5 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — MIND ID didorong memperkuat kendali atas rantai nilai mineral nasional agar kepemilikan mayoritas negara tidak berhenti pada penguasaan saham. Penguatan tersebut perlu diterjemahkan melalui pengelolaan sumber daya, hilirisasi, penguasaan teknologi, hingga penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mengatakan penguasaan mineral oleh negara perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia. Menurut dia, pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dapat mendorong hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.
“Sumber daya alam diolah sendiri, ya kan, menjadi industri, mempunyai nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, mendapatkan penerimaan negara, sampai tujuannya adalah kemakmuran rakyat. Ini yang poin kenapa beberapa perusahaan mineral ini bergabung menjadi MIND ID,” ujar Gunhar dalam RDP Grup MIND ID bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta beberapa hari lalu, dikutip Jumat (18/9/2026).
Anggota Komisi XII DPR RI lainnya, Rokhmat Ardiyan mengatakan penguasaan MIND ID atas aset mineral strategis perlu terus diperbesar. Penguatan tersebut juga mencakup tata kelola, teknologi, dan permodalan agar kapasitas perusahaan dalam mengelola sumber daya mineral semakin kuat.
“Tadi, salah satunya penguasaannya diperbesar, tata kelolanya diperbesar, teknologi, jika perlu permodalannya ditambahin lagi,” sebut Rokhmat.
Ia juga mendorong agar penguasaan terhadap aset mineral ilegal dapat diarahkan kepada MIND ID untuk memperbesar aset dan kapasitas perusahaan. Menurut dia, langkah tersebut perlu dilakukan untuk memperkuat pendapatan negara dan penguasaan sumber daya mineral nasional.
“Kami punya kepentingan demi Merah Putih, demi pendapatan negara, maka kami ingin MIND ID bersama KESDM bahwa tambang-tambang yang ilegal sebaiknya dikuasai oleh MIND, agar asetnya tambah besar, penguasaan tambah besar, dan perlu permodalan yang besar,” tambah Rokhmat.
Dalam konteks Freeport Indonesia, ia mendukung rencana penambahan kepemilikan saham Indonesia sebesar 12 persen sehingga total porsi saham menjadi 63 persen. Dia menekankan proses tersebut perlu dilakukan secara transparan dan hati-hati.
“Penambahan saham di Freeport ya. Tapi dilakukan secara transparan dan hati-hati, sebanyak 12 persen sehingga total porsi saham jadi 63 persen,” ujar Rokhmat.
Kepala Divisi Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika mengatakan posisi mayoritas Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) perlu dimaknai lebih luas daripada sekadar angka kepemilikan saham. Menurut dia, posisi tersebut menjadi mandat untuk mengintegrasikan aset strategis dengan kepentingan bangsa.
“Mayoritas kepemilikan Indonesia di PTFI harus memiliki makna yang lebih luas dari sekadar angka saham. Bagi MIND ID, posisi tersebut merupakan mandat untuk memastikan aset strategis seperti PTFI dapat semakin terintegrasi dengan kepentingan Bangsa, mulai dari pengelolaan sumber daya, hilirisasi, penguasaan rantai pasok, hingga penciptaan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Selly seusai RDP bersama Komisi XII DPR RI.
Penguatan kendali atas rantai nilai mineral menjadi penting seiring meningkatnya peran mineral strategis bagi industri energi, teknologi, infrastruktur, dan industri masa depan. Indonesia tidak hanya dituntut menjaga ketersediaan sumber daya, tetapi juga memastikan pengelolaannya mampu memperkuat industri nasional.
Kondisi tersebut membuat kepemilikan mayoritas perlu diikuti kemampuan menjalankan fungsi kepemilikan aktif. MIND ID sebagai strategic active holding dapat mengarahkan prioritas strategis, mengawal investasi, mendorong hilirisasi, serta memastikan pengembangan aset mineral memberikan nilai tambah di dalam negeri.
Dengan demikian, penguasaan mineral tidak berhenti pada transaksi atau kepemilikan saham. Kendali tersebut perlu tercermin dalam kemampuan menentukan arah pengelolaan, menguasai rantai nilai, dan memperbesar manfaat ekonomi bagi Indonesia.
