10 hours ago
20
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Percepatan transisi energi nasional tidak hanya berbicara soal pengembangan energi terbarukan, tetapi juga kesiapan pasokan mineral kritis sebagai fondasi teknologi energi masa depan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), sektor mineral dan batubara (minerba) ditempatkan sebagai elemen strategis dalam mendukung pengembangan energi bersih menuju target net zero emission 2060.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Yudha, menjelaskan bahwa peningkatan porsi energi surya dan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam skenario KEN tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mineral sebagai komponen utama sistem energi modern.
Ia menuturkan, dalam peta transisi energi yang tertuang dalam PP KEN, energi surya diproyeksikan memiliki porsi besar, sementara PLTN akan berkontribusi signifikan pada 2060. Kondisi tersebut otomatis mendorong lonjakan kebutuhan mineral untuk baterai, kabel, serta berbagai komponen kelistrikan.
“Kalau kita melihat peta transisi energi dalam PP KEN, energi surya akan mempunyai porsi sangat besar, PLTN juga signifikan pada 2060. Dengan begitu, mineral-mineral untuk baterai dan komponen pendukungnya ada di sektor Minerba. Itu mendukung langsung transisi energi,” ujar Satya.
Menurut dia, keterkaitan antara kebijakan energi nasional dan sektor minerba bersifat dua arah. Di satu sisi, mineral kritis seperti nikel, bauksit, tembaga, hingga material ikutan menjadi bahan baku utama teknologi energi bersih. Di sisi lain, proses hilirisasi di sektor pertambangan sendiri membutuhkan pasokan energi yang andal dan berkelanjutan.
“Smelter tidak mungkin berjalan tanpa listrik, apalagi ke depan kita berbicara listrik yang lebih hijau dan sustainable. Jadi sektor energi dan minerba ini saling menopang,” katanya.
Satya menambahkan, dalam skenario KEN terbaru, transisi energi tidak hanya difokuskan pada perubahan bauran pembangkit, tetapi juga penguatan rantai pasok mineral yang menopang teknologi tersebut. Peningkatan kapasitas pembangkit energi surya, pengembangan PLTN, hingga sistem penyimpanan energi akan meningkatkan kebutuhan terhadap mineral strategis yang selama ini dikelola sektor pertambangan nasional.
“Agenda kita adalah agenda transisi. Kalau energi surya porsinya besar, kalau PLTN masuk signifikan, maka kebutuhan mineral untuk baterai, kabel, komponen listrik, itu otomatis meningkat. Artinya sektor Minerba berada di jantung ekosistem transisi,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, peran holding industri pertambangan seperti MIND ID dinilai krusial. Sebagai entitas yang membawahi sejumlah BUMN tambang strategis, MIND ID memiliki posisi sentral dalam memastikan ketersediaan dan pengolahan mineral kritis guna mendukung transformasi energi nasional.
Satya menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan energi nasional tidak bisa dilepaskan dari kesiapan industri dalam menyediakan bahan baku strategis sekaligus menjalankan hilirisasi bernilai tambah. Ia menilai kolaborasi antara pembuat kebijakan dan pelaku industri menjadi kunci agar sisi pasokan dan permintaan berjalan selaras.
“Sehebat apa pun skenario energi nasional, itu tidak lepas dari supply dan demand. Siapa yang men-supply? Siapa yang memakai? Industri adalah pengguna energi terbesar sekaligus penyedia bahan baku penting bagi transisi. Karena itu kolaborasi antara pembuat kebijakan dan pelaku industri menjadi sangat penting,” katanya.
Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan komitmen menuju net zero emission 2060, penguatan ekosistem mineral kritis dipandang menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ketahanan energi nasional.
“Transisi energi ini bukan hanya soal mengganti sumber energi, tetapi juga membangun fondasi industrinya. Dan di situlah peran sektor Minerba, termasuk MIND ID, menjadi strategis,” ujar Satya.
Kalau mau kita bisa pertajam lagi angle-nya, misalnya diarahkan ke “perang global mineral kritis” atau “Indonesia di peta rantai pasok energi bersih dunia,” supaya relevansinya lebih global dan tidak hanya normatif kebijakan.
