Baja Konstruksi Impor Banjiri Pasar, Pelaku Industri Lokal Kian Gusar

"Peningkatan peredaran baja konstruksi impor, baik yang legal maupun yang tidak jelas asal-usul dan standarnya, harus menjadi perhatian serius," ujar Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (25/7/2025).

Budi menjelaskan baja impor dari negara seperti Vietnam dan Cina masuk ke pasar dengan harga yang sangat kompetitif, sehingga membuat produsen lokal kesulitan bersaing. Persaingan harga ini diperparah dengan kehadiran produk yang belum tentu memenuhi standar teknis nasional. 

“Serbuan baja impor terutama dari Vietnam dan China tentu semakin menekan produsen baja konstruksi lokal, baik dari sisi harga maupun persaingan teknis di lapangan,” sambung Budi dalam FGD bertajuk "Setop Impor Konstruksi Baja" di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Menurutnya, kondisi saat ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis demi menyelamatkan industri dalam negeri. Ia mencontohkan keruntuhan industri tekstil yang lebih dahulu terkena dampak dari gempuran produk impor tanpa kontrol yang memadai. 

“Kondisi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi masa depan industri baja konstruksi nasional,” ujarnya.

ISSC juga menyoroti masuknya baja dalam bentuk struktur utuh seperti prefabricated engineered building (PEB) maupun komponen terpisah yang sering kali tidak disertai dokumen legal dan standar mutu. Budi menegaskan peredaran baja seperti ini bukan hanya merugikan pelaku usaha lokal, tetapi juga berisiko mengabaikan aspek keselamatan konstruksi. 

"Makanya kami di ISSC merasa sangat khawatir. Sekarang ini kita semua lagi krisis pekerjaan. Banyak produk konstruksi baja yang langsung masuk ke dalam negeri," ucap Budi. 

Budi mempertanyakan desain maupun material dari baja impor tersebut telah sesuai dengan regulasi nasional, khususnya dalam hal penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Transparansi menurutnya penting agar tidak ada ruang abu-abu dalam urusan yang menyangkut keselamatan publik. 

“Sebenarnya PEB itu legal atau ilegal? Baja dari Vietnam dan China itu legal atau ilegal? Ini harus dijelaskan secara transparan,” tegasnya.

Kondisi ini disebutnya tidak lepas dari lemahnya pengawasan di lapangan terhadap dokumen dan spesifikasi teknis dari produk baja yang masuk ke proyek-proyek nasional. Budi mengingatkan bahwa banyak baja impor belum tentu memenuhi ketentuan SNI maupun sistem pembuktian mutu yang ketat. 

“Pasalnya tidak semua baja impor memenuhi standar SNI maupun sistem pembuktian mutu yang ketat,” ujar Budi.

ISSC menegaskan pihaknya tidak menolak impor selama dilakukan secara transparan, adil, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Ia menambahkan bahwa kompetisi sehat hanya bisa tercipta jika semua produk tunduk pada standar mutu dan legalitas yang sama. 

“Kita tidak anti impor, tapi harus jelas agar menciptakan kompetisi yang sehat,” katanya.

Oleh karena itu, ISSC mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan impor baja dan memperkuat sistem sertifikasi mutu serta pengawasan teknis. Langkah ini menurutnya penting untuk memastikan keberlangsungan industri baja sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. 

“ISSC mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret, mulai dari evaluasi aturan impor, penguatan sertifikasi mutu baja, hingga pengawasan teknis di lapangan,” ungkap Budi.

Budi menambahkan keberpihakan terhadap industri dalam negeri harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan, terutama di tengah gencarnya proyek infrastruktur pemerintah. Ia mengingatkan tanpa kebijakan yang melindungi produsen nasional, Indonesia berisiko kehilangan kemampuan industrinya sendiri. “Jangan sampai kita hanya jadi pasar dari produk negara lain, sementara pabrik-pabrik kita gulung tikar,” katanya.

Sebagai asosiasi, ISSC menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah yang berpihak pada industri baja lokal. Kolaborasi erat antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku industri disebutnya krusial untuk membangun tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi juga fondasi industri nasional yang kokoh. 

“Ini soal kedaulatan industri dan masa depan anak bangsa,” kata Budi.