Ketika Migrasi Menjadi Senjata di Ceuta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akhir Juli 2026, dunia kembali disuguhi gambar dramatis dari perbatasan utara Afrika: ribuan migran menerobos pagar dan berenang menyeberangi perairan dangkal dari Maroko menuju Ceuta, wilayah eksklave Spanyol di benua Afrika. Sedikitnya 67 orang tewas, pusat penampungan kolaps, dan Madrid terpaksa mengerahkan militer untuk mengamankan perbatasan.

Yang membuat peristiwa ini janggal secara analitis adalah satu hal sederhana: sebagian migran yang mencoba memasuki Ceuta bukan berasal dari negara yang sedang mengalami perang besar, melainkan menggunakan Maroko sebagai negara transit. Karena itu, pertanyaannya bukan hanya mengapa mereka bermigrasi, tetapi mengapa pengawasan perbatasan Maroko tampak melemah pada saat tertentu.

Godaan untuk mengaitkan krisis ini dengan sikap politik luar negeri Spanyol memang menggoda. Madrid dikenal sebagai salah satu suara paling lantang di Eropa yang mengecam kekerasan Israel terhadap Palestina, dan pada Maret 2026 pemerintah Pedro Sánchez menolak permintaan Amerika Serikat menggunakan pangkalan Rota dan Morón untuk mendukung serangan terhadap Iran, bahkan menutup wilayah udaranya bagi pesawat AS yang terlibat dalam operasi tersebut—langkah yang memicu ancaman pemutusan hubungan dagang dari Washington. Jika logika sederhana dipakai, mudah untuk berspekulasi bahwa Rabat, sebagai sekutu dekat AS di kawasan, sengaja "menghukum" Spanyol dengan membuka keran migrasi.

Namun spekulasi ini goyah ketika dihadapkan pada fakta lain yang justru bertolak belakang. Maroko sendiri telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sejak 2020, sebagai bagian dari Abraham Accords, dengan imbalan pengakuan AS atas kedaulatan Maroko di Sahara Barat.

Artinya, dari sisi orientasi geopolitik, Rabat justru lebih dekat ke poros Washington-Tel Aviv, bukan berseberangan dengannya. Tidak ada bukti kuat bahwa isu Palestina atau penolakan pangkalan militer menjadi faktor pemicu longgarnya kontrol perbatasan Maroko. Menghubungkan dua isu ini secara langsung berisiko menjadi kesimpulan yang menarik secara naratif tetapi lemah secara empiris.

Penjelasan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan justru datang dari ranah hukum dan diplomasi bilateral yang lebih sempit. Pada 29 Juni 2026, Mahkamah Agung Spanyol mengeluarkan putusan yang melarang otoritas mengembalikan secara langsung (summary return) migran yang tertangkap di laut saat mencoba memasuki Ceuta dan Melilla tanpa proses hukum yang layak.

Kementerian Dalam Negeri Spanyol menyatakan jaringan penyelundup manusia dengan cepat memanfaatkan celah putusan ini untuk mendorong lebih banyak orang menyeberang, terutama lewat jalur laut yang sebelumnya berisiko langsung dideportasi. Ini adalah pola klasik: perubahan kerangka hukum migrasi kerap dieksploitasi jaringan kriminal transnasional jauh lebih cepat daripada birokrasi merespons.

Namun, ada juga preseden yang tidak bisa diabaikan: pola relasi Spanyol-Maroko dalam isu migrasi selalu terkait erat dengan sengketa Sahara Barat, bukan isu Timur Tengah. Krisis serupa pada Mei 2021, ketika sekitar sepuluh ribu migran menyeberang ke Ceuta dalam hitungan hari, terjadi tepat setelah Spanyol mengizinkan pemimpin Front Polisario, Brahim Ghali, dirawat di rumah sakit Spanyol karena Covid-19—langkah yang dianggap Rabat sebagai dukungan tidak langsung terhadap gerakan kemerdekaan Sahara Barat yang selama ini diklaim Maroko sebagai wilayahnya.

Kali ini pun, meski pemerintah Sánchez berusaha memisahkan isu migrasi dari ketegangan diplomatik dan menyebut komunikasi dengan Rabat "berjalan lancar", pola historis ini tetap layak dicermati: migrasi telah berulang kali menjadi instrumen tekanan Maroko terhadap Spanyol, tepatnya soal status Ceuta, Melilla, dan Sahara Barat—bukan soal Palestina atau Iran.

Bagi Indonesia, kasus ini memberi pelajaran penting tentang bagaimana migrasi paksa kini semakin sering menjadi instrumen tekanan geopolitik antarnegara. Fenomena ini dalam studi hubungan internasional dikenal sebagai weaponization of migration, yaitu penggunaan arus migrasi sebagai instrumen tekanan politik terhadap negara lain. Pola ini juga terlihat pada kasus Belarus-Uni Eropa (2021) atau Turki-Uni Eropa (2016 dan seterusnya), di mana negara transit sengaja melonggarkan kontrol perbatasan sebagai kartu tawar diplomatik. Yang membedakan kasus Maroko-Spanyol adalah motifnya bersifat sangat lokal dan teritorial, terkait klaim atas dua eksklave dan Sahara Barat—bukan bagian dari keberpihakan blok geopolitik yang lebih luas terkait Palestina-Israel atau Iran-AS.

Godaan untuk membaca setiap krisis global melalui kacamata konflik Timur Tengah memang wajar di tengah eskalasi regional yang terus berlangsung. Namun, analisis yang cermat justru menuntut kita menahan diri dari generalisasi semacam itu. Krisis Ceuta lebih tepat dibaca sebagai pengingat bahwa di balik setiap gelombang migrasi "tiba-tiba", hampir selalu ada kalkulasi politik yang sangat spesifik dan lokal, yang sering kali justru terlewat ketika kita terburu-buru mencari benang merah dengan isu global yang lebih besar.

Kasus Ceuta menunjukkan bahwa pada abad ke-21, perbatasan tidak lagi hanya dijaga dengan pagar atau kapal patroli. Arus manusia sendiri dapat berubah menjadi instrumen diplomasi koersif. Karena itu, membaca migrasi semata sebagai krisis kemanusiaan sering kali membuat kita gagal melihat dimensi politik yang justru menggerakkan krisis tersebut.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.