Jangan Sederhanakan Gizi

Lailatul Muniroh

Kebijakan | 2026-07-19 21:19:51

Sudah lebih dari dua puluh tahun saya mengajar dan meneliti di bidang gizi masyarakat. Selama itu pula saya melihat bagaimana isu gizi sering kali hanya menjadi perhatian ketika angka stunting meningkat atau ketika muncul kasus gizi buruk. Karena itu, ketika negara akhirnya menempatkan gizi sebagai agenda nasional, saya tentu menyambutnya dengan optimisme.

Namun, kegembiraan itu tidak sepenuhnya membuat saya tenang. Ada satu hal yang terus mengusik pikiran saya. Jangan-jangan kita sedang memandang persoalan gizi dengan cara yang terlalu sederhana.

Belakangan ini perhatian publik banyak tersedot pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berbagai lembaga didorong ikut mengelolanya, mulai dari yayasan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, hingga TNI dan Polri. Perdebatan pun berkembang: siapa yang paling layak mengelola dapur, siapa yang paling siap, siapa yang paling dipercaya.

Menurut saya, perdebatan itu penting, tetapi belum menyentuh persoalan yang sebenarnya.

Di kelas, saya sering mengingatkan mahasiswa bahwa status gizi adalah hasil dari sebuah sistem. Karena itu, setiap kali mendengar gizi dipersempit menjadi urusan pembagian makanan, saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang dari cara kita memandang persoalan ini. Di balik sepiring makanan ada ibu yang mungkin mengalami anemia sejak sebelum hamil. Ada keluarga yang kesulitan membeli pangan bergizi. Ada sanitasi yang buruk, air bersih yang terbatas, pendidikan yang rendah, hingga lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang anak.

Mungkin karena latar belakang saya sebagai dosen gizi, yang terbiasa melihat keberhasilan sebuah program dari dampaknya, bukan dari banyaknya kegiatan yang berhasil dilaksanakan. Dapur bisa bertambah, makanan bisa dibagikan jutaan porsi, tetapi pekerjaan kita belum selesai jika ibu hamil masih banyak yang anemia dan anak-anak masih tumbuh tidak optimal. Pada akhirnya, yang ingin diperbaiki bukan jumlah makanan yang dibagikan, melainkan kualitas hidup manusianya.

Saya khawatir ketika pembicaraan mengenai gizi perlahan bergeser menjadi pembicaraan mengenai proyek. Yang ramai dibahas bukan lagi bagaimana memperbaiki status gizi masyarakat, melainkan siapa yang membangun dapur, siapa yang mengelola anggaran, dan siapa yang menjadi pelaksana program. Sebagai akademisi, saya merasa pergeseran semacam ini patut diwaspadai. Ilmu gizi akhirnya kehilangan ruangnya, digantikan oleh logika administrasi dan proyek.

Program Koperasi Desa Merah Putih, misalnya, diproyeksikan melibatkan pembiayaan yang sangat besar. Demikian pula berbagai inisiatif yang berkaitan dengan SPPG. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab yang menyertainya. Sayangnya, pengalaman kita menunjukkan bahwa anggaran besar hampir selalu diikuti kekhawatiran publik terhadap tata kelolanya.

Kecurigaan masyarakat tidak muncul begitu saja. Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam tata kelola keuangan negara. Laporan Indonesia Corruption Watch maupun Badan Pemeriksa Keuangan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa penyimpangan anggaran masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Dalam situasi seperti itu, wajar jika setiap proyek bernilai triliunan rupiah mengundang pertanyaan dari masyarakat.

Saya tidak ingin terjebak pada perdebatan mengenai benar atau salahnya satu kasus tertentu. Yang jauh lebih penting adalah mengambil pelajaran bahwa program sebesar apa pun harus dibangun di atas tata kelola yang kuat. Sebab, ketika ruang pengelolaan anggaran semakin luas, peluang terjadinya penyimpangan juga ikut membesar apabila sistem pengawasannya tidak memadai.

Sebagai akademisi, saya juga memandang perlu menjaga posisi kampus agar tetap independen. Perguruan tinggi memang dapat berkontribusi melalui riset, evaluasi program, inovasi pangan lokal, maupun pengembangan model intervensi gizi yang lebih efektif. Namun saya kurang sependapat jika kampus terlalu jauh masuk ke dalam pengelolaan proyek.

Saya juga berharap kampus tidak kehilangan jati dirinya. Kontribusi terbesar perguruan tinggi bukan terletak pada kemampuannya mengelola dapur, melainkan pada keberaniannya menguji kebijakan dengan bukti ilmiah. Kampus harus tetap menjadi ruang yang bebas bertanya, bebas mengkritik, dan bebas menyampaikan temuan, meskipun hasilnya mungkin tidak selalu menyenangkan bagi pemerintah.

Dalam pandangan Islam, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan amanah negara. Pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, apalagi proyek yang diukur dari besarnya serapan anggaran. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setiap pemimpin adalah pemelihara yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Pesan ini sederhana, tetapi sangat dalam. Negara tidak cukup hadir melalui program, melainkan harus memastikan bahwa program tersebut benar-benar menghadirkan kemaslahatan.

Karena itu saya berharap arah kebijakan gizi nasional tidak berhenti pada pembangunan dapur atau pembagian makanan. Kita membutuhkan pendekatan yang lebih utuh. Intervensi gizi harus berjalan bersama perbaikan kesehatan ibu, penguatan layanan kesehatan primer, penyediaan air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial bagi keluarga miskin, pendidikan gizi, serta penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal.

Semua itu memang tidak semudah membangun dapur. Hasilnya juga tidak bisa terlihat dalam hitungan bulan. Namun justru di situlah letak pekerjaan besar pembangunan gizi. Perubahan status gizi selalu membutuhkan kerja yang sabar, konsisten, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Saya percaya negara memiliki niat baik untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Tetapi niat baik saja tidak cukup. Program yang baik harus ditopang oleh kebijakan yang tepat, tata kelola yang bersih, dan keberanian untuk terus dievaluasi.

Pada akhirnya, tujuan kita bukan membangun sebanyak mungkin dapur. Tujuan kita adalah membangun generasi yang sehat. Gizi selalu berbicara tentang manusia secara utuh—tentang kesehatan ibu, tentang keluarga, tentang lingkungan, tentang pendidikan, ekonomi dan tentang keberpihakan negara kepada mereka yang paling membutuhkan. Jika semua itu kita lupakan, maka yang mungkin bertambah hanyalah jumlah dapur. Bukan kualitas gizi bangsa.