7 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai negara-negara pengimpor migas berpotensi berebut pasokan minyak mentah di pasar global menyusul lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah. Kondisi tersebut dapat menyeret Indonesia dalam persaingan memperoleh pasokan energi di tengah meningkatnya kebutuhan domestik.
Lonjakan harga minyak mentah terjadi sekitar sepekan setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Harga minyak dunia tercatat melonjak lebih dari 30 persen hingga menyentuh sekitar 107 dolar AS per barel dan kini bahkan berada di atas level tersebut. Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global serta tekanan terhadap anggaran negara.
“Saya membahas proyeksi harga migas dalam jangka pendek dengan teman-teman eks perbankan yang di antaranya bergerak di bidang perdagangan komoditas. Pembahasan terkait prospek kenaikan harga migas jika perang berlangsung selama 3–12 bulan mendatang, termasuk negara-negara yang diuntungkan dan paling dirugikan,” kata Eddy usai melakukan konferensi video dengan sejumlah pengamat migas di Singapura dan Tokyo, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan negara-negara besar pengimpor energi seperti China, India, Jepang, dan Korea selama ini bergantung pada pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah. Ketegangan geopolitik di kawasan tersebut berpotensi mendorong negara-negara tersebut mencari sumber pasokan alternatif dari wilayah lain.
Beberapa pemasok alternatif yang diperkirakan menjadi tujuan antara lain Nigeria, Angola, dan Brasil. Negara-negara tersebut, jelas Eddy, selama ini juga menjadi pemasok minyak mentah bagi Indonesia.
“Artinya, kita berpeluang ‘berebut’ pasokan minyak mentah dengan negara-negara raksasa pengimpor migas,” ujar anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN tersebut.
Eddy mengingatkan implikasi kenaikan harga minyak mentah bagi Indonesia tidak ringan. Kebutuhan migas nasional saat ini mencapai sekitar satu juta barel per hari sehingga kenaikan harga energi langsung berdampak pada biaya impor.
Tekanan akan semakin besar apabila lonjakan harga minyak dunia terjadi bersamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kondisi tersebut meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
“Apalagi harga minyak mentah pada asumsi makro APBN adalah 70 dolar AS per barel dan defisit terhadap PDB berada di kisaran 2,68 persen. Dengan harga migas di atas 100 dolar AS per barel, kemungkinan defisit anggaran bisa tembus di atas 3,6 persen,” ujar Eddy.
Ia menerangkan pada 2025 Indonesia mengimpor sekitar 17,6 juta ton minyak mentah dan 37,8 juta ton produk petroleum dengan nilai mencapai 32,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 551 triliun. Apabila volume impor tetap sama, kebutuhan devisa diperkirakan meningkat seiring kenaikan harga energi dan pelemahan kurs rupiah.
“Kita perlu mewaspadai kondisi disruptif di pasar energi tidak hanya dari kenaikan harga migas, tetapi juga dari sisi ketersediaan pasokan. Security of supply menjadi sangat penting karena defisit neraca migas global akibat penutupan Selat Hormuz bisa membuat banyak negara pontang-panting mencari substitusi,” terangnya.
Eddy menilai pemerintah kemungkinan telah menyiapkan alternatif sumber impor energi dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Diversifikasi pasokan dinilai penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu kawasan pemasok energi.
Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai lonjakan harga minyak dunia juga membuat beban PT Pertamina (Persero) semakin berat jika tidak diikuti penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Saat ini harga minyak global telah menembus sekitar 111 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipatok sekitar 70 dolar AS per barel.
Kondisi tersebut menimbulkan tekanan besar terhadap pengelolaan energi nasional. Selisih harga yang lebar antara asumsi APBN dan harga pasar berpotensi meningkatkan beban subsidi maupun kompensasi energi.
"Berat bagi Pertamina jika tidak ada penyesuaian harga atau penambahan pagu subsidi BBM tanpa menaikkan harga. Di lain pihak, ruang fiskal juga sempit. Pilihannya sangat sulit," kata Hadi.
Menurut dia, lonjakan harga minyak dunia mendorong kenaikan biaya produksi energi. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi harga berbagai produk turunan, termasuk BBM yang dipasarkan di dalam negeri.
Hadi menjelaskan Pertamina beroperasi sebagai korporasi yang tetap harus menjaga kesehatan bisnisnya. Dalam praktik industri energi, kenaikan harga bahan baku biasanya akan diikuti penyesuaian harga produk.
