3 days ago
18
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik manipulasi harga saham atau saham gorengan karena dinilai merusak kredibilitas pasar modal dan kepercayaan investor. Penindakan tegas akan dilakukan bersama aparat penegak hukum di tengah percepatan reformasi pasar modal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah bersikap keras terhadap praktik spekulatif yang merusak pasar. Menurut dia, manipulasi saham bukan hanya merugikan investor, tetapi juga mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
“Terkait dengan penindakan terhadap praktik spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentoleransi sekali lagi, pemerintah tidak mentoleransi praktik manipulatif harga saham atau saham gorengan yang merugikan investor serta merusak kredibilitas dan integritas pasar modal Indonesia,” ujar Airlangga dalam Taklimat Media di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026) malam.
Ia menegaskan, dampak manipulasi pasar meluas hingga menghambat arus investasi asing yang dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. “Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional serta menghambat arus penanaman modal asing atau foreign direct investment,” kata dia.
Airlangga menambahkan, penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan terkoordinasi. Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum diminta menindak setiap pelanggaran regulasi pasar modal.
“Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar peraturan bursa, POJK, serta undang-undang jasa keuangan yang berlaku,” tegasnya.
Di luar isu penindakan, pemerintah juga mempercepat reformasi struktural pasar modal untuk memperkuat integritas dan likuiditas. Salah satu langkah kunci adalah peningkatan porsi saham publik.
“Peningkatan likuiditas dilakukan melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen, sesuai dengan standar global,” jelas Airlangga.
Menurut dia, kebijakan tersebut akan mendorong pasar menjadi lebih transparan dan berintegritas. Selain itu, pemerintah memperketat aturan kepemilikan akhir saham. “Dilakukan peningkatan transparansi melalui pengetatan aturan beneficial ownership atau pemilik akhir, termasuk kejelasan terkait afiliasi kepemilikan saham,” ujarnya.
Airlangga juga menyinggung percepatan demutualisasi bursa agar sejalan dengan praktik bursa modern internasional. “Evolusi struktural tersebut mencakup percepatan demutualisasi agar sejajar dengan bursa modern internasional,” kata dia.
Di tengah gejolak pasar, Airlangga menekankan fundamental ekonomi nasional tetap solid. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tercatat 5,04 persen dan inflasi Desember 2025 berada di level 2,92 persen, masih dalam sasaran Bank Indonesia 2,5 persen plus minus 1 persen. Cadangan devisa hingga Desember juga kuat, setara 6,2 bulan impor atau sebesar 156,5 miliar dolar AS.
Kondisi sektor keuangan dinilai tetap terjaga. Pertumbuhan kredit mencapai 9,6 persen, dana pihak ketiga tumbuh dua digit menjadi Rp 13.830 triliun, serta rasio permodalan perbankan berada di level 25,87 persen. Rasio utang terhadap PDB juga masih sekitar 40 persen, jauh di bawah batas 60 persen.
Ia menegaskan tidak akan ada kekosongan pengawasan. Airlangga juga menyampaikan pesan Presiden Prabwo Subianto kepada pelaku pasar bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh.
“Pemerintah, berdiri teguh di belakang pasar keuangan nasional serta berkomitmen menciptakan iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” tegas Airlangga
