1 day ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan akses antardaerah merupakan faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Ia juga menggarisbawahi pentingnya perubahan pola pikir para pemimpin dan pejabat publik terhadap penyediaan infrastruktur dasar.
Menurut Tito, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan kunci utama dalam memperkuat perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Kita juga perlu mengubah pola pikir para pemimpin dan pejabat publik agar lebih sadar akan pentingnya penyediaan infrastruktur dasar untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Tito, Kamis (12/6/2025).
Ia juga menyoroti peran strategis pemerintah daerah (pemda) dalam membuka akses infrastruktur di wilayah masing-masing. Tito menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, guna menghindari tumpang tindih regulasi.
“Mereka (pemda) punya kekuasaan untuk membuat dan mengeluarkan peraturan daerah mereka sendiri. Mereka punya parlemen sendiri, dan seterusnya. Jadi, kita perlu mengharmonisasi regulasi dari semua tingkatan,” ucapnya.
Eks Kapolri itu juga menekankan pentingnya penggunaan basis data tunggal dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, data yang terintegrasi dan akurat menjadi dasar dalam menentukan jenis infrastruktur yang dibutuhkan, skala prioritas, kondisi eksisting, hingga proyeksi kebutuhan ke depan.
Tito juga mendorong adanya inovasi dan iklim kompetisi yang sehat antarwilayah. Ia menilai kepala daerah memiliki dorongan kuat untuk menunjukkan kinerja terbaik karena mereka dipilih langsung oleh rakyat.
“Elektabilitas dan popularitas adalah dua kata ajaib bagi kepala daerah. Jika mereka berhasil menjalankan tugasnya, tentu saja elektabilitas akan meningkat,” jelasnya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjutnya, memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil dalam pembangunan infrastruktur, sekaligus membuka ruang evaluasi bagi daerah yang tertinggal. Ia juga menilai pentingnya praktik berbagi pengetahuan dan pengalaman antarwilayah sebagai bagian dari peningkatan kapasitas kepemimpinan di daerah.
“Saya cukup senang jika melihat seorang kepala daerah pergi ke bupati lain yang benar-benar sukses dalam melakukan inovasi,” ungkapnya.
Karena itu, ia mengajak para kepala daerah untuk terus belajar, baik melalui pertukaran praktik antarwilayah di Indonesia maupun dengan mengadopsi inovasi dari luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
“Kami belajar dari negara-negara yang lebih maju, kami belajar dari inovasi-inovasi seperti yang ditayangkan di televisi atau diinformasikan melalui media sosial atau media konvensional,” kata Tito.
Dalam hal perumusan kebijakan infrastruktur, Tito menekankan bahwa tidak boleh mengabaikan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. Mulai dari kawasan perkotaan, pesisir, hingga daerah terpencil dan terisolasi, semuanya memiliki karakteristik dan kebutuhan infrastruktur yang berbeda.
“Kita memiliki pulau-pulau dengan kebutuhan infrastruktur mereka sendiri, kemudian daerah terpencil di pegunungan, seperti di Papua, di hutan, di daerah terpencil dan terisolasi. Mereka membutuhkannya,” ujarnya.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas nasional secara menyeluruh.
