20 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam negara mana pun yang ingin "bermain-main" setelah putusan penting Mahkamah Agung AS terkait tarif akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi. Seperti diketahui, Mahkamah Agung AS menyatakan tarif yang diberlakukan Trump tahun lalu berdasarkan undang-undang keadaan darurat nasional adalah ilegal. Putusan ini kembali memunculkan ketidakpastian di sejumlah negara terkait kesepakatan dagang yang telah ditandatangani maupun yang masih dalam proses dengan Amerika Serikat.
"Negara mana pun yang ingin 'bermain-main' dengan putusan Mahkamah Agung yang konyol itu, terutama mereka yang telah 'merugikan' AS selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dan lebih buruk dari yang baru saja mereka sepakati. Pembeli harap waspada!" tulis Trump di platform Truth Social seperti dikutip dari TRT News, Selasa (24/2/2026).
Sejak putusan tersebut, Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif baru sebesar 15 persen terhadap impor ke Amerika Serikat. Kebijakan ini dapat berlaku selama 150 hari sementara pemerintahannya menyiapkan langkah yang lebih permanen.
Trump juga melontarkan kritik keras terhadap Mahkamah Agung. Ia menyebut putusan yang membatasi kewenangannya dalam kebijakan tarif sebagai keputusan yang "bodoh" dan justru mengeklaim bahwa putusan tersebut memberinya lebih banyak kekuasaan.
Dalam unggahan panjang di Truth Social, Trump menyatakan putusan pengadilan pada Jumat pekan lalu itu sebagai keputusan yang "konyol, bodoh, dan sangat memecah belah secara internasional."
Tanpa penjelasan detail, Trump menambahkan bahwa ia dapat menggunakan lisensi untuk melakukan tindakan yang sangat keras terhadap negara-negara asing, terutama negara yang menurutnya telah merugikan Amerika Serikat selama beberapa dekade.
Tuntutan Pengembalian Dana
Setelah putusan pengadilan tersebut, sejumlah politisi Partai Demokrat menuntut pengembalian dana tarif. Gubernur Illinois JB Pritzker mengirimkan tagihan kepada Trump yang menuntut pengembalian hampir 9 miliar dolar AS kepada keluarga di Illinois. Tuntutan ini diajukan setelah Mahkamah Agung AS dalam putusan 6-3 menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan kekuasaan darurat untuk memberlakukan tarif yang mengubah lanskap perdagangan global dan mendorong kenaikan harga di dalam negeri. Pritzker mendesak Gedung Putih untuk segera mencairkan dana tersebut.
Gubernur California Gavin Newsom juga menyampaikan tuntutan serupa. Ia menyatakan dana yang terkumpul dari tarif tersebut berasal dari kantong warga AS dan seharusnya dikembalikan.
"Sudah saatnya membayar, Donald. Tarif ini tidak lebih dari pungutan ilegal yang mendorong kenaikan harga dan merugikan keluarga pekerja, demi merusak aliansi lama dan menekan mereka," ujar Newsom.
"Setiap dolar yang diambil secara melawan hukum harus segera dikembalikan, lengkap dengan bunganya."
Pritzker dan Newsom dipandang luas sebagai calon potensial dari Partai Demokrat dalam pemilihan presiden 2028. Tuntutan mereka menambah dimensi politik dalam persoalan hukum dan ekonomi yang kompleks.
Diumumkan dengan sorotan besar pada April lalu, tarif Trump telah mengumpulkan lebih dari 130 miliar dolar AS dari para importir. Sebagian besar beban tambahan tersebut diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan keraguannya bahwa warga Amerika biasa akan menerima kompensasi langsung.
Skala potensi pengembalian dana sangat besar. Model Anggaran Penn-Wharton memperkirakan pengembalian dana bisa mencapai 175 miliar dolar AS, meski belum jelas siapa yang pada akhirnya akan menerima dana tersebut.
Trump sendiri mengakui bahwa proses pengembalian dana dapat memakan waktu bertahun-tahun.
Hal ini menjadi perubahan tajam bagi warga yang sebelumnya berharap menerima cek "dividen tarif" setelah Trump, yang kini berusia 79 tahun, berulang kali menyatakan tahun lalu bahwa jutaan warga Amerika akan mendapatkan "sedikit pengembalian dana" karena pemerintah menerima begitu banyak pemasukan.
