12 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembentukan Holding Kawasan Industri Indonesia dinilai perlu diikuti integrasi sistem logistik dan transportasi agar mampu meningkatkan daya saing kawasan industri nasional. Konsolidasi kawasan industri BUMN dinilai tidak cukup hanya menyatukan aset dan pengelolaan lahan, tetapi juga harus memperkuat konektivitas rantai pasok.
Founder & CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan, holding yang dibentuk pemerintah melalui Danantara perlu dikembangkan menjadi ekosistem industri yang terhubung dengan layanan logistik, pergudangan, transportasi, dan distribusi barang.
“Kebutuhan itu relevan dengan skala kawasan industri nasional,” kata Setijadi dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan restrukturisasi kawasan industri BUMN melalui pembentukan Holding Kawasan Industri Indonesia. Proses legal ditargetkan rampung pada 2026 sehingga operasional holding dapat dimulai pada 2027.
Menurut Setijadi, konsolidasi kawasan industri berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan, memperkuat investasi, dan membuka model bisnis baru yang tidak hanya bergantung pada penjualan atau penyewaan lahan.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia memiliki 175 kawasan industri berizin dengan total luas mencapai 98.235,5 hektare. Kawasan tersebut menampung 11.970 perusahaan, menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja, dan mencatatkan investasi sebesar Rp6.744,5 triliun.
Sebelum restrukturisasi, sejumlah kawasan industri BUMN berada dalam ekosistem Danareksa Industrial Park, antara lain PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Kawasan Industri Makassar, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang dengan total lahan sekitar 7.855 hektare.
Setijadi menilai manfaat holding tidak hanya dirasakan pengelola kawasan, tetapi juga perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Integrasi layanan dinilai dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, memperkuat konektivitas, dan menekan biaya logistik.
“Peningkatan efisiensi logistik sangat penting mengingat kontribusinya terhadap harga produk,” ujarnya.
Data Bappenas menunjukkan biaya logistik domestik masih mencapai sekitar 14,1 persen dari harga barang, sementara biaya logistik ekspor sekitar 8,98 persen dari nilai barang yang dikirim.
Karena itu, SCI merekomendasikan holding menyusun masterplan logistics park di kawasan prioritas. Fasilitas yang perlu dikembangkan mencakup pergudangan bersama, depo peti kemas, terminal truk, cold storage, layanan kepabeanan, hingga pusat distribusi terpadu.
Menurut Setijadi, pengembangan kawasan industri juga harus terintegrasi dengan transportasi multimoda. Konektivitas dengan jalan tol, pelabuhan, bandara kargo, terminal peti kemas, dry port, hingga angkutan sungai dan Ro-Ro perlu dirancang dalam satu sistem logistik yang terhubung.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi dengan jaringan kereta barang untuk meningkatkan kapasitas angkutan, mengurangi ketergantungan pada truk jarak jauh, serta menekan kemacetan di sekitar kawasan industri dan pelabuhan.
Selain infrastruktur fisik, digitalisasi arus logistik juga dinilai perlu diperkuat melalui sistem penjadwalan truk, otomatisasi gerbang kawasan, dan control tower logistik yang terintegrasi.
Dengan pendekatan tersebut, Holding Kawasan Industri Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengelola kawasan, tetapi juga berperan sebagai simpul logistik nasional yang mendukung efisiensi industri dan daya saing ekspor.
