23 hours ago
29
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mulai membangun tanggul di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, pada Kamis (12/6/2025). Pembangunan tanggul itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya banjir rob selama menunggu pembangunan tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di wilayah tersebut.
Gubernur Jakarta Pramono mengatakan, pembangunan tanggul itu merupakan langkah jangka menengah untuk mengatasi banjir rob sampai tanggul laut dapat dibangun. Pasalnya, kawasan Muara Angke selalu terdampak banjir rob setiap kali terjadi pasang air laut.
"Sebagai bagian dari dukungan sepenuhnya Pemerintah Jakarta terhadap gagasan NCICD yang akan segera dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Jakarta, Pemerintah Jakarta memulai hal baru untuk penanganan yang bersifat jangka menengah terlebih dahulu," kata dia di Muara Angke, Kamis (12/6/2025).
Ia menilai, kawasan yang selama ini terdampak banjir rob di Muara Angke merupakan laut. Namun, kawasan itu kemudian ditimbun dan dijadikan permukiman oleh warga.
Karena itu, salah satu kendala utama pembangunan tanggul itu adalah proses musyawarah yang lama. Pasalnya, Pemprov Jakarta mesti melakukan pendekatan terlebih dahulu agar warga sekitar dapat menerima pembangunan tanggul tersebut.
"Alhamdulillah sekarang sudah disepakati tadi Pak Erwin sudah menyampaikan, Pak Lurah, Pak Camat, dan juga ada hadir Wali Kota Jakarta Utara sudah menyampaikan bahwa ini sudah clear. Artinya segera dilakukan pembangunan," kata dia.
Ia mengatakan, pada tahun ini, panjang kawasan yang akan dibangun tanggul laut mencapai 1,4 kilometer dengan menaikkan tanggul sekitar 2,5 meter. Ditargetkan, pekerjaan pembangunan tanggul itu akan selesai pada Desember 2025.
Setelah itu, Pemprov Jakarta akan melanjutkan pekerjaan pembangunan tanggul itu sepanjang 1 kilometer pada 2026. Dengan begitu, total tanggul yang akan dibangun di kawasan Muara Angke adalah 2,4 kilometer.
Pramono juga sempat mengimbau ketua RW dan lurah setempat agar ikut mengawal proses pembangunan itu agar berjalan sesuai rencana. Ia pun tidak ingin adanya warga baru yang nantinya memanfaatkan hasil pembangunan yang telah dilakukan.
"Karena ini bukan pekerjaan yang gampang dan kami secara sungguh-sungguh seperti yang berulang kali saya sampaikan penanganan banjir untuk banjir rob ini, terutama di Muara Angke, yang nanti dalam jangka panjang untuk NCICD-nya akan ada di tempat ini," kata dia.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan, pembangunan tanggul itu akan memakan anggaran sekitar Rp 52 miliar pada tahun ini. Namun, ia belum bisa memastikan kebutuhan anggaran untuk pembangunan lanjutan pada 2026, lantaran prosesnya masih dalam tahap lelang.
"Jadi luasan yang akan dilindungi kurang lebih 120 hektare. Bangunan yang terdampak kurang lebih 282 bangunan," ujar Ika.
Sementara itu, salah seorang warga sekitar, Ameh (34 tahun), mengaku menyambut baik pembangunan tanggul di Muara Angke. Pasalnya, selama ini warga selalu dihadapkan banjir rob yang selalu terjadi setiap bulannya.
"Kami menyambut baik agar enggak banjir lagi. Warga juga enak, jadi enggak nguras lagi. Kalau bisa, lebih cepat lebih baik," kata dia.
Ia menambahkan, Pemprov Jakarta juga telah melakukan musyawarah dengan warga setempat. Dengan begitu, tidak ada penolakan dari warga terkait pembangunan tanggul tersebut.
"Sebelumnya juga sudah ada musyawarah. Kalau warga kan maunya tanggul di laut aja. Jadi kan enggak ganggu aktivitas nelayan, tapi lama kelamaan warga enggak menolak. Supaya enggak banjir," kata dia.
Ia mengatakan, banjir rob di kawasan itu biasanya terjadi selama tiga hari dalam setiap bulan. Di wilayah tertentu, ketinggian air bisa mencapai 1 meter.
"Banjir terus di sini setiap laut pasang. Nanti malam juga banjir. Kalau di sini enggak sampai masuk rumah, tapi tahun lalu bisa seleher di belakang. Kalau di sini, paling sedengkul atau paha. Kalau sekarang mah semata kaki," kata dia.
