15 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen pada semester I 2026 dinilai perlu diikuti penciptaan lapangan kerja yang nyata. DPR meminta pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada capaian angka, tetapi dirasakan masyarakat melalui bertambahnya kesempatan kerja.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan pertumbuhan ekonomi harus berkualitas. Setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi perlu memiliki dampak yang jelas terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen haruslah bisa menciptakan lapangan kerja. Berapa angka lapangan kerja yang tercipta? Di sektor mana saja?” kata Kamrussamad kepada wartawan saat ditemui di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ia menyebut berdasarkan perhitungan yang digunakan para ahli ekonomi, pertumbuhan ekonomi 1 persen dapat membuka lebih dari 900 ribu lapangan kerja baru. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan sektor yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja, termasuk dampak program hilirisasi.
Kamrussamad menilai capaian pertumbuhan ekonomi 5,29 persen pada kuartal II 2026 menunjukkan mulai terlihatnya dampak program prioritas nasional. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,4 persen.
“Artinya di kuartal kedua ini ternyata mulai terasa arah kebijakan program prioritas nasional kita, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Pemerintah perlu menghitung kontribusi masing-masing sumber pertumbuhan, mulai dari APBN, penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), hingga Danantara.
“Untuk mencapai 8 persen kita sedang menghitung empat sumber. Pertama, dorongan APBN; kedua, investasi luar negeri atau PMA; kemudian investasi dalam negeri; lalu kemudian konsolidasi yang sudah dilakukan oleh Danantara,” kata dia.
Kamrussamad mengatakan DPR masih menunggu perhitungan kontribusi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia meminta Danantara Investment Management (DIM) segera menyampaikan kontribusinya.
“Ini yang kami belum dapatkan hitungannya di DPR dari pemerintah, khususnya dari Danantara. Dan kita minta DIM (Danantara Investment Management) untuk segera mengajukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, Kamrussamad meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat. Komunikasi pemerintah juga perlu diperbaiki untuk mengurangi ketidakpastian di pasar dan masyarakat.
Menurut dia, arah kebijakan pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan dunia usaha. “Arah kebijakan pemerintah dirasa itu betul-betul pro-growth, pro-job, dan juga pro-business untuk mendorong dunia usaha. Jadi tiga komitmen ini harus berjalan secara seimbang dan selaras,” kata Kamrussamad.
Perampingan BUMN
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti soal perampingan BUMN yang ditargetkan menyusut menjadi sekitar 200 perusahaan. Herman mengatakan perampingan dilakukan dengan menggabungkan sejumlah BUMN yang memiliki klaster atau bidang usaha sejenis. Penataan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sumber pendapatan yang dikelola Danantara.
“Dan saat ini BUMN sedang dilakukan menciutkan, sedang dilakukan penggabungan-penggabungan beberapa BUMN, baik yang klasternya sama maupun BUMN yang memiliki usaha sejenis,” kata Herman kepada wartawan saat ditemui di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan proses perampingan berjalan bersamaan dengan upaya meningkatkan pendapatan BUMN. Perbaikan kinerja dilakukan melalui efisiensi, peningkatan produktivitas, dan revitalisasi aset.
“Kalau melihat dari sisi pendapatan memang sampai hari ini, apakah itu melalui efisiensi, peningkatan produktivitas, maupun dari revitalisasi terhadap aset-aset BUMN yang sekarang berlangsung, tentu kalau kita lihat pertumbuhannya cukup baik,” ujarnya.
Herman menilai perbaikan kinerja BUMN menjadi salah satu modal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen menunjukkan perekonomian Indonesia masih berada di jalur yang tepat.
“Dengan pertumbuhan 5,2 persen ini juga menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih on the track,” kata dia.
Menurut Herman, pemerintah perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar terus meningkat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia juga menilai pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
“Seluruh sumber daya alam adalah untuk kemakmuran rakyat. Ini sebuah hal yang harus kita dukung bersama,” ujarnya.
Herman optimistis ekonomi Indonesia ke depan tetap membaik meski menghadapi tekanan global. Menurut dia, peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian nasional.
