3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, AMBON, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memprioritaskan pengembangan ekosistem keuangan inklusif sebagai program utama pada tahun 2026. Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.
Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, di Ambon, Selasa, menegaskan bahwa program ini merupakan agenda prioritas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Ia menyatakan komitmennya untuk memperluas akses keuangan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.
"Ke depan kami berkomitmen memperluas akses keuangan masyarakat melalui kolaborasi bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata," kata Vanath.
Inovasi di Kampung Nelayan
Menurut Vanath, program tersebut diarahkan untuk memastikan layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Fokus utama perluasan ini adalah masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.
Salah satu inovasi yang akan dikembangkan ialah ekosistem keuangan inklusif di Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini merupakan hasil kerja sama antara TPAKD, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga jasa keuangan terkait.
Inisiatif ini bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Caranya adalah dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan layanan keuangan yang lebih dekat dengan komunitas nelayan.
Perangi Praktik Rentenir
Selain itu, Pemprov Maluku mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mereplikasi program kredit pembiayaan bersubsidi. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir yang merugikan.
Vanath menjelaskan bahwa skema pembiayaan tersebut telah berhasil diterapkan di Kabupaten Maluku Tengah. Ke depannya, program serupa akan dikembangkan di Kota Tual sebagai upaya menyediakan pembiayaan produktif dengan bunga yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha mikro.
Ia menambahkan, perluasan akses keuangan menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan menjadi andalan yang akan ditopang oleh program ini.
Realisasi KUR Lampaui Target
Dalam pelaksanaan program TPAKD selama 2025, Pemprov Maluku mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp1,02 triliun kepada 21.840 debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Capaian ini melampaui target awal yang hanya sebanyak 3.000 debitur. "Kami juga akan terus mendorong agar penyaluran kredit lebih banyak menyasar pelaku usaha mikro dan super mikro sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh akses pembiayaan produktif dan terhindar dari praktik rentenir," ujar Vanath.
Selain penyaluran KUR, TPAKD Maluku mencatat peningkatan sejumlah indikator inklusi keuangan sepanjang 2025. Indikator tersebut meliputi pelaksanaan business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan, pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), serta peningkatan rekening inklusi keuangan.
Program lainnya mencakup pengembangan ekosistem keuangan berbasis komoditas pala, perluasan kepesertaan jaminan sosial pekerja rentan, serta penambahan Agen Laku Pandai yang melampaui target. Vanath mengatakan sinergi pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam memperluas layanan keuangan hingga wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Pemerintah Provinsi Maluku akan terus memperkuat kolaborasi untuk menghadirkan akses keuangan yang lebih inklusif sebagai fondasi membangun ekonomi daerah yang berkelanjutan sekaligus mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
