MBG, Libur Sekolah, dan Pentingnya Manajemen Risiko

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Republika (18/6/2026) memberitakan pemberhentian MBG melalui Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026. Dalam SE itu, tidak ada pelayanan MBG untuk peserta didik maupun non-peserta didik pada periode hari libur, termasuk libur sekolah, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur khusus daerah, Sabtu, dan Ahad. Selama periode tersebut, insentif fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG juga tidak diberikan. Bahkan, fasilitas SPPG dilarang digunakan untuk keperluan apapun selama masa libur.

Akibatnya, banyak pengurus dan pengusaha Makan Bergizi Gratis atau MBG keberatan. Mereka menilai penghentian layanan berdampak pada dapur, pekerja, pemasok bahan pangan, dan arus kas usaha. Sebagian sudah menyiapkan bahan baku, mempekerjakan tenaga, bahkan mungkin menanggung kewajiban usaha yang tidak kecil. Karena itu, ketika operasional MBG berhenti sementara, muncul rasa dirugikan.

Namun, polemik ini sebaiknya tidak dibaca secara hitam-putih. Pemerintah tidak boleh mengabaikan keluhan mitra pelaksana. Tetapi para pengusaha MBG juga tidak bisa menempatkan negara sebagai pihak yang harus selalu menanggung seluruh risiko bisnis mereka.

Di sinilah persoalan manajemen menjadi sangat penting. Program sebesar MBG tidak cukup hanya mengandalkan semangat baik. Ia membutuhkan tata kelola yang rapi, komunikasi yang jelas, kalender kerja yang pasti, mitigasi risiko yang matang, dan kontrak kerja yang tidak menimbulkan salah tafsir.

Program MBG bukan sekadar urusan memasak dan membagikan makanan. Di dalamnya terdapat rantai panjang: perencanaan menu, pengadaan bahan baku, pengelolaan dapur, pembayaran tenaga kerja, distribusi ke sekolah, keamanan pangan, pengawasan mutu, sampai pertanggungjawaban anggaran. Ketika salah satu mata rantai berubah, dampaknya bisa menjalar ke banyak pihak. Karena itu, kebijakan libur operasional seharusnya dirancang sejak awal, bukan diputuskan mendadak atau dikomunikasikan setelah muncul keresahan.

Jika sekolah libur, pemerintah memang memiliki alasan kuat untuk mengevaluasi operasional MBG. Anak-anak tidak berada di sekolah. Distribusi makanan menjadi lebih rumit. Risiko makanan tidak tepat sasaran meningkat. Potensi pemborosan anggaran juga harus dicegah. Dalam konteks ini, penghentian sementara dapat dipahami sebagai bagian dari efisiensi. Negara tidak boleh mengeluarkan anggaran hanya demi menjaga dapur tetap berjalan, bila penerima manfaat utama sedang tidak berada di tempat.

Tetapi efisiensi tidak boleh berarti abai terhadap dampak lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penghentian sementara dilakukan dengan pemberitahuan yang cukup, aturan yang jelas, dan masa transisi yang masuk akal. Dapur perlu tahu kapan mulai berhenti, kapan mulai beroperasi kembali, bagaimana perlakuan terhadap bahan baku yang sudah terlanjur dipesan, serta apa kewajiban minimum selama tidak beroperasi. Tanpa kejelasan itu, kebijakan yang sebenarnya rasional dapat menimbulkan kegaduhan.

Di sisi lain, para pengusaha MBG juga harus memperbaiki cara mereka membaca risiko. Menjadi mitra program pemerintah bukan berarti usaha bebas risiko. Setiap program publik dapat berubah karena kalender sekolah, evaluasi anggaran, regulasi baru, hasil audit, perubahan sasaran, atau kebijakan efisiensi. Karena itu, pengusaha tidak boleh membangun model bisnis umumnya.

Kehati-hatian sangat diperlukan, terutama dalam mengambil utang, memperluas kapasitas dapur, merekrut pekerja, dan membuat kontrak dengan pemasok. Bila seluruh keputusan bisnis dibuat berdasarkan optimisme berlebihan, maka perubahan kecil dalam kebijakan dapat menimbulkan tekanan besar. Pengusaha MBG perlu memiliki cadangan kas, kontrak pasokan yang fleksibel, perencanaan tenaga kerja yang realistis, serta skenario darurat bila program berhenti sementara.

