menurut dia, Perlinsos hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah.
Luhut menyampaikan proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Dampak serupa, kata dia, mulai terlihat di Bali dan Surabaya.
Biaya yang sebelumnya harus ditanggung masyarakat hingga Rp 150 ribu juga turun menjadi hampir tanpa biaya.
“Kita sudah membuktikan bahwa teknologi buatan anak bangsa mampu menyelesaikan persoalan yang selama puluhan tahun menjadi tantangan. Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, Presiden dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk memastikan bantuan negara benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” kata Luhut.
Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun menyampaikan sanggahan. Data tersebut menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota.
Luhut menjelaskan portal ini menyatukan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure (DPI), yang menjadi pendekatan pertama di Indonesia.
Warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sedangkan warga yang belum memiliki IKD dapat dibantu melalui agen pendamping.
Ia mengatakan inovasi ini ditopang tiga fondasi Digital Public Infrastructure, yakni identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon, pertukaran data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang menghubungkan data kependudukan, DTSEN, ketenagakerjaan, listrik, dan aset, serta sistem pembayaran digital untuk penyaluran bantuan yang cepat dan transparan.
Sebagai langkah untuk memastikan layanan menjangkau seluruh masyarakat, Luhut mengatakan Kementerian Sosial bersama kementerian/lembaga terkait telah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu proses pendaftaran sekaligus menutup kesenjangan literasi digital.
“Uji coba diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup sembilan kecamatan dan 14 kelurahan/desa,” lanjut Luhut.
Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga (KK) telah mendaftar melalui portal tersebut, dibantu lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), petugas Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.
Dalam jangka panjang, Luhut mengatakan perbaikan ketepatan sasaran diproyeksikan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp 170 triliun hingga Rp 260 triliun, setara 10 miliar dolar AS hingga 15 miliar dolar AS.
“Angka tersebut merupakan estimasi strategis, bukan penghematan yang telah terealisasi, dan masih bergantung pada kualitas data serta keberhasilan perluasan program. Setiap perubahan data wajib memiliki jejak audit yang jelas,” ujarnya.
Luhut mengatakan program ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian/lembaga di bawah KPTDP, yang melibatkan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Menteri PANRB, Menteri Komdigi, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, serta pimpinan instansi lain yang menangani kependudukan, keuangan negara, sistem pembayaran, statistik, pertanahan, ketenagakerjaan, keamanan siber, dan pencegahan korupsi.
Ia berharap portal Perlinsos dapat diperluas secara nasional pada Oktober 2026.
