3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy), berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kendati ekonomi tumbuh cukup tinggi, pemerintah dinilai memiliki banyak PR yang harus digarap.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, capaian angka tersebut sekilas memang menjadi kabar menggembirakan, di tengah dunia yang sedang menghadapi perlambatan ekonomi, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian pasar keuangan global. Tak ayal, pemerintah mengklaim itu sebagai bukti ketahanan ekonomi nasional yang tetap mampu tumbuh di tengah tekanan global yang berat.
“Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah pertumbuhan ini benar benar mencerminkan kesehatan ekonomi nasional yang kuat, atau justru hanya menutupi tekanan besar yang sedang bergerak diam-diam di bawah permukaan? Sebab ekonomi tidak cukup dibaca dari satu angka pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tampak tinggi tetapi sejumlah indikator fundamental menunjukkan tanda kewaspadaan yang tidak boleh diabaikan,” ujar Achmad dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).
Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 terutama ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh sekitar 5,1 persen dan lonjakan belanja pemerintah lebih dari 21 persen. Faktor Ramadan dan Idul Fitri ikut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Namun ketika pertumbuhan terlalu ditopang konsumsi jangka pendek dan stimulus fiskal, maka pertanyaan besarnya adalah seberapa kuat pertumbuhan ini dapat bertahan setelah momentum musiman berlalu,” ujarnya.
Di saat yang sama, lanjut Achmad, tekanan global justru semakin berat. Harga minyak dunia kembali bergerak naik akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dan terganggunya jalur perdagangan energi internasional.
Harga minyak Brent sempat kembali berada di atas 95 dolar AS per barel. Bagi Indonesia yang masih menjadi net importer minyak, situasi tersebut dinilai menciptakan tekanan ganda terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan nilai tukar rupiah.
“Kenaikan harga energi global adalah ancaman serius bagi keberlanjutan subsidi energi nasional. Dalam APBN 2026, pemerintah masih mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, LPG, dan listrik,” ujarnya.
Pada 2025 saja, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai lebih dari Rp 430 triliun. Jika harga minyak dunia terus meningkat dan rupiah melemah, diperkirakan kebutuhan subsidi energi berpotensi melonjak jauh di atas target APBN.
“Di sinilah persoalan besar mulai muncul. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata berdiri di atas fondasi fiskal yang mulai menghadapi tekanan berat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Achmad menyampaikan, Kementerian Keuangan RI mencatat penerimaan negara memang tumbuh pada awal 2026, tetapi lajunya mulai melambat dibanding dua tahun sebelumnya. Penurunan harga komoditas ekspor membuat penerimaan negara dari sektor sumber daya alam tidak lagi sekuat era booming komoditas 2022—2024.
“Pendapatan negara kini menghadapi tantangan serius karena kebutuhan belanja sosial, subsidi energi, dan pembayaran bunga utang terus meningkat,” kata dia.
Pada saat bersamaan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia juga terus membesar. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia telah mendekati 430 miliar dolar AS. Meski masih berada dalam batas aman terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi kenaikan utang di tengah pelemahan rupiah menciptakan risiko fiskal yang nyata.
“Karena utang luar negeri bukan hanya soal jumlah pinjaman, tetapi juga soal kemampuan membayar dalam mata uang asing. Ketika rupiah melemah, maka beban pembayaran utang otomatis ikut membesar,” ujarnya.
