1 day ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama World Resources Institute (WRI) meluncurkan Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel. Dokumen ini disusun sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari industri nikel.
Deputi Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A. A Teguh Sambodo, menyebut Indonesia memegang peran sentral dalam pasokan nikel global. Ia mencatat bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan menyumbang 67 persen dari pasokan internasional.
“Produksi nikel Indonesia pada 2024 diproyeksikan mencapai 2 juta ton nikel ekuivalen, setara dengan 60 persen produksi global,” ujarnya dalam peluncuran peta jalan tersebut, Kamis (12/6/2025).
Teguh menyebut kebijakan hilirisasi, termasuk larangan ekspor bijih nikel, telah meningkatkan nilai tambah secara signifikan. “Ekspor produk nikel meningkat 8 kali lipat, menciptakan 200 ribu lapangan kerja,” kata Teguh.
Meski demikian, industri nikel dinilai masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi emisi karbon, dampak terhadap lingkungan, dan konflik sosial. Ketergantungan terhadap batu bara masih tinggi, menjadikan industri ini sebagai salah satu penyumbang emisi terbesar.
Selain emisi, aktivitas tambang juga menyebabkan deforestasi, kerusakan ekosistem, dan memicu persoalan sosial, termasuk konflik dengan masyarakat dan risiko kesehatan.
Peta jalan ini menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai komitmen Enhanced NDC 2030, yaitu 31,89 persen dengan upaya sendiri, serta mendukung visi net zero emission pada 2060 sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2045.
Beberapa strategi utama meliputi transisi energi melalui penggantian batu bara dengan gas bumi, biomassa berkelanjutan, dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Proses produksi juga diusulkan menjadi lebih efisien lewat teknologi waste heat recovery dan peningkatan pemanfaatan biodiesel hingga B70.
Langkah lainnya adalah penerapan kebijakan standar hijau seperti mekanisme carbon pricing dan insentif fiskal untuk industri beremisi rendah.
“Kami fokus pada klaster produksi seperti Sulawesi dan Maluku Utara, serta smelter pirometalurgi yang menyumbang 63 persen emisi sektor nikel,” jelas Teguh.
Analisis Bappenas dan WRI memperkirakan penerapan praktik berkelanjutan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6,22 persen pada 2045, lebih tinggi dari skenario business as usual yang sebesar 5,43 persen.
Meski demikian, ada sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Di antaranya keterbatasan infrastruktur energi bersih di daerah tambang, tingginya biaya dekarbonisasi yang diperkirakan mencapai 31 miliar dolar AS, serta belum adanya kewajiban pelaporan emisi GRK bagi pelaku industri.
Teguh menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga riset. “Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Perindustrian, dan pelaku usaha untuk memastikan peta jalan ini terimplementasi,” ujarnya.
Lewat kebijakan ini, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi produsen utama nikel rendah karbon, sejalan dengan meningkatnya permintaan global atas mineral kritikal untuk transisi energi.
Dalam pernyataannya, WRI menyebut Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel disusun sebagai panduan bagi pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam mewujudkan industri nikel rendah karbon yang selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045.
Untuk industri, dokumen ini menyediakan langkah konkret sebagai acuan penetapan target emisi di tingkat perusahaan. Ini menjadi penting mengingat tuntutan terhadap produk rendah karbon dari industri hilir, lembaga keuangan, dan konsumen terus meningkat.
Sementara bagi pemerintah, peta jalan ini memuat rekomendasi kebijakan guna membangun ekosistem pendukung dekarbonisasi. Terutama untuk menjawab tantangan utama seperti infrastruktur yang belum memadai, biaya tinggi, dan ketidakpastian regulasi.
