6 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siroj menyerukan penghentian perang dan penghapusan penjajahan di seluruh dunia, serta menyatakan dukungan penuh terhadap langkah diplomasi internasional Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan mantan Ketua Umum PBNU itu di tengah eskalasi konflik global yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan menggerus tatanan internasional berbasis hukum dan keadilan.
Kiai Said menegaskan, dunia saat ini berada pada titik kritis sejarah. Konflik bersenjata modern, kata dia, tidak hanya berdampak pada wilayah perang, tetapi memicu krisis pangan, disrupsi energi, gelombang pengungsi, kemiskinan ekstrem, serta pelanggaran hak asasi manusia.
“Korban terbesar selalu warga sipil, perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan yang kehilangan hak paling mendasar untuk hidup damai dan bermartabat,” ujar Said Aqil dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Menurut dia, praktik kolonialisme dalam bentuk apa pun—baik agresi militer, okupasi wilayah, dominasi ekonomi eksploitatif, maupun intervensi yang mengabaikan kedaulatan bangsa—bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip kesetaraan antarnegara.
Kiai Said menegaskan, Indonesia berdiri di atas amanat konstitusi yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
“Amanat tersebut bukan sekadar prinsip domestik, melainkan mandat internasional yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam memperjuangkan keadilan global,” ucapnya.
Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia dinilai memiliki legitimasi historis dan kredibilitas moral untuk memainkan peran kepemimpinan global. “Indonesia tidak hanya menjadi pengamat, tetapi pelaku aktif dalam menciptakan solusi yang adil dan berimbang,” kata Kiai Said.
Dalam pernyataan resminya, LPOI mendukung inisiasi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah konkret dan strategis dalam diplomasi internasional yang berorientasi pada perdamaian berkeadilan.
LPOI menyerukan lima langkah utama. Pertama, Indonesia harus memimpin diplomasi perdamaian yang proaktif dan berani, termasuk menginisiasi dialog tingkat tinggi dan mendorong gencatan senjata permanen.
Kedua, Indonesia diminta menegaskan kedaulatan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta tidak tunduk pada tekanan atau dominasi kekuatan mana pun. Dalam konteks ini, LPOI juga memohon agar pemerintah meninjau kembali keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace (BoP).
Ketiga, menegakkan supremasi hukum internasional tanpa standar ganda dengan mendorong akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.
Keempat, memperkuat keamanan nasional secara terintegrasi melalui penguatan pertahanan, ketahanan ekonomi, keamanan siber, dan diplomasi pertahanan strategis.
Kelima, mengonsolidasikan solidaritas Global Selatan guna menciptakan arsitektur global yang lebih demokratis, inklusif, dan setara.
Kiai Said menegaskan perdamaian dunia tidak dapat dipisahkan dari ketahanan nasional. Stabilitas politik, kemandirian ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta persatuan nasional menjadi fondasi kepemimpinan global yang efektif.
“Persatuan rakyat adalah jantung bangsa. Kepercayaan pada pemimpin adalah napasnya. Ketika keduanya berpadu, tidak ada rintangan yang terlalu besar,” ujar Kiai Said.
LPOI menegaskan komitmen menjadi “perisai moral” bangsa dan mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat persatuan nasional dalam mendukung diplomasi Indonesia yang tegas, independen, dan bermartabat.
“Perang harus dihentikan sekarang juga. Penjajahan harus dihapuskan tanpa syarat. Hak asasi manusia harus ditegakkan secara universal. Kedaulatan bangsa harus dihormati sepenuhnya,” kata Kiai Said.
