Menata Ulang Manajemen Dana Desa demi Kesejahteraan yang Berkelanjutan

Nurma Khusnul

Politik | 2025-10-05 22:55:13

Sejak pemerintah menjalakan program Dana Desa pada tahun 2015, lebih dari 74 ribu desa di Indonesia menerima bantuan dana dengan nominal hingga ratusan triliun rupiah. Dengan memiliki tujuan agar mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hampir satu dekade berjalan, beberapa pertanyaan besar masih bermunculan seperti apakah dana desa sudah benar - benar digunakan secara efektif dan berdampak langsung di kehidupan masyarakat?

Kenyataannya, hasil di lapangan secara langsung masih beragam. Ada desa yang berhasil memanfaatkan dana desa tersebut untuk membuka akses ekonomi baru, membangun jalan pertanian, atau membuat usaha mikro masyarakat. Namun, adapun desa yang masih menggunakan dana tersebut sebagai kegiatan seremonial atau proyek yang tidak ada kelanjutannya. Bahkan, beberapa kasus penyalahgunaan dana desa masih ditemukan setiap tahunnya.

Masalah utamanya bukan hanya soal niat, namun juga kapasitas manajemen keuagan tingkat desa. Banyak perangkat desa yang belum memiliki kemampuan teknis yang cukup dalam perencanaa, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Akibatnya, pelaporan sering terlambat, tidak valid, bahkan rawan disalahgunakan. Maka dengan hal tersebut harus dilakukannya pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi yang ingin menjadi aparatur desa, agar prinsip transparansi dan akuntabilitas terwujud.

Langkah positif sebenarnya sudah dimulai. Pemerintah memperkenalkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dimana sistem tersebut merupakan platform digital yang dapat membantu pencatatan dan pelaporan keuangan. Dengan adanya platform tersebut maka data penggunaan dana desa tersebut dapat dipantau oleh pemerintah bahkan masyarakat luas. Inovasi tersebut menjadi titik terang dalam upaya membangun transparansi publik dan mencegah adanya potensi korupsi. Namun, teknologi hanya sebuah alat. Kuncinya tetap ada pada intergritas sumber daya manusia. Sebagus apapun sistem digital pada zaman sekarang, tanpa adanya kejujuran dan tanggung jawa moral maka hasilnya tidak akan berbeda jauh dengan sebelumnya. Selain adanya sistem digital perangkat desa juga harus berkomitmen bahwa setiap rupiah yang dikelola adalah amanat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat juga tidak kalah penting. Warga harus diberi ruang untuk berpartisipasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Dengan itu setiap kegiatan pembangunan benar - benar sesuai dengan kebutuhan lokal tidak sekedar formalitas. Disaat warga ikut terlibat maka rasa memiliki terhadap hasil pembangunan juga meningkat, dan program yang akan datang juga lebih terjamin.

Optimalisasi Dana Desa tidak hanya sekedar tentang nominal jumlah dana yang dikeluarkan, tetapi tentang bagaimana dana tersbut dapat dimanfaatkan secara efisien, bijak, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Dengan adanya sistem digital, maka peningkatan kapasitas aparatur dan keterlibatan publik, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berdaya.