15 hours ago
13
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Penilaian tersebut mencerminkan tetap terjaganya status investment grade Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus didukung ekspektasi membaiknya penerimaan negara dan kinerja ekspor.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan afirmasi peringkat yang diumumkan pada 13 Juli 2026 itu menunjukkan kepercayaan investor internasional terhadap stabilitas makroekonomi dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Afirmasi S&P atas sovereign credit rating Indonesia pada peringkat BBB dengan outlook stabil mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan pemangku kepentingan internasional terhadap stabilitas makroekonomi dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap solid,” kata Perry dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).
Menurut Perry, outlook stabil didasarkan pada ekspektasi bahwa pelemahan indikator fiskal dan eksternal hanya bersifat sementara. S&P menilai penerimaan negara akan pulih pada tahun ini, sementara penerimaan ekspor diperkirakan meningkat seiring membaiknya harga komoditas.
“Outlook stabil mencerminkan ekspektasi bahwa penerimaan negara akan terus pulih pada tahun ini, sementara penerimaan ekspor akan meningkat seiring membaiknya harga komoditas,” ujar Perry.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan kinerja ekspor dari sektor sumber daya alam diperkirakan akan memperkuat kondisi fiskal dalam jangka menengah, terutama apabila implementasi kebijakan berjalan konsisten dan lebih dapat diprediksi.
Selain itu, S&P juga menilai komitmen pemerintah menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen menjadi salah satu faktor yang menopang outlook stabil dan menjaga keberlanjutan fiskal.
Ke depan, BI menilai peluang kenaikan sovereign credit rating tetap terbuka apabila indikator fiskal dan eksternal terus membaik. Dari sisi fiskal, peningkatan peringkat dapat didukung oleh kenaikan penerimaan negara, penurunan biaya pembiayaan, dan stabilitas nilai tukar. Sementara dari sisi eksternal, diperlukan penurunan utang luar negeri serta kebutuhan pembiayaan eksternal bruto.
BI, kata Perry, akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan S&P menegaskan kepercayaan internasional terhadap ketahanan ekonomi Indonesia serta kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter.
“Keputusan S&P menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi nasional terjaga kredibel. Pemerintah akan terus menjaga disiplin fiskal, memperkuat basis penerimaan negara, meningkatkan kualitas belanja, dan memastikan pembiayaan dikelola secara prudent, efisien, dan berkelanjutan,” kata Purbaya.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan S&P mengakui ketahanan fundamental ekonomi Indonesia di tengah tekanan geopolitik global, volatilitas harga komoditas, dan ketatnya kondisi keuangan dunia.
Menurut Airlangga, S&P memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5 persen per tahun dalam dua hingga tiga tahun mendatang, dengan pertumbuhan riil sebesar 5,1 persen pada 2026 dan rata-rata 4,9 persen sepanjang 2026-2029.
S&P juga menyoroti peningkatan penerimaan negara yang tumbuh 19 persen dalam lima bulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut didorong pulihnya administrasi perpajakan, meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), serta naiknya penerimaan royalti dan dividen sektor sumber daya alam.
Selain itu, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dinilai berpotensi memperkuat penerimaan negara sekaligus meningkatkan devisa ekspor.
“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, dan peningkatan produktivitas. Konsistensi dan prediktabilitas kebijakan akan menjadi kunci untuk mendorong peringkat Indonesia naik ke level yang lebih tinggi,” kata Airlangga.
