7 hours ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan kebijakan kelistrikan nasional difokuskan pada penguatan ketahanan energi, bukan sekadar transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Darmawan menyampaikan, strategi tersebut dijalankan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menitikberatkan pergeseran dari energi berbasis impor menuju energi berbasis domestik, sekaligus menjaga keterjangkauan listrik.
“Dalam hal ini, khususnya bagaimana sistem kelistrikan nasional Indonesia bisa menurunkan penggunaan BBM. Ini menjadi topik utama dalam percepatan transisi energi, bukan hanya bergeser dari fosil ke renewable energy, tetapi lebih penting lagi adalah kemandirian energi, swasembada energi, energy security,” kata Dirut PLN dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Darmawan menjelaskan, arah kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Dalam RUPTL 2025–2034, PLN merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt. Sebanyak 76 persen berasal dari energi baru dan terbarukan, mulai dari surya, bayu, hidro, panas bumi, hingga nuklir dengan kapasitas awal 500 megawatt.
“Pertama adalah kita meningkatkan ketahanan energi kita atau achieving our energy security. Tentu saja, kita harus menyediakan affordable energy dan dalam kurun waktu yang bersamaan, kita juga shifting dari fossil-based yang ada komponen impornya menjadi renewable-based yang berbasis domestik,” ujarnya.
Pengembangan energi terbarukan menghadapi tantangan geografis, terutama ketidaksesuaian antara lokasi sumber energi dengan pusat permintaan listrik. Kondisi ini membuat sistem kelistrikan membutuhkan infrastruktur transmisi skala besar. Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN menyiapkan pembangunan Green Enabling Supergrid sepanjang sekitar 48.000 kilometer sirkuit transmisi guna menyalurkan listrik dari wilayah terpencil ke pusat beban.
“Dalam melaksanakan transisi energi ini, ada tantangan yaitu mismatch antara lokasi potensi sumber energi terbarukan dengan pusat-pusat demand,” ucap Darmawan.
PLN juga mengembangkan Battery Energy Storage System (BESS) dalam skala besar untuk mendukung integrasi energi terbarukan. Penurunan biaya teknologi ini dalam dua tahun terakhir membuat keekonomiannya semakin kompetitif. Hingga Maret 2026, PLN mencatat sistem kelistrikan nasional dalam kondisi normal. Daya mampu neto mencapai 71 gigawatt dengan reserve margin sekitar 39 persen, sehingga pasokan listrik dinilai tetap andal.
“Daya mampu neto 71 gigawatt, reserve margin sekitar 39 persen, sehingga pasokan listrik nasional dalam kondisi andal,” kata Darmawan.
Dari sisi pasokan energi primer, cadangan gas untuk pembangkit memiliki hari operasi rata-rata sekitar 12 hari. Stok batu bara juga berada dalam kondisi aman dengan hari operasi mencapai 15,9 hari. PLN terus mempercepat eksekusi proyek dalam RUPTL. Dari total 547 proyek prioritas, sebanyak 353 proyek berada pada tahap pengadaan, 156 proyek dalam konstruksi, dan sisanya telah memasuki tahap commissioning hingga Maret 2026.
Upaya penguatan ketahanan energi juga dilakukan melalui pengurangan konsumsi BBM di pembangkit listrik tenaga diesel. PLN menargetkan pengurangan di 741 lokasi dengan total 2.139 mesin diesel melalui pemanfaatan energi terbarukan. Pada semester pertama 2026, PLN menyiapkan 21 proyek PLTS, termasuk yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi, untuk segera dieksekusi. Langkah ini diarahkan menekan biaya energi sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
PLN juga menyiapkan peluncuran program bundling project Giga One atau Green Integrated Gigawatt Acceleration mulai 2026. Program ini diarahkan memperkuat ketahanan sistem kelistrikan sekaligus meningkatkan bauran energi baru terbarukan. Langkah tersebut diharapkan mampu menurunkan biaya pokok produksi listrik dan memperkuat daya tarik investasi berbasis energi hijau. Strategi ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang membangun kemandirian energi nasional.
