Filipina dan Ilusi Pahlawan yang Diciptakan Negara

Pattiruhu Godewyn Gania Beauty

Politik | 2026-06-20 18:55:00

Sumber : dokumen pribadi

Jutaan warga Filipina meninggalkan negerinya setiap tahun, bukan karena bencana alam, bukan karena perang, tapi karena pemerintah mereka tidak mampu, atau lebih tepatnya tidak mau, menyediakan pekerjaan layak di dalam negeri. Menurut Philippine Statistics Authority , setidaknya ada 2,19 juta pekerja migran Filipina pada 2024, setara dengan 4% dari total angkatan kerja Filipina.

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri sudah menjadi bagian penting dari ekonomi Filipina. Para pekerja migran ini bukan hanya tulang punggung keluarga, tapi juga menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara. Remitansi pekerja Filipina menyumbang sekitar 7,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Filipina pada 2025, berdasarkan artikel dari Philippine News Agency. Ini menjadikan Filipina salah satu negara pengirim tenaga kerja internasional terbesar dan paling signifikan di dunia, sebagaimana diklaim oleh United Nations Network on Migration.

Di tengah semua angka itu, ada yang luput dari sorotan: jutaan keluarga yang harus menanggung perpisahan bertahun-tahun, anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua, dan pasangan yang menua dalam jarak. Mereka tetap pergi, bukan karena pilihan, tapi karena memang tidak ada pilihan lain

yang ditawarkan negara. Pertanyaannya bukan lagi "mengapa mereka pergi?" tapi "siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kepergian mereka?"

OFW dan Bagong Bayani: Gelar yang Menutupi Kegagalan

OFW atau Overseas Filipino Workers adalah seluruh warga negara Filipina yang bekerja di luar negeri dengan upah. Awalnya OFW didominasi pekerja laki-laki, namun seiring waktu pekerja perempuan terus meningkat bahkan mendominasi; setidaknya 57,2% pekerja migran Filipina adalah perempuan pada 2024. Mereka paling banyak bermigrasi ke Arab Saudi (22%), Uni Emirat Arab (13%), dan Hong Kong (6%) sebagai tiga negara penerima OFW terbesar.

Migrasi tenaga kerja ini awalnya hanya diklaim sebagai solusi sementara di era pemerintahan Ferdinand Marcos. Saat itu Filipina sedang menghadapi krisis ekonomi, beban pengangguran tinggi, dan tekanan utang luar negeri yang membesar. Pengiriman tenaga kerja ke negara-negara Timur Tengah mulai dilakukan untuk mendapatkan devisa dan meredakan tekanan ekonomi domestik.

Ketika remitansi yang masuk ternyata besar, pemerintah tidak menggunakan momentum itu untuk membangun industri dalam negeri. Mereka justru memilih jalan yang lebih mudah: mempertahankan keran ekspor tenaga kerja. Kebijakan ini dilembagakan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan 1974, lalu diperkuat dengan pembentukan Philippine Overseas Employment Administration (POEA) pada 1982.

Puncaknya, Presiden Corazon Aquino pada 1988 meluncurkan istilah yang akan bertahan hingga hari ini: "Bagong Bayani", atau pahlawan baru. Gelar itu terdengar mulia, tapi perlu dibaca ulang secara kritis. Negara yang tidak sanggup menciptakan lapangan kerja yang layak, lalu menyebut warganya yang terpaksa pergi sebagai "pahlawan", adalah negara yang sedang membalut kegagalannya dengan medali.

Bagong Bayani sebagai Alat Legitimasi Negara

Kebijakan ekspor tenaga kerja yang bertahan sejak era Marcos Sr. ini terus dilanjutkan oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya tanpa jeda berarti. Kecuali pada 2016, saat Presiden Rodrigo Duterte bersuara lantang di hadapan pekerja migran Filipina di Jepang: "Ang pagtrabaho n'yo sa ibang bansa, hasta diyan na lang. The next generation will be working in the Philippines." Ia bermimpi generasi berikutnya hanya pergi ke luar negeri untuk berlibur, bukan untuk bekerja.

Tapi mimpi itu tidak pernah diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata. Pemerintahannya justru mempertahankan dan memperkuat infrastruktur pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Ini bukan ironi biasa. Ini adalah cerminan dari bagaimana narasi Bagong Bayani bekerja: ia bukan penghargaan tulus, melainkan alat legitimasi. Negara membingkai kepergian warganya sebagai tindakan heroik agar tidak perlu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, yakni mengapa mereka harus pergi sejak awal.

Dari pemerintahan ke pemerintahan, alih-alih membangun lapangan kerja domestik, yang terus dibangun justru institusi-institusi untuk memperlancar pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, mulai dari Labor Code 1974, POEA, hingga Department of Migrant Workers (DMW). Negara sangat ahli dalam mengelola kepergian warganya, tapi tidak pernah cukup serius dalam mencegah kebutuhan untuk pergi.

Yang membuat ini semakin getir adalah jenis pekerjaan yang mayoritas diambil para OFW. Menurut klasifikasi International Labour Organization (ILO), sebagian besar masuk kategori elementary occupation, pekerjaan fisik dan rutin bergaji rendah seperti membersihkan gedung, mengangkut barang, atau pekerjaan kasar di sektor konstruksi dan manufaktur. Bukan karena mereka tidak punya pendidikan, tapi karena pendidikan yang lebih tinggi pun tidak mengubah kenyataan bahwa upah domestik tetap terlalu rendah untuk bersaing.

