14 hours ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) mengungkapkan anjloknya harga ayam hidup (live bird/LB) dalam beberapa waktu terakhir bukan semata-mata disebabkan kelebihan pasokan (over supply). Permindo menilai terdapat persoalan struktural dalam rantai pasok perunggasan.
Saat ini, harga live bird di berbagai sentra produksi nasional berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Angka tersebut jauh di bawah biaya pokok produksi (HPP) peternak yang telah mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram.
"Harga ayam yang rendah berkepanjangan saat ini bukan semata-mata akibat over supply, melainkan akumulasi efek domino dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri, panic selling peternak, dan ketimpangan struktur pasar yang pada akhirnya menekan harga jauh di bawah biaya produksi peternak rakyat," kata Ketua Umum Permindo Kusnan dalam keterangannya, dikutip Rabu (24/6/2026).
Menurut Permindo, kondisi saat ini menunjukkan peternak sedang menghadapi krisis margin usaha. Di satu sisi, harga jual ayam terus melemah, sementara biaya produksi justru meningkat akibat kenaikan harga pakan.
Organisasi tersebut mencatat harga pakan kini berada pada kisaran Rp8.600 hingga Rp9.500 per kilogram atau naik sekitar Rp1.000 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi itu membuat peternak menanggung kerugian sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 untuk setiap kilogram ayam yang dijual.
Dengan rata-rata bobot panen dua kilogram per ekor, kerugian peternak dapat mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per ekor ayam. Situasi itu dinilai sebagai bentuk cost-price squeeze, yakni ketika biaya produksi meningkat, tetapi harga jual justru turun.
Permindo menjelaskan akar persoalan tidak berhenti pada harga ayam maupun harga pakan. Tekanan yang terjadi disebut bermula dari perubahan mekanisme pengadaan bahan baku pakan impor yang semakin terkonsentrasi melalui satu pintu dengan sistem pembayaran cash before delivery (CBD).
Bahan baku utama seperti soybean meal (SBM), feed wheat, dan berbagai komponen pakan lainnya membutuhkan modal kerja yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat industri pakan, terutama skala menengah dan kecil, menghadapi tekanan likuiditas yang semakin berat.
"Peternak rakyat tidak sedang menghadapi krisis harga ayam semata, tetapi menghadapi krisis margin usaha akibat harga jual yang turun bersamaan dengan kenaikan biaya pakan yang tidak terkendali," ujar Kusnan.
Permindo menuturkan tekanan likuiditas yang dialami industri pakan kemudian merambat ke tingkat peternak. Untuk menjaga arus kas, pabrik pakan mempercepat penagihan kepada peternak sehingga kebutuhan dana di tingkat kandang menjadi semakin besar.
Dalam kondisi tersebut, banyak peternak terpaksa menjual ayam lebih cepat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pakan, pembelian DOC, obat-obatan, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Penjualan yang dilakukan saat harga rendah memunculkan fenomena panic selling di berbagai sentra produksi.
Ketika banyak peternak menjual ayam secara bersamaan, posisi tawar mereka melemah. Ruang itu kemudian dimanfaatkan pedagang perantara yang memiliki kemampuan membeli dalam jumlah besar sehingga harga ayam hidup semakin tertekan.
Permindo menilai fenomena tersebut merupakan gambaran nyata teori bullwhip effect dalam rantai pasok. Gangguan yang terjadi di sektor hulu akhirnya menghasilkan dampak yang jauh lebih besar di sektor hilir.
Dalam konteks industri perunggasan nasional, tekanan likuiditas yang bermula dari pengadaan bahan baku impor disebut bermuara pada jatuhnya harga ayam hidup di tingkat peternak. Akibatnya, harga pasar tidak lagi sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Organisasi tersebut mengingatkan perusahaan besar relatif lebih mampu bertahan karena memiliki modal kerja yang kuat, akses pembiayaan yang lebih luas, serta fasilitas penyimpanan produk. Sebaliknya, peternak rakyat dan pabrik pakan skala menengah-kecil sangat bergantung pada perputaran kas harian sehingga menjadi kelompok yang paling rentan.
Permindo meminta pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, serta BUMN pangan melakukan langkah korektif untuk mengatasi persoalan tersebut. Usulan yang disampaikan antara lain evaluasi tata kelola impor bahan baku pakan, penyediaan pembiayaan rantai pasok, pembentukan buffer stock bahan baku nasional, penguatan program serapan ayam hidup dan karkas, serta pembangunan sistem data perunggasan yang lebih transparan.
