9 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) menilai pengembangan program mandatori biodiesel B50 akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penghasil sawit. Organisasi tersebut menyebut B50 menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi sawit mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
"Program pengembangan biodiesel B50 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana sawit dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Hilirisasi sawit tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat perekonomian daerah," ujar Ketua Umum AKPSI sekaligus Bupati Penajam Paser Utara, H. Mudyat Noor, dalam Workshop AKPSI dan Sawit Expo 2026 bertema Sawit untuk Rakyat di Hotel Bidakara, Jakarta, dikutip Kamis (9/7/2026).
AKPSI menekankan kebijakan pemerintah yang menjadikan hilirisasi sebagai program prioritas nasional merupakan langkah strategis agar Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan baku, melainkan mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Organisasi tersebut juga memandang kelapa sawit bukan hanya sebagai komoditas ekspor, tetapi sebagai penggerak pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut AKPSI, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sawit tidak lagi dipandang semata sebagai penghasil devisa, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan energi, mendorong hilirisasi industri, dan menopang perekonomian nasional.
AKPSI turut mengapresiasi berbagai langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. AKPSI melihat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan mulai memberikan dampak positif terhadap perbaikan harga TBS.
"Melalui sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, harga TBS yang sempat mengalami tekanan kini mulai menunjukkan stabilitas. Kondisi ini tentu menjadi kabar baik bagi jutaan petani sawit," kata Mudyat.
Dalam workshop tersebut, AKPSI menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Di antaranya usulan pemberian porsi sebesar 5 persen dari harga TBS sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten penghasil sawit, perbaikan skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, peningkatan manfaat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kepastian penyediaan lahan 20 persen dari Hak Guna Usaha (HGU) untuk masyarakat, serta percepatan investasi hilirisasi di daerah penghasil sawit.
AKPSI juga mendorong pengembangan industri hilir diprioritaskan di daerah-daerah penghasil sawit agar nilai tambah, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.
Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara resmi meluncurkan Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Program tersebut mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam minyak solar sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, serta meningkatkan ketahanan energi dan ekonomi nasional.
Pemerintah memperkirakan implementasi B50 mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun pada 2026, meningkat dari penghematan Rp133,3 triliun melalui program B40 pada 2025. Program tersebut juga diproyeksikan meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) menjadi sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton CO₂ pada 2026.
