6 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah menghadapi posisi sulit di tengah potensi krisis energi global. Dalam situasi harga energi yang tinggi, ucap Fahmy, pemerintah menghadapi pilihan sulit antara menaikkan harga BBM subsidi atau tidak.
"Dengan harga yang mahal tadi, pilihannya harus menaikkan BBM subsidi. Namun, jika dinaikkan, hal ini akan meningkatkan inflasi, menurunkan daya beli, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi," ujar Fahmy saat dihubungi Republika di Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Di sisi lain, lanjut Fahmy, beban subsidi dalam APBN akan kian membengkak jika pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi. Fahmy menyarankan pemerintah melakukan relokasi anggaran dari pos lain untuk mempertahankan subsidi energi.
"Mestinya yang harus dilakukan pemerintah itu melakukan relokasi beberapa anggaran untuk mempertahankan agar subsidi tetap diberikan, misalnya anggaran MBG atau anggaran lainnya," ucap Fahmy.
Fahmy juga menyoroti rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan guna mengurangi konsumsi energi. Menurut Fahmy, kebijakan WFH kemungkinan tidak akan efektif.
"Kalau (Menteri) Purbaya menyatakan bisa hemat 20 persen, menurut pendapat saya, paling tinggi itu 10 persen penghematannya," lanjut Fahmy.
Fahmy mengingatkan kebijakan WFH berpotensi menimbulkan efek sebaliknya. Jika WFH dilakukan pada Jumat, ucap Fahmy, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk libur panjang.
"Ini justru menambah long weekend sehingga mereka tidak WFH, tetapi work from anywhere, bisa ke Puncak atau pulang kampung. Akhirnya konsumsi BBM juga akan meningkat," kata Fahmy.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengaku keberatan jika kebijakan work from home (WFH) yang hendak diterapkan pemerintah turut diberlakukan bagi sektor swasta. Mereka menilai hal itu tidak efisien bagi dunia usaha.
Ketua Apindo Jateng Frans Kongi mengatakan penerapan WFH masih mungkin jika diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN).
"Kalau pegawai negeri bisa saja. Kalau kami? Terus terang keberatan. Lagi pula produksi mau kerja dari rumah itu bagaimana?" ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Menurut Frans, pegawai divisi administrasi di sebuah pabrik masih mungkin menerapkan WFH. Namun, ia mengingatkan jumlah mereka jauh lebih kecil dibandingkan pekerja di bagian produksi.
"Intinya tidak efisien kerja dari rumah. Bicaranya mudah, praktiknya sulit, bisa menghambat produktivitas," kata Frans.
Ia mengatakan kegiatan produksi di sebuah pabrik harus terus berjalan.
"Pabrik itu jangan sampai berhenti. Kalau berhenti, kita rugi, pasar bisa hilang karena stok tidak ada. Jadi berhenti (produksi) itu paling pas saat pemeliharaan," ujarnya.
Menurut Frans, jika tujuan penerapan WFH bagi sektor swasta adalah untuk menghemat konsumsi energi, termasuk BBM, pemerintah harus mencari solusi yang lebih realistis. Ia menambahkan bahwa kegiatan industri selalu membutuhkan BBM dalam proses produksinya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan rencana penerapan WFH bagi ASN, termasuk sektor swasta, sebanyak satu hari dalam sepekan. Tujuan kebijakan tersebut adalah penghematan konsumsi energi di tengah melonjaknya harga minyak dunia. Kondisi itu tidak terlepas dari konflik yang sedang berlangsung di wilayah Timur Tengah.
