2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rencana pemerintah membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan menarik investasi global. Namun, keberhasilan implementasinya tidak cukup hanya mengandalkan insentif fiskal, melainkan juga harus dibarengi dengan penguatan ekosistem sektor keuangan secara menyeluruh.
Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia (PPI), Syahrir Ika, mengatakan sektor keuangan memiliki karakter yang berbeda dengan sektor riil karena arus modal bergerak sangat cepat. Kondisi tersebut membuat investor selalu membandingkan kemudahan berusaha dan insentif yang ditawarkan berbagai negara.
"Kalau negara lain memberikan fasilitas yang lebih baik, tentu investor akan memilih negara tersebut. Karena itu, persoalannya bukan sekadar kita memberikan insentif berapa besar, tetapi bagaimana insentif yang kita berikan mampu membuat Indonesia tetap kompetitif dibanding negara pesaing," kata Syahrir di Jakarta, Rabu.
Periset Pusat Riset Ekonomi BRIN itu menjelaskan pemberian insentif fiskal merupakan instrumen yang lazim digunakan untuk meningkatkan daya saing investasi. Namun, menurut dia, pengalaman menunjukkan kebijakan tersebut tidak otomatis menarik investor apabila tidak didukung kepastian hukum, stabilitas politik, kualitas regulasi, infrastruktur, serta iklim usaha yang kondusif.
"Insentif fiskal itu perlu, tetapi tidak berdiri sendiri. Investor tidak hanya menghitung pajak, tetapi juga melihat stabilitas politik, konsistensi kebijakan, kualitas regulasi, infrastruktur, hingga kepastian berusaha," ujarnya.
Karena itu, implementasi PFII perlu disertai berbagai kebijakan yang saling melengkapi sehingga Indonesia mampu menawarkan lingkungan investasi yang memberikan kepastian sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha global.
Di sisi lain, Syahrir mengingatkan pemerintah tetap perlu menjaga ruang fiskal dalam merancang berbagai insentif. Menurut dia, upaya meningkatkan daya saing tidak boleh mengorbankan kesehatan fiskal nasional karena justru dapat meningkatkan persepsi risiko terhadap perekonomian Indonesia.
"Pemerintah tentu harus menghitung posisi insentif yang optimal. Kita harus kompetitif, tetapi jangan sampai ruang fiskal terganggu karena pada akhirnya justru akan meningkatkan risiko ekonomi," katanya.
Mantan peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan itu menilai pembentukan PFII seharusnya juga dimanfaatkan sebagai momentum memperdalam pasar keuangan nasional. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, pengembangan teknologi finansial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola yang semakin kredibel.
Menurut dia, daya saing sebuah pusat keuangan internasional pada akhirnya ditentukan oleh kualitas ekosistem yang dibangun, bukan semata-mata besarnya fasilitas perpajakan yang diberikan.
"Momentum pembentukan PFII seharusnya digunakan untuk memperbaiki ekosistem sektor keuangan Indonesia. Yang dibangun bukan hanya insentifnya, tetapi juga fondasi agar sektor keuangan kita semakin kuat, efisien, dan mampu bersaing dalam jangka panjang," ujarnya.
Syahrir juga mengingatkan pemerintah perlu menjaga level playing field agar pemberian insentif di kawasan PFII tidak menimbulkan distorsi persaingan dengan pelaku usaha di luar kawasan. Desain kebijakan, kata dia, harus mampu meningkatkan daya saing Indonesia tanpa menciptakan ketimpangan perlakuan maupun mengganggu keberlanjutan fiskal.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah pemerintah membentuk PFII sebagai bagian dari strategi memanfaatkan perubahan lanskap ekonomi dan sistem keuangan global.
"Artinya Presiden memiliki strategi. Beliau memahami perubahan yang sedang terjadi di ekonomi dan sistem keuangan global sehingga mencoba mengambil peluang tersebut. Itu sisi positif yang perlu diapresiasi. Saya memberi nilai sangat baik terhadap upaya menangkap momentum ini," katanya.
