21 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Kelompok perlawanan Palestina mengeklaim telah menghubungi secara langsung pemerintah Indonesia terkait rencana penerjunan TNI sebagai bagian International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Mereka mewanti-wanti agar pasukan Indonesia tak jadi alat untuk melucuti senjata pejuang.
Pemimpin Hamas Osama Hamdan dalam wawancaranya dengan Aljazirah Arab menegaskan kembali penolakan Palestina terhadap perwalian dari pihak manapun di Gaza. Ia juga menekankan bahwa kekuatan internasional mana pun yang datang ke Jalur Gaza harus membatasi misinya hanya di perbatasan Jalur Gaza, untuk mencegah agresi Israel dan menghentikan pelanggaran gencatan senjata, tanpa mencampuri pengelolaan urusan dalam negeri Gaza.
Ucapan Hamdan itu menanggapi pertanyaan Aljazirah pada Rabu malam mengenai pengumuman Indonesia yang mengirimkan beberapa ribu tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi di Jalur Gaza. Hamdan menjelaskan bahwa Hamas telah menghubungi pemerintah Indonesia secara langsung terkait hal ini.
“Setiap pasukan internasional harus mengambil peran netral di perbatasan dan tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan keinginan rakyat Palestina atau menggantikan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia,” kata Hamdan merujuk pesannya untuk Indonesia.
Dia menambahkan, telah mendapat jaminan bahwa pasukan Indonesia ke Gaza bukan untuk mengambil peraan sebagai pemukul pejuang. “Saya mendengar pesan ini dengan jelas dari pihak-pihak di Indonesia, karena mereka menegaskan bahwa mereka tidak akan menjadi pelaksana agenda Israel di sektor ini, dan bahwa misi mereka harus dibatasi pada memisahkan orang-orang Palestina dari pasukan pendudukan, dan mencegah agresi tanpa campur tangan dalam urusan masyarakat.”
Sumber Republika dari pihak Palestina yang mengetahui soal ini mengiyakan adanya komunikasi antara Hamas dan pemerintah Indonesia. "Yang penting diketahui, memang komunikasi tersebut telah terjadi dan berita itu benar adanya," ujarnya saat dihubungi Republika.
Sejauh ini belum ada pernyataan dari pemerintah Indonesia terkait hal itu. Namun, pihak TNI dan Kementerian Luar Negeri RI berulang kali menegaskan bahwa pasukan Indonesia tak akan berhadap-hadapan dengan pejuang Palestina untuk melucuti senjata.
Pemerintah Indonesia sejauh ini secara resmi memang tak mengakui ada kontak dengan Hamas. Hubungan diplomatik resmi dengan Palestina dilakukan melalui Otoritas Palestina di Ramallah.
Latihan Pilar Perkasa yang digelar kesatuan faksi perlawanan Palestina di Gaza pada September 2023.
Hamdan menekankan bahwa faksi-faksi Palestina – termasuk Hamas – berkomitmen untuk mendukung komite administratif yang menangani urusan Gaza. Dan bahwa segala upaya untuk mengeksploitasi kekuatan internasional untuk melemahkan keinginan rakyat Palestina atau menghadapi perlawanan akan ditolak sepenuhnya.
Menanggapi pertanyaan tentang laporan New York Times mengenai rancangan pelucutan senjata perlawanan, Hamdan menekankan bahwa masalah senjata Palestina berkaitan dengan keberadaan dan berakhirnya pendudukan, dan bahwa perlawanan Palestina sejak tahun 1917 telah berkomitmen pada prinsip merebut kembali tanah tersebut dan mencapai kebebasan nasional.
New York Times sebelumnya melaporkan, proposal terbaru AS akan membiarkan Hamas menyimpan senjata-senjata kecil namun harus menyerahkan roket dan senjata besar lainnya.
