7 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong terciptanya kesempatan yang setara bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam berbagai program dan transaksi pemerintah. Asbanda juga mendorong penguatan peran BPD sebagai Regional Development Bank untuk menopang pembangunan ekonomi daerah dan ketahanan sistem keuangan nasional.
Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo mengatakan, BPD tidak meminta perlindungan dari kompetisi sepanjang mampu memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko.
“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field yang sama. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance,” ujar Agus dalam Seminar “Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional” di Bengkulu, Jumat (21/8/2026), berdasarkan siaran pers.
Seminar tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta direksi BPD dari berbagai daerah.
Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun, dengan kredit sekitar Rp673 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp770 triliun.
Agus mengatakan, secara fundamental kondisi BPD masih sehat. Namun, pertumbuhan fungsi intermediasi di tengah tekanan terhadap sumber pendanaan perlu dicermati agar tidak meningkatkan biaya dana (cost of fund) dan membatasi kemampuan BPD menyalurkan pembiayaan secara kompetitif.
“Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,” tegas Agus.
Menurut dia, BPD memiliki peran dalam pembiayaan berbagai sektor ekonomi daerah, mulai dari UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga infrastruktur.
Struktur likuiditas BPD juga memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan erat dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah (TKD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.
Karena itu, Agus menilai perubahan desain fiskal dan mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.
“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” kata Agus.
Asbanda juga mendorong agar penempatan dana pemerintah pada BPD dapat semakin diarahkan untuk memperkuat intermediasi ke sektor produktif. Dana tersebut dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah.
“Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Agus.
Selain itu, Asbanda mendorong agar kebijakan nasional mempertimbangkan dampak terhadap pembangunan daerah karena BPD memiliki karakter dan fungsi yang berbeda dengan bank komersial pada umumnya.
BPD tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga berperan dalam pengelolaan ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi keuangan, serta pembiayaan pembangunan regional.
Di sisi lain, Agus menegaskan penguatan BPD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan regulator. Asbanda bersama seluruh BPD juga perlu meningkatkan daya saing melalui penguatan kolaborasi dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury, dan sindikasi pembiayaan.
BPD juga perlu mempercepat transformasi digital, memperkuat keamanan siber, tata kelola dan manajemen risiko, serta meningkatkan porsi CASA dari masyarakat dan dunia usaha.
“Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi,” tegas Agus.
Dengan total aset lebih dari Rp1.000 triliun dan jaringan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, Asbanda mendorong BPD untuk memperkuat kapasitasnya sebagai Regional Development Bank yang sehat, digital, dan kompetitif.
“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia,” kata Agus.
