Apakah Pendidikan Indonesia Sudah Bisa Disebut Maju?

M. Ricky Adi Saputra

Pendidikan | 2026-08-18 11:34:43

Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun untuk 2026, atau sekitar 20 persen dari total APBN. Angka tersebut menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Namun, besarnya anggaran belum otomatis membuat sistem pendidikan Indonesia dapat disebut maju.

Sumber: Pixabay

Pertanyaan mengenai kemajuan pendidikan Indonesia menjadi semakin penting ketika dibandingkan dengan kualitas hasil belajar. Dalam PISA 2022, siswa Indonesia memperoleh skor rata-rata 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains. Seluruhnya berada di bawah rata-rata negara OECD, masing-masing 472, 476, dan 485. Hanya 18 persen siswa Indonesia yang mencapai setidaknya Level 2 dalam matematika, dibandingkan 69 persen rata-rata OECD.

Data tersebut memang tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah pendidikan suatu negara maju atau tidak. Pendidikan memiliki dimensi yang jauh lebih luas: akses, pemerataan, kualitas guru, infrastruktur, kurikulum, karakter, kemampuan berpikir kritis, hingga relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Namun, jika pendidikan maju didefinisikan sebagai sistem yang mampu memastikan anak mendapatkan kesempatan belajar yang layak sekaligus menghasilkan kemampuan akademik dan keterampilan yang kuat, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar.

Dengan kata lain, pendidikan Indonesia sudah berkembang, tetapi belum sepenuhnya dapat disebut maju.

Akses Pendidikan Meningkat, tetapi Kualitas Belum Merata

Salah satu indikator kemajuan pendidikan adalah kemampuan negara menyediakan akses yang luas bagi masyarakat. Indonesia telah mengalami perkembangan dalam aspek ini. Pemerintah menjalankan berbagai program bantuan pendidikan dan memperluas pembangunan satuan pendidikan di berbagai wilayah.

Anggaran pendidikan 2026, misalnya, mencakup berbagai program untuk siswa, mahasiswa, pendidik, serta sarana dan prasarana. Pemerintah mengalokasikan Rp15,5 triliun untuk Program Indonesia Pintar yang ditujukan kepada 21,1 juta siswa SD, SMP, dan SMA. Di pendidikan tinggi, KIP Kuliah dan Bidikmisi dialokasikan Rp17,2 triliun untuk sekitar 1,2 juta mahasiswa.

Namun, persoalan pendidikan Indonesia bukan sekadar berapa banyak anak yang masuk sekolah. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang mereka dapatkan selama berada di sekolah.

Badan Pusat Statistik melalui Statistik Pendidikan 2025 menunjukkan bahwa kondisi pendidikan perlu dilihat dari berbagai indikator, termasuk jumlah sekolah, kondisi ruang kelas, sanitasi, guru, serta capaian pendidikan yang dikumpulkan melalui Susenas Maret 2025 dan registrasi sekolah tahun ajaran 2024/2025. Data tersebut tersedia hingga tingkat provinsi, sehingga memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perbedaan kondisi antarwilayah.

Di sinilah letak persoalan besar Indonesia sebagai negara kepulauan. Sekolah di pusat kota dengan akses internet, laboratorium, perpustakaan, guru yang relatif lengkap, dan lingkungan belajar yang mendukung tentu menghadapi kondisi berbeda dengan sekolah di daerah terpencil.

Pendidikan yang maju tidak seharusnya hanya menghasilkan sekolah unggulan di kota besar. Kemajuan harus dirasakan oleh siswa di berbagai daerah.

Persoalan Terbesar Ada pada Kualitas Pembelajaran

Jika akses merupakan pintu masuk pendidikan, maka kualitas pembelajaran menentukan apa yang terjadi setelah siswa berada di dalam sistem.

PISA 2022 memberikan gambaran yang cukup serius. Rata-rata skor matematika Indonesia hanya 366, sementara rata-rata OECD mencapai 472. Dalam membaca, Indonesia memperoleh 359 dibandingkan 476, sedangkan sains berada pada 383 dibandingkan 485. Bahkan, hasil Indonesia pada 2022 termasuk yang terendah sepanjang partisipasinya dalam PISA pada ketiga bidang tersebut.

Angka tersebut tidak berarti siswa Indonesia tidak cerdas. PISA mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan untuk menghadapi persoalan kehidupan nyata, bukan sekadar kemampuan menghafal materi pelajaran.

Justru di sinilah tantangannya.

Sistem pendidikan yang maju harus mampu membuat siswa memahami mengapa suatu konsep penting, bukan hanya apa jawaban yang harus ditulis ketika ujian. Siswa perlu dilatih membaca informasi, mengolah data, memecahkan masalah, menguji argumen, bekerja sama, serta mengambil keputusan berdasarkan bukti.

Data OECD memperlihatkan bahwa hanya 18 persen siswa Indonesia yang mencapai Level 2 atau lebih dalam matematika. Pada tingkat tersebut, siswa setidaknya mulai mampu mengenali dan menggunakan matematika dalam situasi sederhana tanpa instruksi langsung. Sebaliknya, rata-rata OECD mencapai 69 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan sekadar meningkatkan angka kelulusan atau memperbanyak sekolah. Negara perlu memastikan bahwa setiap tahun pendidikan benar-benar menghasilkan peningkatan kemampuan belajar.

