Mengapa Fintech Syariah Belum Menjadi Pilihan Utama Masyarakat?

Silvi matahr

Ekonomi Syariah | 2026-07-11 09:11:43

Akselerasi teknologi digital telah merevolusi lanskap keuangan kontemporer. Melalui gawai di tangan, aktivitas transaksional, pendanaan, hingga investasi kini dapat diakses tanpa sekat ruang dan waktu. Ironisnya, di tengah lompatan ekosistem digital ini, platform teknologi finansial (fintech) berbasis syariah masih belum mampu mendominasi pasar domestik. Sebuah realitas yang cukup kontradiktif bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Akar Masalah Stagnasi Adopsi

Secara fundamental, fintech syariah mengintegrasikan aspek kepraktisan teknologi dengan prinsip keadilan ekonomi Islam—seperti eliminasi unsur riba, spekulasi (maysir), dan ketidakjelasan (gharar). Nilai-nilai normatif ini idealnya menjadi magnet kuat bagi konsumen. Namun, performa di lapangan menunjukkan kesenjangan adopsi yang cukup lebar dibanding varian konvensional akibat beberapa faktor krusial:

• Minimnya Pemahaman Publik: Masalah mendasar berakar pada rendahnya literasi keuangan syariah. Publik sering kali menyamakan kedua sistem ini dan menganggap label "syariah" hanya sebatas kosmetik bahasa atau formalitas istilah Arab. Padahal, distingsi utamanya terletak pada validitas akad, tata kelola dana, dan rigiditas pengawasan syariah.
• Keterbatasan Opsi Layanan: Diversifikasi produk fintech syariah cenderung masih tertinggal. Ketika platform konvensional sudah mampu menyediakan ekosistem super-app (pembayaran, pinjaman, asuransi, dan investasi dalam satu pintu), keterbatasan variasi produk syariah memaksa konsumen beralih ke platform yang lebih akomodatif untuk segala kebutuhan mereka.
• Krisis Kepercayaan Korban Ekosistem: Sentimen negatif publik akibat maraknya kasus pinjol ilegal secara tidak langsung memukul citra industri ini secara keseluruhan. Meskipun fintech syariah legal beroperasi di bawah payung hukum ketat dan pengawasan DSN-MUI, resistensi masyarakat akibat trauma industri digital tetap menjadi batu sandungan.

Transformasi Layanan dan Adaptasi Regulasi

Pelaku industri tidak bisa lagi sekadar mengandalkan sentimen keagamaan atau "jual label." Di era kompetisi digital yang ketat, aspek user experience (UX) yang responsif, keamanan sistem, serta efisiensi layanan adalah penentu utama keberlanjutan bisnis. Prosedur pengajuan yang birokratis atau kegagalan sistem aplikasi akan dengan mudah membuat pengguna bermigrasi ke kompetitor yang lebih praktis.

Di sisi lain, akselerasi teknologi ini menuntut ketangkasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan regulasi. Kebijakan yang adaptif diperlukan agar mampu memayungi inovasi produk baru tanpa mengorbankan kepatuhan syariah (shariah compliance) serta hak-hak proteksi konsumen.

Memaksimalkan Peluang Lewat Sinergi

Peluang ekspansi fintech syariah di Indonesia sebenarnya sangat terbuka lebar, didorong oleh bonus demografi penetrasi internet dan masifnya sektor UMKM yang belum tersentuh perbankan formal (unbanked). Fintech syariah berpotensi besar menjadi motor penggerak inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro ini.

Namun, untuk mengonversi potensi tersebut menjadi realitas, sinergi lintas sektor adalah harga mati:

1. Regulator & Pemerintah: Wajib menggalakkan edukasi literasi keuangan syariah secara masif dan berkelanjutan.
2. Pelaku Industri: Harus agresif melakukan riset teknologi guna menghadirkan produk yang kompetitif dan aman.
3. Akademisi & Perguruan Tinggi: Berperan penting dalam menjembatani riset ilmiah dengan implementasi praktis di masyarakat guna membangun ekosistem yang inklusif.

Tantangan riil fintech syariah bukan sekadar memenangkan kompetisi angka dengan sistem konvensional, melainkan bagaimana mengikis skeptisisme publik melalui edukasi dan inovasi konkret. Ketika kemudahan teknologi mampu bersanding selaras dengan nilai keadilan syariah, platform ini tidak akan lagi menjadi pilihan kedua, melainkan pilar utama menuju tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.