19 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan skema penempatan dana di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna mendukung pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa model ini bukan hal baru, melainkan pernah diterapkan saat pandemi.
“Ini sedang kami siapkan, tapi itu pernah kita lakukan zaman Covid, bukan modalitas baru,” kata Febrio usai konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III di Jakarta, dikutip Rabu (30/7/2025).
Skema ini hanya ditujukan bagi koperasi desa yang memenuhi syarat dan mengajukan proposal. Pemerintah menegaskan bahwa bentuk dukungan tersebut bukan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), melainkan penempatan dana negara di bank. “Ini kan penempatan dana. Ini kan uangnya pemerintah,” ujarnya.
Saat ditanya apakah bentuknya berupa deposito, Febrio mengatakan teknisnya akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. “Kita buatkan PMK-nya, tunggu saja. Akan dijelaskan nomenklaturnya seperti apa,” tambahnya.
Dana akan disalurkan kepada koperasi yang telah melalui proses uji kelayakan perbankan. “Koperasinya akan mengajukan proposal, lakukan due diligence, ini adalah proses untuk pemberian pinjaman, jadi memang sesuai tata kelola yang sudah ada,” ujar Febrio.
Tenor penempatan juga akan disesuaikan dengan masa pinjaman koperasi, yakni sekitar enam tahun. Ia memastikan bahwa skema ini aman bagi bank karena didukung oleh likuiditas dan jaminan berupa intersep dana desa.
“Perbankannya aman. Dia dapat likuiditas tambahan, dan ada lagi jaminan intersep dana desa. Itu membuat perbankannya seharusnya cukup nyaman. Kita berikan bunga relatif murah,” jelasnya.
Penempatan dana ini tidak berasal dari alokasi belanja langsung, melainkan dari pos below the line atau pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti yang dilakukan saat pandemi 2020 senilai Rp 30 triliun. “Ini sedang disiapkan, tapi kita ingin pastikan bukan masalah disiapkannya dari APBN, tapi berapa yang demand dari koperasi melalui tata kelola yang baik,” katanya.
Ia menegaskan skema ini mendukung ekonomi desa melalui koperasi berbasis usaha riil. “Dari awal akan diberikan pendampingan, pelatihan, dan sebagainya. Sehingga proposal yang masuk dari koperasinya, proposal yang memang bagus ke perbankan,” ujar Febrio.
Menurut dia, kegiatan koperasi menyasar pasar yang sudah captive, seperti sembako, pupuk bersubsidi, obat-obatan, serta distribusi barang dari BUMN. “Ini adalah captive market yang sudah ada konsumennya. Juga bisnis lainnya dari BUMN cukup terjamin, sehingga kita harapkan proses belajarnya cukup cepat,” katanya.
Febrio memastikan, program Kopdes Merah Putih menjadi prioritas nasional dan tidak bergantung pada efisiensi anggaran. “Ini nggak ada hubungannya. Ini jelas program prioritas Pak Presiden, jadi kita siapkan untuk itu,” tegasnya.
Penempatan dana ditargetkan mulai tahun ini, meski tetap bergantung pada permintaan koperasi. “Tahun ini, tapi lagi-lagi tergantung demand,” pungkasnya.
