2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengucurkan stimulus ekonomi tahap II sebesar Rp26,34 triliun yang terdiri atas insentif pajak, magang dan vokasi, serta bantuan pangan. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai stimulus tersebut memang diperlukan dan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat.
Menurut dia, tiga kelompok stimulus berupa bantuan pangan, insentif transportasi, serta program magang dan vokasi memiliki sasaran dan manfaat masing-masing bagi masyarakat.
“Kalau melihat tiga jenis stimulus yang diberikan ini, ya (dampaknya) ke semuanya, ketiga-tiganya memang diperlukan, dan membantu dari sisi daya beli,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Secara rinci, stimulus berupa insentif senilai Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan Rp18,04 triliun.
Faisal menjelaskan bantuan pangan terutama memberikan dukungan kepada masyarakat kelompok bawah, sedangkan insentif transportasi dapat membantu masyarakat kelas menengah, khususnya menengah bawah, dalam melakukan perjalanan.
Untuk stimulus transportasi, ia menilai manfaatnya tetap dirasakan masyarakat meskipun sebagian insentif diberikan dalam periode relatif singkat, antara lain pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Walaupun catatannya bahwa ini hanya diberikan pada masa Nataru, ya pendek berarti waktunya. Tapi kalau dikatakan membantu, ya membantu,” ujarnya.
Sementara itu, Faisal menilai program magang dan vokasi memiliki karakter lebih produktif dan berpotensi memberikan efek pengganda (multiplier effect) apabila dapat membantu peserta memasuki dunia kerja.
“Nah lalu yang sifatnya lebih produktif itu adalah bantuan yang vokasi ya, (dan) magang untuk lulusan SMK dan yang di-PHK,” ungkapnya.
Namun, meski ketiga kelompok stimulus tersebut dinilai diperlukan, Faisal mencatat cakupannya masih relatif terbatas, terutama program magang dan vokasi apabila dibandingkan dengan kebutuhan pencari kerja.
Menurut dia, kebutuhan tersebut tidak hanya berasal dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, termasuk lulusan pendidikan menengah dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 persen poin dibandingkan Februari 2025. Dari angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang, terdapat 7,24 juta orang yang menganggur, sementara jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang.
Faisal mengatakan dampak program magang dan vokasi terhadap perekonomian dapat semakin besar apabila peserta kemudian memperoleh pekerjaan, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap daya beli.
“Nah ini kalau berhasil, dan sebetulnya kalau lebih besar bantuannya, nah ini bisa punya multiplier effect karena kalau mereka bisa bekerja, ini akan punya dampak nanti ujung-ujungnya ke daya beli,” ucapnya.
Karena itu, menurut Faisal, pelaksanaan program tersebut perlu disertai upaya penempatan atau penyaluran peserta ke lapangan pekerjaan maupun sektor usaha yang sesuai, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk penempatan di dalam negeri, ia menilai keterhubungan antara program dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha perlu diperkuat.
“Artinya perlu dipikirkan linkage dengan dunia industri, dunia usaha, gitu. Karena yang mereka butuhkan bukan cuma hanya magangnya, tapi juga bantuan pemerintah untuk menyalurkan ke tempat-tempat kerja yang sesuai,” tutur Faisal.
sumber : ANTARA