Peran guru menjadi sangat penting dalam persoalan tersebut. Kurikulum yang bagus tidak akan menghasilkan pembelajaran berkualitas jika guru tidak memperoleh dukungan, pelatihan, sumber daya, dan lingkungan kerja yang memadai.

Karena itu, reformasi pendidikan seharusnya tidak berhenti pada pergantian kurikulum. Perubahan yang lebih mendasar diperlukan dalam cara guru mengajar, cara siswa belajar, serta cara keberhasilan pendidikan diukur.

Pendidikan Maju Harus Menghasilkan Kesempatan yang Lebih Adil

Ada satu ukuran lain yang sering terlupakan: keadilan pendidikan.

Pendidikan disebut maju bukan hanya karena memiliki universitas ternama atau sekolah dengan fasilitas modern. Pendidikan juga harus mampu mencegah kondisi ekonomi dan lokasi tempat tinggal seseorang menentukan terlalu jauh masa depannya.

OECD mencatat bahwa 43 persen siswa Indonesia yang mengikuti PISA 2022 berada dalam kelompok 20 persen terbawah berdasarkan indeks sosial-ekonomi dalam skala internasional. Pada saat yang sama, Indonesia memiliki perbedaan capaian matematika antara siswa dari kelompok sosial-ekonomi atas dan bawah yang relatif kecil dibanding banyak negara peserta.

Temuan tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Kesenjangan sosial-ekonomi memang merupakan bagian penting dari persoalan pendidikan, tetapi persoalan Indonesia juga berkaitan dengan kualitas sistem secara keseluruhan. Bahkan siswa dari kelompok yang relatif lebih diuntungkan masih menghadapi capaian belajar yang rendah.

Artinya, masalahnya bukan hanya siapa yang mendapatkan akses, tetapi juga seberapa berkualitas pendidikan yang diterima setelah akses tersebut tersedia.

Di sinilah pembangunan pendidikan di daerah 3T, penguatan sekolah, peningkatan kualitas guru, akses teknologi, serta perbaikan sarana pembelajaran menjadi sangat penting.

Digitalisasi juga tidak boleh dipandang sebagai solusi otomatis. Memasang komputer atau menyediakan koneksi internet tidak serta-merta meningkatkan kemampuan belajar siswa. Teknologi baru memberikan manfaat apabila digunakan bersama pedagogi yang tepat, guru yang siap, dan materi pembelajaran yang berkualitas.

Indonesia juga sebenarnya memiliki modal yang cukup besar untuk melakukan perubahan. Anggaran pendidikan yang besar memberikan ruang untuk memperbaiki sistem secara lebih serius. Tantangannya adalah memastikan anggaran tersebut menghasilkan perubahan yang dapat diukur dalam kualitas pembelajaran, bukan hanya bertambahnya program dan kegiatan.

Jadi, apakah pendidikan Indonesia sudah bisa disebut sebagai pendidikan yang maju?

Belum sepenuhnya.

Indonesia sudah memiliki fondasi penting: anggaran pendidikan yang besar, akses sekolah yang semakin luas, berbagai program bantuan pendidikan, serta sistem pendidikan yang terus mengalami reformasi. Pemerintah juga menunjukkan komitmen dengan mempertahankan porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN.

Namun, kemajuan pendidikan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah sekolah. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah seorang anak di daerah terpencil memiliki kesempatan yang relatif adil untuk memperoleh guru berkualitas, fasilitas memadai, lingkungan belajar yang baik, dan pembelajaran yang membuatnya mampu berpikir serta memecahkan masalah.

Hasil PISA 2022 menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam kemampuan matematika, membaca, dan sains. Data BPS juga menunjukkan bahwa kualitas pendidikan perlu dilihat melalui kondisi sekolah, ruang kelas, sanitasi, guru, serta berbagai indikator pendidikan di tingkat nasional dan daerah.

Karena itu, Indonesia sebaiknya tidak terburu-buru menyebut sistem pendidikannya sudah maju. Lebih tepat mengatakan bahwa pendidikan Indonesia sedang bergerak menuju kemajuan, tetapi belum selesai.

Pekerjaan terbesar bukan lagi sekadar membuat anak masuk sekolah. Tantangannya adalah memastikan mereka benar-benar belajar.

Jika suatu hari seorang anak di kota besar dan seorang anak di wilayah terpencil sama-sama memiliki peluang untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, mampu membaca dengan kritis, memahami matematika, menguasai sains, menggunakan teknologi secara bijak, dan memecahkan persoalan nyata, saat itulah Indonesia memiliki alasan yang jauh lebih kuat untuk menyebut pendidikannya maju.

Kemajuan pendidikan pada akhirnya bukan tentang seberapa megah sekolah dibangun, melainkan seberapa besar kemampuan pendidikan mengubah masa depan setiap anak tanpa memandang tempat ia dilahirkan.

1. OECD. PISA 2022 Results: Country Notes – Indonesia.
2. OECD. Education GPS – Indonesia: Student Performance (PISA 2022).
3. OECD. PISA 2022 Results, Volume I: The State of Learning and Equity in Education.
4. Badan Pusat Statistik. Statistik Pendidikan 2025.
5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Anggaran Pendidikan 2026 Sebesar Rp757,8 Triliun.
6. World Bank. Indonesia – Human Capital Index.
7. World Bank. Indonesia Data – Education and Human Capital Indicators.
8. UNESCO. Global Education Monitoring Report.
9. UNESCO Institute for Statistics. Education Statistics Database.
10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Data Pendidikan dan Satuan Pendidikan Nasional.
11. Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
12. OECD. Education at a Glance.