7 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyerukan penguatan kesiapsiagaan dan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau. Kedua asosiasi meminta perusahaan memperkuat deteksi dini, patroli, kesiapan personel dan peralatan, serta koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah rawan karhutla.
Ketua Umum APHI Soewarso meminta seluruh perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sistem deteksi dini, patroli, serta koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kami mengimbau seluruh anggota APHI meningkatkan kewaspadaan dan tidak menunggu sampai terjadi kebakaran. Lakukan deteksi dini, patroli rutin, pengecekan sumber air, kesiapan peralatan dan personel, serta segera merespons setiap titik panas yang terpantau,” kata Soewarso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Soewarso mendorong perusahaan memperkuat koordinasi dengan Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perusahaan lain yang memiliki areal berdekatan. Menurut dia, koordinasi diperlukan karena karhutla tidak mengenal batas administratif maupun batas konsesi.
APHI juga meminta perusahaan meningkatkan pembinaan masyarakat di sekitar areal kerja melalui edukasi pembukaan lahan tanpa bakar, penguatan Masyarakat Peduli Api atau Desa Peduli Api, patroli bersama, serta pemberdayaan ekonomi alternatif.
“Pencegahan karhutla tidak dapat hanya dilakukan dari dalam areal perusahaan. Masyarakat harus dilibatkan sebagai mitra utama karena mereka merupakan pihak yang berada paling dekat dengan lokasi dan dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi serta mencegah kebakaran,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono Rustamadji meminta seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit anggota GAPKI meningkatkan kesiapsiagaan, memastikan tidak ada pembukaan maupun pengolahan lahan dengan cara membakar, serta memperkuat pengawasan di dalam dan sekitar areal perkebunan.
“Kami meminta anggota GAPKI memastikan seluruh sistem pencegahan berjalan dengan baik, mulai dari pemantauan titik panas, patroli lapangan, kesiapan regu pemadam, peralatan dan sumber air, hingga koordinasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah,” kata Eddy.
Menurut Eddy, pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas sosial, perekonomian, dan keberlanjutan usaha.
GAPKI juga mendorong perusahaan memperkuat pembinaan masyarakat pertanian dan perkebunan, menyediakan sarana dan prasarana pengendalian karhutla, serta mengembangkan kegiatan ekonomi produktif untuk mengurangi praktik pembukaan lahan dengan api.
APHI dan GAPKI selanjutnya akan memperkuat koordinasi lintas sektor melalui edukasi dan penyadartahuan, patroli terpadu, pemberdayaan ekonomi alternatif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi deteksi dini, serta penguatan Masyarakat Peduli Api.
Kedua asosiasi juga mendorong perusahaan aktif memantau perkembangan cuaca melalui kanal resmi BMKG dan platform informasi cuaca lainnya di tengah potensi fenomena El Niño. Informasi prakiraan cuaca regional dan lokal dinilai penting sebagai dasar meningkatkan kewaspadaan, memperkuat kesiapsiagaan, dan melakukan pencegahan dini karhutla.
APHI dan GAPKI meminta setiap indikasi kebakaran segera dilaporkan dan sumber daya yang tersedia dikerahkan untuk melakukan penanganan awal agar api tidak meluas. Kedua asosiasi menegaskan komitmen dunia usaha kehutanan dan perkebunan kelapa sawit untuk melindungi lingkungan dari ancaman karhutla.
