21 hours ago
10
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Universitas Islam Indonesia (UII) mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah serta perkembangan mutakhir praktik berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam keterangan yang dibagikan, Rektor UII, Fathul Wahid, yang mewakili sivitas akademika UII, menilai Pemerintah RI belum menunjukkan ketegasan yang memadai dalam merespons serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran.
Sikap pemerintah tersebut, mencerminkan lemahnya implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia. Fathul juga menyatakan, keprihatinan mendalam UII atas berbagai kebijakan dan langkah politik lain yang berpotensi melemahkan, kedaulatan negara dalam kerja sama ekonomi internasional, mencederai komitmen konstitusional terhadap penolakan segala bentuk penjajahan, membatasi kebebasan sipil melalui kriminalisasi aktivis, mengabaikan hak-hak warga dalam pelaksanaan proyek strategis nasional serta menghadirkan kebijakan publik yang belum sepenuhnya akuntabel dan transparan.
"Kami, warga Universitas Islam Indonesia (UII), menyesalkan sikap Pemerintah Republik Indonesia yang belum menunjukkan ketegasan yang memadai dalam menyikapi serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke Republik Islam Iran," katanya, dalam keterangan yang diterima Republika, Selasa (3/3/2026).
UII mendesak pemerintah segera mengutuk serangan tersebut dan secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain serta penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan mekanisme multilateral. Serangan tersebut melanggar prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional dan bertentangan dengan amanat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, serta berpotensi memperluas konflik yang mengganggu stabilitas geopolitik global dan memperparah penderitaan masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak.
"Karena itu, Pemerintah Indonesia harus menunjukkan konsistensi politik luar negeri yang menghormati kedaulatan negara lain, menolak segala bentuk agresi, serta mendorong penyelesaian damai melalui diplomasi dan mekanisme multilateral," ujarnya.
Selain isu geopolitik, UII juga menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut UII, keterlibatan tersebut berpotensi mereduksi prinsip bebas aktif dan mencederai konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Selain itu, UII juga mendesak pemerintah membatalkan perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat.
Fathul mengatakan, perjanjian itu perlu dievaluasi secara terbuka dan transparan karena berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia dan mengganggu kedaulatan ekonomi nasional.
"Hubungan bilateral harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan kepentingan nasional jangka panjang, bukan dalam kerangka ketergantungan maupun tekanan geopolitik negara adikuasa," kata Fathul.
Suarakan Berbagai Hal
Selain menyoroti situasi global, UII juga menyampaikan keprihatinan atas dugaan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman suara kritis. Kampus menilai, demokrasi yang sehat mensyaratkan ruang aman bagi kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi secara damai, serta mendesak adanya komitmen terhadap reformasi Polri.
"Hukum dan penegakannya tidak boleh menjadi instrumen intimidasi terhadap warga negara, khususnya kalangan muda dan mahasiswa yang menjalankan hak konstitusionalnya demi perbaikan bangsa," ujarnya.
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juga menjadi sorotan, termasuk pembangunan di Papua, yang menurut UII harus menghormati hak masyarakat lokal, keberlanjutan lingkungan, dan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Negara, kata Fathul, wajib memastikan pembangunan tidak berubah menjadi praktik peminggiran atau perampasan ruang hidup warga.
Lebih lanjut, Fathul mengatakan kampusnya mendorong agar adanya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut perlu ditinjau secara komprehensif, mencakup ketepatan sasaran penerima, kualitas dan standar keamanan pangan, tata kelola anggaran, serta akuntabilitas pelaksanaannya. Kebijakan publik harus dirancang secara rasional dan berbasis data agar tidak mengorbankan program prioritas lain seperti peningkatan mutu dan layanan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan layanan kesehatan.
"Kritik yang kami ajukan bukanlah bentuk oposisi politik, melainkan ekspresi kepedulian warga negara dan institusi pendidikan tinggi terhadap arah perjalanan bangsa dan peradaban dunia. Semoga pemerintah mendengar dan mempertimbangkan suara nurani publik demi Indonesia yang berdaulat, demokratis, bermartabat, berkeadilan sosial, serta berkontribusi aktif pada perdamaian dunia," ujarnya.
