4 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) guna menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan beban subsidi energi. Hal ini dibahas dalam pertemuan lintas instansi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai skema stimulus dan insentif guna mendorong pertumbuhan industri sekaligus menjaga daya tahan ekonomi di tengah tekanan global. Kebijakan kendaraan listrik mulai ditempatkan sebagai instrumen pengendalian konsumsi energi nasional.
“Kita sudah bicara salah satunya juga bicara soal insentif sebagai stimulus. Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ini semakin relevan, semakin relevan ketika dulu sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita meng-introduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi,” kata Agus di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan arah kebijakan kendaraan listrik kini tidak lagi semata berbasis isu lingkungan. Pemerintah mulai menempatkannya sebagai instrumen pengendalian konsumsi energi dan efisiensi fiskal.
Insentif tersebut juga diarahkan untuk memperkuat industri nasional dan menjaga penyerapan tenaga kerja. Pemerintah menilai sektor manufaktur tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. “Kontribusi terhadap GDP-nya dari tahun ke tahun naik, bahkan pertumbuhan manufaktur tahun lalu bisa tercatat di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yang tidak pernah terjadi selama 14 tahun sebelumnya. Nah, itu menunjukkan sektor manufaktur merupakan sektor terpenting bagi perekonomian,” ujar Agus.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membedah berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri di lapangan. Hasilnya menjadi dasar penyusunan kebijakan stimulus dan insentif yang lebih tepat sasaran.
Agus juga menyoroti dominasi sektor manufaktur dalam ekspor nasional. Data menunjukkan 75 hingga 80 persen ekspor Indonesia berasal dari produk manufaktur. Namun, struktur output masih didominasi pasar domestik. Sekitar 80 persen produksi diserap di dalam negeri dan sekitar 20 persen masuk pasar ekspor.
“Output manufaktur kita selama ini rata-rata hanya 20-an persen yang diekspor. Delapan puluh persen merupakan produk-produk yang diserap di dalam negeri. Kita harus terbuka dengan tidak mengurangi dan dengan tetap memperhatikan serta melindungi pasar dalam negeri,” ujarnya.
Agus menyinggung perubahan arah pasar global yang mulai beralih ke kendaraan listrik seiring meningkatnya risiko energi akibat dinamika geopolitik. “Ya kami ada datanya, jadi kalau data yang saya terima dari teman-teman Gaikindo mengatakan bahwa sejak perang Hormuz ini terjadi, orientasi market switch ke yang lebih orientasi electric,” tuturnya.
Menperin juga mencermati potensi tekanan pada sektor otomotif, tekstil, dan plastik dalam jangka pendek. Kondisi global dinilai mempengaruhi permintaan dan pasokan bahan baku. Agus menilai tekanan tersebut bersifat sementara dan industri nasional memiliki pengalaman menghadapi krisis besar. Pemerintah menyiapkan langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor industri.
