4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Andre Notohamijoyo, Pemerhati Kebencanaan, Ketua Ikatan Alumni Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (ILUNI SIL UI)
Sebagai negara yang memiliki risiko bencana tinggi, kesadaran seluruh pihak masih belum berjalan seiring di Indonesia. Ini terlihat dari besarnya dampak yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi. Banyaknya korban jiwa maupun korban luka, sakit dan terdampak, rusaknya infrastruktur fisik dan perumahan, fasilitas umum, fasilitas kesehatan hingga fasilitas pendidikan tidak kunjung dapat membangun kesadaran seluruh pihak terhadap risiko bencana yang akan timbul di kemudian hari. Hal tersebut sangat memprihatinkan di tengah keterbatasan kemampuan dari Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menanggulangi bencana. Membangun kesadaran masyarakat menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara menyeluruh.
Upaya membangun kesadaran tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan dan tidak bisa hanya berbasis pada suatu kegiatan seperti diseminasi atau sosialisasi. Membangun budaya tanggap bencana merupakan sebuah pekerjaan yang harus dilakukan secara simultan. Salah satu upaya untuk memperkuat budaya tanggap bencana adalah melalui literasi. Membangun literasi bencana merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana yang kerap terjadi di Indonesia.
Membangun budaya literasi masyarakat di Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Berdasarkan hasil survei dari Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 81 negara untuk literasi membaca. Indonesia masih masuk 11 peringkat terbawah dengan skor 359. Skor literasi Indonesia tersebut jauh di bawah rata-rata negara OECD dengan skor 476. Indonesia diprediksi membutuhkan waktu sekitar 63 tahun untuk dapat menyamai standar literasi OECD atau tahun 2089. Di antara negara-negara ASEAN yang lain, Indonesia berada di peringkat ke-5 setelah Singapura, Vietnam, Brunei dan Malaysia. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk membangun budaya literasi.
Apabila dipelajari lebih lanjut, ada beberapa penyebab rendahnya literasi. Pertama, keterbatasan buku fisik, perpustakaan yang belum layak di sekolah-sekolah, serta harga buku yang relatif mahal. Kedua, kurangnya kebiasaan membaca sejak dini di lingkungan keluarga dan sekitarnya. Ketiga, perkembangan teknologi informasi yang membuat peralihan pada konsumsi media sosial. Keempat, perbedaan akses yang jauh antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan serta daerah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T.
Membangun budaya literasi membutuhkan pelibatan multisektor untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, menyediakan akses bacaan yang beragam, mengintegrasikan literasi digital, mendorong kebiasaan membaca dan menulis sejak dini serta menggerakkan komunitas melalui kegiatan yang menarik serta pemanfaatan teknologi untuk berbagi pengetahuan. Membangun budaya literasi juga perlu diperluas melalui berbagai jenis literasi mulai dari media cetak, visual, digital dan lainnya.
Bagaimana membangun literasi bencana pada masyarakat? Kuncinya adalah memperkuat pendidikan tentang kebencanaan sejak usia dini. Upaya ini harus dilakukan terus-menerus oleh seluruh pihak. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 tahun 2019. SPAB bertujuan untuk melindungi warga sekolah, memastikan kelangsungan layanan pendidikan, dan meningkatkan resiliensi satuan pendidikan terhadap bencana.
Implementasi dari SPAB tersebut harus diselaraskan dengan pendidikan informal seperti penguatan literasi baca-tulis dan digital, edukasi berbasis kearifan lokal, pemahaman risiko, simulasi mandiri seperti latihan evakuasi rutin, penyiapan tas siaga bencana dan lainnya. Banyak daerah di Indonesia memiliki literasi bencana berbasis kearifan lokal, seperti Smong di Simeulue, Aceh yang menjadi sebuah tradisi turun temurun yang melekat pada masyarakat untuk menghindari tsunami atau tradisi menjaga kawasan keramat di Cibangkong, Banyumas, Jawa Tengah yang melarang penebangan pohon untuk menjaga cadangan air dan mencegah tanah longsor. Masyarakat Baduy memiliki kearifan lokal arsitektur bangunan yang menggunakan teknik sambung ikat dan material fleksibel (kayu/bambu) yang dirancang untuk beradaptasi dengan gempa. Demikian pula dengan budaya Tana’ Ulen dari masyarakat Dayak di Kalimantan yang melindungi kawasan hutan rimba secara adat yang meliputi satu atau beberapa sungai kecil sebagai bentuk mitigasi bencana hidrometeorologi. Menggabungkan pengetahuan lokal dengan sains modern membuat pesan keselamatan lebih mudah diterima oleh komunitas adat atau pedesaan.
Di sisi lain, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mengakses dan memahami informasi resmi dari lembaga berwenang seperti Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lainnya. Literasi digital dapat membantu masyarakat menyaring informasi palsu (hoax) yang sering muncul saat situasi darurat bencana. Masyarakat juga memerlukan penguatan pemahaman literasi spasial.
Hal tersebut diperlukan sebagai dasar bagi masyarakat dalam memahami posisi di zona bahaya. Informasi kebencanaan berbasis geospasial yang dikembangkan oleh berbagai lembaga seperti Inatews (BMKG), Inarisk (BNPB), Magma (Kementerian ESDM) dan lainnya dapat dipahami secara mandiri oleh masyarakat. Demikan pula pemahaman terhadap peta risiko bencana serta jalur evakuasi di wilayah tempat tinggal masing-masing.
Selain itu diperlukan penguatan peran komunitas dalam literasi. Literasi tidak hanya tentang membaca, tetapi juga berbagi pengetahuan. Komunitas relawan dan kampanye kreatif di media sosial berperan penting dalam mengubah perilaku masyarakat dari pasif menjadi proaktif dalam mitigasi bencana. Melalui literasi yang kuat, masyarakat tidak lagi hanya menjadi obyek bencana, tetapi menjadi subyek yang tangguh dan mampu menyelamatkan diri serta orang di sekitarnya serta bergotong royong dalam penanggungan bencana di wilayah tempat tinggal masing-masing.
Penelitian dari Farzanegan et al. (2024) dan Delgado-Guerrero et al. (2025) menunjukkan bahwa budaya literasi berperan signifikan dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana di suatu wilayah. Hasil dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa budaya literasi memperkuat pemahaman manajemen bencana alam pada masyarakat sejak usia dini. Belajar dari berbagai kejadian bencana yang terus terjadi saat ini, Indonesia harus mulai berbenah untuk memperkuat budaya literasi pada masyarakat. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai langkah tersebut.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
