6 hours ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa menilai rencana hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi liquefied petroleum gas (LPG) menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi keekonomian dan lingkungan. Ia menekankan, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh intervensi kebijakan pemerintah.
Proyek gasifikasi batu bara tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. Namun, kebutuhan investasi yang besar dan sensitivitas biaya produksi terhadap harga batu bara global menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan dalam implementasinya.
“DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dan capex gasifikasi itu tinggi. Jika harga batu bara di atas 60 dolar AS per ton, DME tidak kompetitif tanpa subsidi,” kata Iwa di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Ia menjelaskan, selain aspek harga, produksi DME juga menghadapi tantangan lingkungan. Emisi yang dihasilkan disebut sekitar 20 persen lebih tinggi dibandingkan LPG, sehingga membutuhkan teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS) untuk menekan dampak tersebut.
Penerapan teknologi CCUS, lanjutnya, berimplikasi pada kenaikan biaya investasi dan operasional. Tambahan capex diperkirakan mencapai 20 persen, sementara opex meningkat sekitar 15 persen, yang pada akhirnya makin menekan keekonomian proyek.
“DME adalah solusi taktis jangka pendek-menengah untuk mengurangi impor secara cepat dengan memanfaatkan aset eksisting. Namun tidak dapat menjadi solusi tunggal karena kendala emisi dan ekonomi,” ujar Iwa.
Pemerintah tengah mendorong percepatan proyek DME dengan target kapasitas 1,4 juta ton per tahun. Program ini diproyeksikan menyerap sekitar 7 juta ton batu bara kalori rendah per tahun guna mengurangi ketergantungan impor LPG yang saat ini mencapai sekitar 75 persen dari total kebutuhan nasional sebesar 8,3 juta ton per tahun.
Iwa menyarankan Indonesia belajar dari negara-negara yang lebih dahulu mengembangkan DME, seperti China, India, dan Amerika Serikat, terutama dalam merancang kebijakan yang mendukung ekosistem industri dari hulu hingga hilir.
“Dukungan negara di China sangat kuat berupa subsidi hilir, kewajiban pencampuran, dan insentif harga batu bara. Itu bisa menjadi acuan utama untuk sisi teknologi gasifikasi dan skala keekonomian,” tuturnya.
Di China, produksi DME telah mencapai sekitar 7 juta ton per tahun dan dimanfaatkan sebagai campuran LPG hingga 20 persen untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Intervensi kebijakan membuat harga DME lebih kompetitif dibandingkan energi impor.
Sementara di India, pencampuran 20 persen DME dengan LPG diperkirakan mampu menekan impor hingga 6,3 juta ton per tahun dan menghemat devisa miliaran dolar AS. “Peran pemerintah India cukup tinggi karena relevan dari sisi kebijakan publik, skema subsidi tepat sasaran, dan pendekatan bertahap. India menghadapi tantangan serupa dalam transisi dari LPG bersubsidi,” kata Iwa.
Berbeda dengan kedua negara tersebut, Amerika Serikat lebih mengembangkan DME sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan berat dengan peran sektor swasta yang dominan. “Peran swasta seperti Oberon Fuels tinggi. Tidak ada subsidi langsung, tetapi insentif. Relevan untuk aspek teknologi small-scale dan standar emisi, meski model bisnisnya berbeda dengan Indonesia,” ucapnya.
Iwa menilai Indonesia memiliki kombinasi modal sumber daya dan urgensi fiskal yang mirip dengan China dan India. Sinergi antara kecepatan eksekusi, kehati-hatian kebijakan, dan standar lingkungan menjadi kunci keberhasilan proyek DME nasional.
Seiring itu, prospek pasar global DME juga menunjukkan tren peningkatan. Nilai pasar diproyeksikan tumbuh signifikan dalam satu dekade ke depan, dengan kawasan Asia Pasifik tetap menjadi motor utama pertumbuhan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tengah mencari alternatif energi untuk menekan ketergantungan impor LPG yang mencapai sekitar 7 juta ton per tahun. “Kebutuhan kita LPG 8,6 juta ton per tahun. Produksi kita kapasitas terpasang 1,9 juta ton, tetapi realisasi produksi hanya sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton. Jadi kita impor sekitar 7 juta ton per tahun,” ujar Bahlil.
