10 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan dinilai semakin mendesak kebutuhan pengembangan hunian vertikal. Bank Tabungan Negara (BTN) melihat pola pembangunan rumah tapak tidak lagi mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat di kota besar. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan tekanan urbanisasi dan mahalnya harga tanah membuat pembangunan perumahan harus bergeser ke arah vertikal.
“Perumahan di kota besar itu memang sudah harus ke arah vertical housing, tidak bisa lagi rumah tapak. Tanahnya sudah sangat terbatas,” ujar Nixon dalam media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).
Menurut dia, jika pembangunan tetap dipaksakan secara horizontal, dampaknya tidak hanya pada keterbatasan hunian, tetapi juga berpotensi menggerus lahan produktif.
“Kalau semuanya dipaksakan rumah tapak, lahan produktif akan habis. Sementara kebutuhan terus bertambah, tanah tidak bertambah,” katanya.
BTN menilai hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik menjadi solusi paling realistis. Proyek yang berada di sekitar simpul transportasi dinilai lebih diminati karena efisiensi biaya dan waktu.
“Yang tidak laku biasanya yang jauh dari transportasi. Tapi kalau dekat transportasi, masyarakat akan lebih tertarik karena lebih efisien,” ujar Nixon.
Selain lokasi, kualitas hunian juga menjadi perhatian. Ia menilai ukuran unit yang terlalu kecil selama ini menjadi salah satu hambatan penerimaan masyarakat terhadap hunian vertikal.
“Problemnya di Indonesia itu tipe studio terlalu kecil. Idealnya lebih besar supaya masyarakat merasa nyaman,” katanya.
Di tengah tantangan tersebut, BTN menegaskan perannya dalam pembiayaan perumahan nasional. Hingga April 2026, perseroan telah menyalurkan sekitar 6 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak 1976 dengan nilai mencapai Rp 530 triliun.
Nixon menyebut capaian itu mencerminkan peran BTN dalam memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus memperkuat ekosistem perumahan.
“Selama hampir lima dekade, BTN tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi membangun ekosistem perumahan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan BTN tidak hanya fokus pada pembiayaan rumah, tetapi juga memperluas layanan ke kebutuhan finansial keluarga secara menyeluruh.
“Kami memperkuat transformasi menuju beyond mortgage, di mana BTN tidak hanya melayani pembiayaan rumah, tetapi juga kebutuhan keuangan keluarga secara menyeluruh,” katanya.
Langkah ini antara lain dilakukan melalui inovasi bundling pembiayaan, termasuk pembiayaan isi rumah dalam satu skema kredit.
“Kami menghadirkan inovasi pembiayaan melalui bundling KPR dengan kebutuhan isi rumah, sehingga nasabah mendapat solusi yang lebih terintegrasi,” ujar Nixon.
Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menambahkan tantangan sektor perumahan saat ini tidak hanya berasal dari sisi permintaan, tetapi juga dari sisi pasokan, terutama terkait ketersediaan lahan dan perizinan.
“Permintaan terhadap hunian layak terus meningkat, sementara tantangan saat ini lebih banyak dari sisi supply, seperti ketersediaan lahan dan perizinan,” kata Hirwandi.
Ia mengatakan BTN berupaya menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, termasuk memperkuat pembiayaan bagi pengembang dan masyarakat.
Selain itu, profil debitur BTN menunjukkan mayoritas penerima KPR berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah, dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp 4,9 juta per bulan. Sebagian besar berasal dari sektor informal seperti pedagang kecil dan pekerja lepas.
Kondisi ini memperlihatkan kebutuhan rumah tetap tinggi, bahkan di tengah tekanan ekonomi. BTN menilai hunian merupakan kebutuhan dasar yang tidak mudah ditunda.
“Rumah itu kebutuhan dasar. Berbeda dengan pembelian investasi, orang tetap akan berusaha punya rumah,” ujar Nixon.
Dengan keterbatasan lahan yang semakin nyata, BTN menilai pengembangan hunian vertikal bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
“Kalau lahan makin terbatas, mau tidak mau kita harus ke atas. Itu realitas yang harus kita hadapi,” kata Nixon.
