14 hours ago
17
REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong kebangkitan industri kehutanan Papua melalui penyusunan roadmap pembangunan kehutanan lima hingga sepuluh tahun ke depan. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus mengembangkan industri hasil hutan dari sektor hulu hingga hilir.
Roadmap tersebut diharapkan menjadi pedoman pengembangan sektor kehutanan Papua yang lebih kompetitif, meningkatkan nilai tambah hasil hutan di dalam daerah, serta memperbesar kontribusi sektor itu terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat transformasi industri kehutanan nasional melalui penerapan Multiusaha Kehutanan (MUK).
"Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan yang tidak hanya mengoptimalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Soewarso saat bertemu Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri di Gedung Negara Jayapura, dikutip Jumat (26/6/2026).
Ia menjelaskan APHI tengah melakukan roadshow ke sejumlah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mempercepat transformasi sektor kehutanan nasional.
Menurut Soewarso, penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua menjadi langkah penting untuk membangkitkan kembali industri kehutanan dari hulu hingga hilir. Dokumen tersebut juga akan menjadi acuan dalam mengembangkan industri pengolahan hasil hutan di dekat sumber bahan baku, memanfaatkan jasa lingkungan karbon, serta menyempurnakan kebijakan guna meningkatkan daya saing produk kehutanan Papua.
Dalam pertemuan tersebut, APHI juga mengusulkan pembukaan jalur ekspor langsung kayu gergajian dari Papua, penyempurnaan kebijakan penampang kayu olahan agar pemanfaatan jenis kayu selain merbau semakin meningkat, serta harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat implementasi Multiusaha Kehutanan.
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyambut baik berbagai inisiatif yang ditawarkan APHI. Menurut dia, pemerintah provinsi mendukung pengembangan sektor kehutanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
"Kami menyambut baik berbagai program yang dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha terhadap pendapatan daerah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan hutan lestari yang tidak merusak lingkungan. Papua ingin berlari, bukan lagi berjalan, dalam memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki melalui kolaborasi dengan semua pihak dan koordinasi bersama kementerian serta lembaga terkait," kata Mathius.
Ia menyampaikan pemerintah daerah terus memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan industri kehutanan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas Pelabuhan Jayapura dan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sarmi guna memperlancar distribusi serta ekspor hasil hutan dari Papua.
Menurut Mathius, usulan ekspor langsung kayu gergajian maupun perluasan kebijakan penampang kayu olahan perlu didukung kajian ilmiah yang komprehensif. Hasil kajian itu akan dituangkan dalam roadmap pembangunan kehutanan Papua sebagai dasar penyelarasan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Selain bertemu Gubernur Papua, Dewan Pengurus APHI juga menggelar diskusi dengan Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Universitas Ottow Geissler Papua. Kedua pihak sepakat menindaklanjuti kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman yang mencakup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kuliah umum, kuliah tamu, hingga program magang mahasiswa kehutanan di perusahaan anggota APHI.
APHI juga melakukan pembahasan teknis bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua terkait penyusunan roadmap pengelolaan hutan Papua untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan.
Roadmap tersebut diharapkan memperkuat pengelolaan hutan lestari, meningkatkan produktivitas hasil hutan, mengembangkan industri pengolahan di dalam daerah, memperluas pemanfaatan jasa lingkungan karbon, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat adat, dan dunia usaha.
