10 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan pemerintah untuk tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Biosolar dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga akses masyarakat terhadap energi dengan harga terjangkau di tengah dinamika pasar energi global.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Olo Berto Siahaan, mengatakan kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang memang berhak menerima subsidi energi. Menurut dia, meskipun terjadi penyesuaian harga pada sejumlah BBM nonsubsidi, masyarakat masih memiliki pilihan BBM yang harganya tetap terjangkau.
"Tentu saja keberadaan BBM subsidi, Pertalite dan Solar bisa menjadi pilihan masyarakat yang berhak menerima subsidi. Sedangkan mereka yang mampu, perlu empatinya untuk tidak beralih ke Pertalite atau Solar, karena akan menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran," kata Berto, Jumat (12/6/2026).
Berto menekankan, keberlanjutan program subsidi energi sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, ia mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik untuk tetap menggunakan BBM nonsubsidi agar alokasi subsidi dapat dinikmati kelompok yang membutuhkan.
Di sisi lain, Berto menilai penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi daya beli masyarakat dan perkembangan pasar energi global. Menurut dia, langkah tersebut merupakan konsekuensi dari mekanisme harga pasar yang berlaku.
"Yang naik BBM nonsubsidi. Jadi wajar kalau harus menyesuaikan dengan mekanisme pasar global karena sebagian pengadaan harus diperoleh melalui impor," ujarnya.
Berto menjelaskan, penyesuaian harga tersebut juga diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangan badan usaha. Apalagi, kata dia, harga BBM nonsubsidi telah dipertahankan dalam beberapa bulan terakhir meski terjadi tekanan dari faktor eksternal.
"Selain itu, kebijakan ini juga penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi dan kesehatan industri hilir migas," kata Berto.
Menurut dia, mekanisme penyesuaian harga BBM nonsubsidi telah sesuai dengan ketentuan dalam Kepmen ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Dalam aturan tersebut, harga jual BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan pasar energi global, termasuk pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
"Apalagi sebagian besar memang impor sehingga sangat dipengaruhi kondisi geopolitik, termasuk harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang," ujarnya.
Selain itu, kata Berto, terdapat tambahan biaya atau extra cost dalam rantai distribusi energi dari sektor hulu hingga hilir yang turut memengaruhi struktur harga BBM nonsubsidi.
Ia menilai, apabila harga BBM nonsubsidi tidak disesuaikan dalam kondisi saat ini, dampaknya justru dapat menekan keberlanjutan bisnis dan investasi di sektor energi nasional.
"Dalam jangka panjang, akan muncul tekanan terhadap keberlanjutan bisnis dan investasi sektor energi," katanya.
Berto menambahkan, harga BBM di Indonesia saat ini masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara lain. Di Filipina, misalnya, BBM setara RON 91 dijual sekitar Rp24.763 per liter dan RON 95 sekitar Rp25.160 per liter. Sementara di Singapura, BBM RON 92 dipasarkan setara Rp47.269 per liter dan RON 95 sekitar Rp47.815 per liter.
Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, menilai penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green merupakan langkah yang wajar karena kedua produk tersebut tidak mendapatkan subsidi pemerintah. "Wajar, karena ini BBM nonsubsidi," kata Satya.
Menurut dia, pemerintah sebelumnya telah menahan kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green meskipun terjadi tekanan akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak dunia.
"Dengan adanya fluktuasi rupiah dan harga minyak dunia saat ini, dikembalikan kepada mazhab-nya. Mazhab-nya adalah bahwa Pertamax dan Pertamax Green adalah nonsubsidi sehingga harus mengikuti mekanisme pasar," ujar Satya.
Ia menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi perlu dilakukan agar tidak menimbulkan beban yang lebih besar terhadap fiskal negara dan APBN.