Manajemen risiko harus menjadi bagian utama dari bisnis MBG. Pengusaha perlu menghitung kemungkinan libur sekolah, keterlambatan pembayaran, perubahan jumlah penerima manfaat, gangguan distribusi, kenaikan harga bahan pangan, hingga penyesuaian kebijakan pemerintah. Risiko-risiko ini tidak boleh dianggap sebagai kejutan, karena sebagian besar sebenarnya dapat diperkirakan sejak awal.

Dalam konteks ini, protes para pengusaha seharusnya tidak hanya berisi tuntutan agar dapur tetap beroperasi atau insentif tetap dibayarkan. Protes yang sehat adalah protes yang mendorong perbaikan tata kelola. Misalnya, meminta pemerintah menyusun kalender operasional tahunan, membuat mekanisme pemberitahuan minimal sebelum penghentian layanan serta membuka ruang konsultasi dengan mitra sebelum kebijakan besar diberlakukan.

Sebaliknya, pemerintah juga perlu mendengar suara pelaksana lapangan. Dapur MBG bukan mesin yang bisa dinyalakan dan dimatikan tanpa biaya. Ada pekerja harian, ada pemasok kecil, ada petani, peternak, pedagang sayur, dan pelaku usaha lokal yang ikut bergantung pada rantai pasok MBG. Bila negara ingin efisien, efisiensi itu harus dikelola secara cerdas agar tidak menciptakan kerugian sosial baru.

Namun, prinsip dasarnya tetap jelas: MBG adalah program untuk rakyat, bukan program untuk menjamin keuntungan pengusaha. Mitra pelaksana berhak memperoleh kepastian dan perlakuan adil, tetapi mereka juga wajib memahami bahwa uang yang dikelola adalah uang publik. Bila program dijalankan saat tidak ada penerima manfaat yang jelas, maka publik berhak bertanya apakah anggaran itu digunakan secara tepat.

Karena itu, jalan tengah perlu dibangun. Pada masa libur sekolah, pemerintah dapat menghentikan layanan reguler kepada siswa, tetapi tetap membuka skema terbatas bagi kelompok yang paling membutuhkan, seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, atau anak-anak dari keluarga rentan yang dapat dijangkau melalui mekanisme khusus. Dengan demikian, efisiensi tetap berjalan, tetapi kepentingan gizi masyarakat tidak diabaikan.

Selain itu, perlu ada pemisahan yang jelas antara biaya operasional aktif dan biaya kesiapsiagaan minimum. Bila dapur tidak beroperasi, tentu tidak semua insentif perlu dibayarkan. Namun, pemerintah dapat mempertimbangkan standar minimum untuk menjaga keamanan alat, kebersihan fasilitas, dan kesiapan dapur saat program dimulai kembali. Semua itu harus ditentukan secara transparan, bukan berdasarkan tekanan sesaat.

Polemik MBG saat libur sekolah memberi pelajaran penting. Program besar tidak cukup hanya populer. Pemerintah harus memperbaiki manajemen MBG agar tidak ada pihak yang merasa diperlakukan secara sepihak. Pengusaha juga harus memperbaiki manajemen bisnisnya agar tidak terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan tanpa menghitung risiko perubahan. Keduanya perlu bertemu dalam prinsip yang sama: program ini harus berpihak kepada rakyat dan dijalankan secara efisien.

Akhirnya, anak-anak memang bisa libur dari sekolah. Tetapi negara tidak boleh libur dari tanggung jawab memastikan kebijakan publik berjalan adil dan hemat. Dapur boleh berhenti sementara bila penerima manfaat tidak tersedia. Anggaran boleh dihemat bila memang ada potensi pemborosan. Namun, manajemen tidak boleh berhenti berpikir. Justru di situlah kualitas sebuah program diuji: bukan hanya saat berjalan lancar, tetapi saat harus menyesuaikan diri dengan perubahan.

MBG harus tetap menjadi program rakyat. Karena itu, ia tidak boleh tersandera oleh kepentingan bisnis, tetapi juga tidak boleh dikelola dengan cara yang merugikan pelaksana lapangan. Kuncinya adalah manajemen yang lebih baik, kontrak yang lebih jelas, risiko yang dihitung sejak awal, dan keberanian menempatkan efisiensi sebagai bagian dari keberpihakan kepada rakyat.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.