9 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tekanan terhadap rupiah menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi Destry Damayanti jika terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai Destry perlu menjaga stabilitas nilai tukar sembari memastikan kebijakan moneter tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.
Josua memperkirakan arah kebijakan moneter BI di bawah Destry tidak akan berubah secara drastis. Destry yang saat ini menjabat Deputi Gubernur Senior BI dinilai kemungkinan melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan dengan tetap menempatkan stabilitas rupiah sebagai salah satu pertimbangan utama.
“Berdasarkan materi yang tersedia, kami melihat kemungkinan terbesar adalah kesinambungan kebijakan, bukan perubahan arah yang drastis,” kata Josua menjawab Republika dalam Virtual Media Briefing PIER Economic Review Kuartal II 2026, Senin (10/8/2026).
Dia memperkirakan BI-Rate bertahan di level 5,75 persen hingga akhir 2026, bahkan sepanjang 2027. Meskipun inflasi Juli 2026 tercatat 2,88 persen, Josua menilai ruang penurunan suku bunga belum cukup aman karena tekanan terhadap rupiah dan kondisi eksternal masih besar.
Josua juga memperkirakan rupiah berada di kisaran Rp17.800 hingga Rp18.000 per dolar AS pada akhir 2026. Menurut dia, BI tidak bisa hanya berpatokan pada inflasi dalam menentukan arah suku bunga.
“Penurunan BI-Rate sebaiknya tidak dilakukan hanya karena inflasi sudah rendah. Ruang penurunan baru lebih aman apabila rupiah stabil secara berkelanjutan, arus modal membaik, cadangan devisa berhenti menurun, serta tekanan dari suku bunga global mereda,” ujarnya.
Tekanan terhadap rupiah, lanjut Josua, juga dipengaruhi ketidakpastian geopolitik, tingginya suku bunga global, volatilitas arus modal, dan tekanan transaksi berjalan. Karena itu, BI perlu menggunakan kombinasi kebijakan, mulai dari intervensi valuta asing hingga pengelolaan likuiditas, bukan hanya mengandalkan suku bunga.
Tantangan Destry juga datang dari kebijakan fiskal pemerintah. Menurut Josua, koordinasi antara pemerintah dan BI tetap diperlukan untuk mendorong ekonomi, tetapi harus ada batas yang jelas agar kebutuhan fiskal tidak mendominasi kebijakan moneter.
“Yang harus dijaga adalah batas yang jelas antara koordinasi dan dominasi fiskal dalam kebijakan moneter,” katanya.
Salah satu kebijakan yang perlu dicermati adalah penempatan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di bank-bank milik negara atau Himbara. Pemindahan dana dari rekening pemerintah di BI ke perbankan akan menambah likuiditas, meski tidak otomatis membuat rupiah tertekan.
“Tekanan terhadap rupiah baru membesar apabila likuiditas tambahan tersebut kemudian mendorong kredit secara sangat cepat, meningkatkan impor, memperbesar pembelian valas, atau membuat suku bunga rupiah turun terlalu jauh sehingga aset rupiah menjadi kurang menarik,” jelas Josua.
Karena itu, dia menyarankan penempatan SAL dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan kondisi likuiditas. Dana tersebut juga perlu diarahkan ke kredit produktif agar memberikan dampak terhadap perekonomian, bukan sekadar menambah dana murah di perbankan.
“Kesimpulannya, SAL sendiri bukan ancaman langsung bagi rupiah. Yang menentukan adalah seberapa cepat SAL berubah menjadi kredit, impor, dan permintaan valas, serta seberapa efektif BI dalam mengendalikan likuiditas tambahan tersebut,” tutur Josua.
Sementara itu, Ekonom INDEF dan Direktur Center for Sharia Economic Development A. Hakam Naja menilai tantangan Destry bukan hanya menjaga stabilitas rupiah, tetapi juga mempertahankan independensi BI. Menurut dia, posisi BI sebagai lembaga independen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor.
“Posisi BI sebagai lembaga negara yang independen perlu terus dijaga untuk mempertahankan kepercayaan publik serta pelaku ekonomi domestik dan global,” ujar Hakam kepada Republika.
Dia mengatakan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tetap diperlukan. Namun, setiap keputusan harus didasarkan pada pertimbangan profesional dan teknokratis untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah telah mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI kepada DPR. Destry juga menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri.