Pendidikan Dicetak untuk Diekspor, Bukan untuk Membangun Negeri

Normalisasi migrasi selama puluhan tahun ini ternyata merembet masuk ke sistem pendidikan Filipina dan mengubahnya dari dalam. Lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi secara bertahap menyesuaikan kurikulumnya bukan dengan kebutuhan industri domestik, melainkan dengan permintaan pasar kerja internasional. Dengan kata lain, Filipina tidak sedang mencetak tenaga kerja untuk membangun negaranya sendiri. Filipina sedang mencetak produk ekspor berupa manusia.

Akibatnya, Filipina kini menghadapi krisis yang ironis: negara yang terus mengirim pekerja ke luar negeri, tapi justru kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor kritisnya sendiri seperti STEM, kesehatan, dan penerbangan (Mendoza, 2015).

Di sektor kesehatan, angkanya bicara cukup keras. Gaji dokter residen tahun pertama di Filipina hanya sekitar USD 12.260 per tahun, sementara rekan mereka di Amerika Serikat bisa mendapatkan USD 51.078 per tahun. Untuk perawat, kesenjangan itu bahkan lebih ekstrem: gaji perawat di AS hampir tiga belas kali lebih tinggi dibanding di Filipina, berdasarkan penelitian Abarcar dan Theoharides yang dipublikasikan VoxDev pada 2024. Hasilnya, World Health Organization (WHO) mencatat Filipina saat ini kekurangan sekitar 127.000 perawat, dan angka itu diproyeksikan mencapai 250.000 pada 2030.

Ada yang berargumen bahwa migrasi justru mendorong lebih banyak orang masuk ke pendidikan tinggi, sehingga terjadi brain gain. Sebuah studi bahkan menemukan bahwa untuk setiap satu perawat yang bermigrasi, sembilan perawat baru dilisensikan di Filipina. Angka itu terdengar melegakan, tapi hanya jika kita tidak bertanya lebih jauh: sembilan perawat baru itu belajar untuk siapa? Jika jawabannya adalah "untuk ikut bermigrasi juga", maka brain gain itu tidak pernah benar-benar dirasakan oleh sistem kesehatan domestik Filipina. Tidak ada industri yang cukup kuat untuk menyerap mereka yang memilih tinggal.

Jalan Keluar: Dari Ekspor Manusia ke Ekspor Produk

Ketergantungan Filipina pada OFW bukan takdir. Ini adalah hasil dari serangkaian kebijakan yang secara sadar dipilih selama puluhan tahun, dan karena itu bisa diurai melalui kebijakan yang sama-sama disengaja.

Pada Mei 2025, pemerintah Filipina meluncurkan Trabajo Para sa Bayan Plan 2025-2034, rencana ketenagakerjaan nasional 10 tahun pertama dalam sejarah negara itu. Rencana ini menargetkan penurunan tingkat pengangguran hingga 3% pada 2034. Sementara laporan World Bank bertajuk Running Uphill: Growth, Jobs, and the Quest for Productivity (Juli 2025) mengidentifikasi bahwa reformasi yang tepat berpotensi menciptakan 5,1 juta lapangan kerja berkualitas pada 2040 dan menaikkan upah riil sebesar 12,9%.

Tapi rencana di atas kertas dan realita di lapangan adalah dua hal yang berbeda, dan Filipina sudah terlalu sering membuktikan itu. Ada tiga hal yang paling mendesak untuk segera dibenahi.

Pertama, reformasi upah yang nyata. Selama gaji dokter residen Filipina hanya USD 12.260 per tahun sementara di AS empat kali lipatnya, dan selama upah perawat di AS hampir tiga belas kali lebih tinggi, maka narasi Bagong Bayani akan terus menjadi pilihan paling rasional bagi individu. Tidak ada kampanye nasionalisme yang bisa mengalahkan kesenjangan ekonomi sebesar itu.

Kedua, reindustrialisasi yang disengaja. Filipina tidak bisa hanya menunggu investasi asing datang sendiri. Porsi manufaktur yang menyusut hingga 17,6% dari PDB, terendah dalam tujuh dekade, membutuhkan strategi industri yang aktif, bukan sekadar regulasi ramah investor di atas kertas.

Ketiga, reorientasi sistem pendidikan. Selama kurikulum lebih responsif terhadap permintaan pasar kerja internasional dibanding kebutuhan industri domestik, maka lulusan terbaik Filipina akan terus dicetak untuk diekspor, bukan untuk membangun negerinya sendiri.

Duterte pernah berkata, meski tidak pernah ia jalankan sendiri, bahwa generasi berikutnya harus bekerja di dalam negeri dan pergi ke luar negeri hanya untuk berlibur. Selama setengah abad, tidak ada satu pun pemerintah Filipina yang menjadikan kalimat itu sebagai ukuran keberhasilan kebijakannya.

Pertanyaannya bukan lagi apakah Filipina mampu membangun ekonomi yang membuat warganya memilih untuk tinggal. Pertanyaannya adalah sampai kapan kepergian mereka akan terus disebut kepahlawanan?